Senin, 16 Sep 2019
  • Home
  • Headlines
  • RAPBN 2020 Rp 2.528,8 T, Anggaran Pendidikan Rp 505,8 T

RAPBN 2020 Rp 2.528,8 T, Anggaran Pendidikan Rp 505,8 T

Daerah dan Desa Dapat Rp 858 T, PNS Tetap Dapat THR dan Gaji ke-13
admin Minggu, 18 Agustus 2019 09:55 WIB
Jokowi
Jakarta (SIB) -Presiden Joko Widodo menyebut, di tahun 2020, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) mencapai Rp 2.528,8 triliun. Nilai tersebut setara dengan 14,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Jokowi mengatakan, belanja negara tersebut akan digunakan untuk berbagai hal, seperti memperbaiki kualitas sumber daya manusia(SDM) dan melanjutkan program perlindungan sosial untuk menjawab tantangan demografi.

Selain itu, Jokowi juga mau meningkatkan investasi dan ekspor, melalui peningkatan daya saing dan produktivitas, akselerasi infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung transformasi ekonomi, serta penguatan kualitas desentralisasi fiskal.

Dia merinci, sesuai dengan amanat konstitusi, Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari belanja negara.
"Pada tahun 2020, anggaran pendidikan direncanakan sebesar Rp 505,8 triliun, atau meningkat 29,6%, dibandingkan realisasi anggaran pendidikan di tahun 2015 yang sekitar Rp 390,3 triliun," ujar Jokowi dalam Pidato Nota Keuangan 2020 di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).

Dengan anggaran tersebut, Jokowi berharap tak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal. Kemampuan dasar anak-anak Indonesia harus terus dibangun, mulai dari pendidikan usia dini dan pendidikan dasar. Terutama untuk meningkatkan kemampuan literasi, matematika, dan sains, sehingga menjadi pijakan bagi peningkatan pengetahuan dan keterampilan anak di jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Jokowi melanjutkan, di jenjang pendidikan menengah dan tinggi, Pemerintah merancang pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri. Pemerintah juga mencetak calon-calon pemikir, penemu, dan entrepreneur hebat di masa depan.

Kebijakan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia juga akan ditekankan pada perbaikan kualitas guru, mulai dari proses penyaringan, pendidikan keguruan, pengembangan pembelajaran, dan metode pengajaran yang tepat dengan memanfaatkan teknologi.

Pada pendidikan dasar dan menengah, dalam rangka pemerataan akses pendidikan dan percepatan wajib belajar 12 tahun, Pemerintah melanjutkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada 54,6 juta siswa pada tahun 2020.

Selain itu, Pemerintah juga melanjutkan Program Indonesia Pintar (PIP) dengan memberikan beasiswa hingga 20,1 juta siswa.
"Setelah pemenuhan wajib belajar 12 tahun, Pemerintah juga merasa perlu untuk memberikan akses yang lebih luas kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang pendidikan tinggi. Hanya lewat pendidikan yang lebih baik kita dapat memutus mata rantai kemiskinan antar- generasi," tambahnya.

Oleh sebab itu, Pemerintah pada tahun 2020 memperluas sasaran beasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi kepada 818 ribu mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu, yang memiliki prestasi akademik melalui Kartu Indonesia Pintar- Kuliah (KIP-Kuliah), termasuk lanjutan bidik misi. Beasiswa KIP-Kuliah ini juga diberikan untuk mahasiswa pendidikan vokasi dan politeknik, serta pendidikan sarjana pada program studi sains dan teknologi.

Untuk meningkatkan akses keterampilan bagi anak- anak muda, para pencari kerja, dan mereka yang mau berganti pekerjaan, Pemerintah pada tahun 2020 akan menginisiasi program kartu Pra-Kerja.

"Mereka dapat memilih jenis kursus yang diinginkan, antara lain coding, data analytics, desain grafis, akuntansi, bahasa asing, barista, agrobisnis, hingga operator alat berat," tutur mantan Wali Kota Solo ini.

Daerah dan Desa Dapat Rp 858 T
Sementara itu, alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun depan sebesar Rp 858,8 triliun. Angka ini meningkat 5,4% dari perkiraan realisasi tahun ini dan 37,8% dari realisasi 2015 sebesar Rp 623,1 triliun.

"Pada tahun 2020, Pemerintah akan mengalokasikan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 858,8 triliun," kata Jokowi.

Jokowi menambahkan bahwa bertambahnya alokasi transfer ke daerah dan dana desa akan diikuti peningkatan kualitas. Selain itu juga diharapkan belanja pemerintah daerah bisa meningkatkan layanan publik.

"Agar belanja pemerintah daerah dapat meningkatkan layanan dasar publik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta mengurangi kesenjangan dan kemiskinan," ujar Jokowi.

Jokowi menyebutkan, peningkatan transfer ke daerah dan dana desa bisa dirasakan manfaatnya antara lain membaiknya pelayanan dasar publik.

"Seperti akses rumah tangga terhadap sanitasi dan air minum layak, persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan, serta angka partisipasi murni (APM) dari PAUD sampai dengan SMA sederajat," kata Jokowi.

Selain itu, kesenjangan di pedesaan juga menurun. Jokowi mengatakan rasio gini turun dari 0,334 pada tahun 2015, menjadi 0,317 pada tahun 2019. Selanjutnya kesenjangan fiskal antar daerah, di mana Indeks Williamson turun dari 0,726 pada tahun 2015, menjadi 0,597 pada tahun 2018.

"Selain itu, melalui DAK fisik, Pemerintah juga sudah berhasil membangun berbagai infrastruktur bagi masyarakat. Selama periode 2017-2018," lanjut Jokowi.

Jokowi menerangkan DAK fisik telah dimanfaatkan untuk peningkatan jalan sepanjang 17,7 ribu kilometer, penyelesaian pembangunan jembatan sepanjang 7,8 ribu meter, pembangunan ruang kelas baru sebanyak 14,2 ribu unit, pembangunan laboratorium sekolah sebanyak 4,0 ribu unit, peningkatan dan pembangunan jaringan irigasi sebanyak 373,1 ribu hektare, pembangunan rumah dan peningkatan kualitas rumah sebanyak 112,3 ribu unit, serta rehabilitasi sarana prasarana kesehatan sebanyak 8,6 ribu unit per paket.

Pada tahun 2020, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk penghasilan tetap perangkat desa. Diharapkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa meningkat.

"Selain itu, telah dialokasikan juga anggaran untuk penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mendukung pembiayaan dari APBD," tutur Jokowi.

Sementara itu, Dana Desa pada tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp 72 triliun. Penggunaan dana desa akan lebih ditingkatkan untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi ekonomi desa.

"Sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa. Di samping itu, dana desa diharapkan dapat mendorong inovasi dan entrepreneur baru, sehingga produk-produk lokal yang dimiliki oleh setiap desa dapat dipasarkan secara nasional, bahkan global, melalui market place," ujar Jokowi.

NAIK 2 KALI LIPAT
Pemerintah juga mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar Rp 132,2 triliun pada 2020.

Anggaran tersebut naik hampir dua kali lipat dari realisasi anggaran kesehatan di tahun 2019 sebesar Rp 69,3 triliun.

"Pada tahun 2020, kita terus melanjutkan program prioritas di bidang kesehatan, dengan memperkuat layanan dan akses kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, diikuti ketersediaan tenaga kesehatan yang berkualitas," tutur Jokowi.

Selain itu penguatan program promotif dan preventif juga dilakukan, melalui pemenuhan gizi dan imunisasi balita, serta edukasi publik tentang pentingnya pola hidup sehat untuk menekan angka penyakit tidak menular. Kemudian, konvergensi program dan kegiatan percepatan penurunan stunting pada 2020 juga diperluas mencakup 260 kabupaten/kota.

Jokowi menambahkan, program dukungan bagi kesehatan dan keselamatan ibu hamil dan melahirkan juga menjadi prioritas. BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional dibenahi secara total.

PNS Tetap Dapat THR
Pemerintah juga tetap akan memberikan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 pada pegawai negeri sipil (PNS) di tahun 2020.
"Pemerintah tetap memperhatikan kesejahteraan aparatur negara, dengan mempertahankan kebijakan penggajian yang sudah ada melalui pemberian gaji dan pensiun ke-13 serta Tunjangan Hari Raya (THR)," kata Jokowi.

Jokowi juga mengatakan, pemerintah akan mereformasi program pensiun di tahun 2020.

"Pemerintah juga menyiapkan reformasi skema program pensiun dan Jaminan Hari Tua (JHT) untuk aparatur negara," tambahnya.
Namun, Jokowi mengatakan, belanja pegawai mesti sejalan dengan reformasi birokrasi. Menurutnya, jika tidak melayani dan menghambat investasi maka birokrasi akan dipangkas.

"Belanja pegawai yang meningkat harus dikaitkan dengan reformasi birokrasi, baik di pusat maupun di daerah. Birokrasi yang tidak melayani dan menghambat investasi, serta tidak responsif terhadap kebutuhan rakyat, harus dipangkas. Anggaran belanja barang yang boros dan membebani APBN, harus dihapus," terangnya. (detikfinance/c)
T#gs DPR RI MPR PNS Presiden RAPBN THRDaerah
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments