Selasa, 07 Jul 2020
PalasBappeda
  • Home
  • Headlines
  • Proses Pengesahan APBD Deli Serdang 2015 Tidak Realistis

Proses Pengesahan APBD Deli Serdang 2015 Tidak Realistis

*Jumat Disahkan, Senin Sudah Datang Evaluasi Gubsu, Ada “Mafia By Disgn”?
Senin, 03 November 2014 09:24 WIB
Tandatangan : Ketua DPRD Deli Serdang periode 2009-2014 Hj Fatmawaty T menandatangani berita acara usai pengesahan APBD Deli Serdang 2015, beberapa waktu lalu disaksikan Bupati H Ashari Tambunan dan Wakil Ketua Dwi Andi Syahputra.
Lubuk Pakam (SIB)- Terkait pengesahan APBD Deli Serdang tahun 2015 Rp 3.255.185.415.186 yang disinyalir cacat hukum, diakui pimpinan dan anggota DPRD Deli Serdang ada hal yang tidak tepat. Diakui dalam 10 hari mulai dari pembahasan awal hingga diketok palu tanda disahkannya APBD Deli Serdang sangat tidak realistis.

“Tidak dibubarkannya Fraksi Deli Serdang Membangun walaupun tidak tepat, namun tidak terlalu mengganggu asal hasil yang didapatkan bisa maksimal,” ujar Wakil Ketua DPRD Deli Serdang Apoan Simanungkalit SE MM yang diamini anggota dewan Benhur Silitonga SE MM, Rabu (29/10) saat ditemui SIB di ruang kerjanya.

Yang lebih parah dan mencengangkan, kalau SIB menyebut super jenius, ini lebih lagi supernya, karena bisa selesai dalam waktu tidak lebih dari 10 persen dari waktu yang diberikan. Orang lain biasanya minta tambah waktu pembahasan, ini malah mengerjakannya jauh lebih cepat dari batas waktu yang ditentukan.

Hebatnya lagi, Jumat pukul 16.00 WIB diketok palu tanda disahkannya APBD Deli Serdang, pada Senin pukul 10.00 WIB sudah datang evaluasi dari Gubsu. Bagaimana mungkin, Gubsu begitu cepat memberikan evaluasi atas APBD Deli Serdang 2015. “Jumat sore disahkan, Sabtu dan Minggu libur, Senin sudah muncul evaluasi dari Gubsu,” ujar Apoan lagi seraya mengatakan Gubsu ikut melakukan pembiaran terhadap APBD Deli Serdang yang terkesan “Kejar Tayang.”
Disebutkannya, pada pasal 105 ayat (3c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, menjelaskan tentang kewajiban Pemda untuk memenuhi jadwal proses penyusunan APBD. Permendagri memberikan waktu pembahasan APBD sampai sekitar 119 hari dengan catatan pembahasan KUA/PPAS 42 hari, penerbitan surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA SKPD serta penyusunan Ranperda 56 hari, penyampaian Ranperda, pembahasan, pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah 60 hari, penyampaian Ranperda APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APDB ke Gubernur untuk dievaluasi 3 hari kerja, hasil evaluasi Ranperda15 hari kerja.

Sementara APBD Deli Serdang selesai dalam waktu 10 hari, betapa luar biasanya, karena dalam 10 hari itu, bukan hanya itu saja yang dibahas, karena ada kegiatan lainnya. Apoan dan Benhur mensinyalir ada “Mafia By Design” dimana sudah direncanakan sedemikian rupa sehingga APBD Deli Serdang bisa dibahas dan selesai dalam waktu sedemikian singkat. 

Hebatnya lagi, pembahasan evaluasi Gubsu atas APBD dibuat jadwalnya bersamaan dengan gladi Resik (GR) anggota DPRD baru untuk pelantikan yaitu pada 13 Oktober 2014 bedanya hanya 1 jam. “Makanya saya saat itu walk out dari persidangan, karena sudah tidak cocok lagi pembahasan dilakukan pada waktu yang sama,” ujar Apoan.

Benhur Silitonga menambahkan, sebenarnya lebih baik evaluasi dilakukan anggota dewan yang baru agar jangan terburu-buru dan mereka bisa lebih memahami sebagai fungsi kontrol.

Untuk itu, kedua politisi dari PDI Perjuangan dan Partai Golkar itu meminta kepada aparat penegak hukum agar jeli melihat proses ini yang diduga sarat dengan permainan mafia. Bukan tidak mungkin ada korupsi by design dalam pemulusan APBD Deli Serdang, baik di tingkat legislatif maupun dari kantor Gubsu yang begitu cepat mengeluarkan evaluasi atas APBD yang ditandatangani Kabag BAAK HR Indra Saleh SH. (Tim/i)

T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments