Senin, 09 Des 2019
  • Home
  • Headlines
  • Presiden Diminta Ambil-alih Masalah Tanah Ex HGU PTPN

Raker DPRDSU Hasilkan 54 Rekomendasi kepada Gubernur

Presiden Diminta Ambil-alih Masalah Tanah Ex HGU PTPN

redaksi Selasa, 19 November 2019 09:12 WIB
Sib/Firdaus Peranginangin
REKOMENDASI : Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting didampingi Wakil Ketua Dewan H Yassir Ridho Loebis,Rahmansyah Sibarani,Salman Alfarisi dan Harun Mustafa Nasution menyampaikan hasil Raker DPRD Sumut yang berlangsung dari 13-16 November di Sibolangit Kabupaten Deliserdang.

Medan (SIB)
Rapat kerja (Raker) DPRD Sumut menghasilkan 54 point rekomendasi ke Gubernur Sumut Edy Rahmayadi untuk ditindaklanjuti, demi terjalin harmonisasi dan transparansi antara eksekutif - legislatif dalam membangun Sumatera Utara.


Hal ini dikatakan Ketua DPRD Sumut Drs Baskami Ginting didampingi Wakil Ketua Dewan H Yassir Ridho Loebis, Rahmansyah Sibarani, Salman Alfarisi dan Harun Mustafa Nasution kepada wartawan, Senin (18/11) di DPRD Sumut menyampaikan hasil Raker DPRD Sumut yang berlangsung dari 13-16 November di Sibolangit Kabupaten Deliserdang.


Adapun ke 54 rekomendasi itu, ujar Baskami, di antaranya, mengingatkan Gubernur untuk transparans dalam pembagian informasi terkait rencana kerja masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) agar DPRD dapat berkoordinasi terkait rencana kerja dengan OPD sebelum dikaji pembahasan R-APBD setiap tahunnya. Gubernur harus menindaklanjuti rencana kerja dengan pokok-pokok pikiran hasil reses dewan, sehingga tercapai penyelesaian masalah yang diaspirasikan masyarakat untuk ditampung anggarannya dalam R-APBD.


Direkomendasikan juga Gubernur menindaklanjuti hasil rapat dengar pendapat dan hasil kunjungan kerja dewan. Kemudian mengikutsertakan anggota dewan sebagai peserta Musrembang sekaligus meminta perwakilan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) agar tidak terus mengubah persyaratan pertanggungjawaban keuangan, sehingga tidak menimbulkan ambiguitas dalam pemenuhan persyaratan pertanggung-jawaban keuangan.


Dalam rekomendasi lainnya tambah Baskami, dewan mendesak Gubernur segera menyalurkan bantuan keuangan provinsi ke kabupaten/kota yang hingga saat ini belum dialokasikan. Memberikan perhatian khusus untuk persoalan bantuan keuangan provinsi agar merata. Memberikan porsi bantuan sosial untuk masyarakat.


Selain itu, direkomendasikan juga agar menyelesaikan permasalahan tanah yang menjadi kawasan hutan di Sumut yang tumpang tindih dengan kawasan holding zone. Meminta Presiden melalui Gubernur Sumut mengambil alih penyelesaian tanah eks HGU PTPN II, III, IV, karena sudah 6 kali ganti gubernur, tidak ada penyelesaiannya.


Dalam point rekomendasi lainnya, ujar Baskami, meninjau ulang SK Men-LHK No. 579 tahun 2014 terkait pendataan kawasan hutan yang diusulkan kabupaten/kota, sebab sebelum SK itu disahkan melalui SK Men-LHK No. 44 tahun 2004, banyak kawasan masih memiliki kepemilikan secara komunal oleh masyarakat, namun dengan SK Men-LHK No 579 kawasan itu telah berubah menjadi kawasan hutan negara, sehingga terus menimbulkan konflik di masyarakat. (M03/d)

T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments