Minggu, 18 Agu 2019
  • Home
  • Headlines
  • Polisi Buru Aktor Intelektual Hoax Surat Suara Tercoblos

Polisi Buru Aktor Intelektual Hoax Surat Suara Tercoblos

* Polisi "Pamerkan" Tersangka * Gerindra Ogah Dikaitkan Otak Hoax
admin Kamis, 10 Januari 2019 10:23 WIB
SIB/M Guruh Nuary/detikcom

Brigjen Dedi Prasetyo 

Jakarta (SIB)-Polisi memburu aktor intelektual hoax 7 kontainer surat suara tercoblos. Polisi dalam kasus ini sudah menetapkan 4 tersangka.

"Para pihak yang terlibat secara aktif dalam penyebaran berita hoax tersebut akan dikejar. Kami masih periksa siapa aktor intelektualnya. Kami masih selidiki siapa aktor intelektualnya," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (9/1).

Keempat tersangka kasus hoax surat suara tercoblos itu adalah Bagus Bawana Putra (BBP) sebagai pembuat rekaman suara/voice note yang disebarkan ke WhatsApp Group dan media sosial, serta J, HY, dan LS sebagai penyebar hoax di media sosial.
"(BBP) dia kreator dan buzzer," kata Dedi.

Menurut Dedi, belum ada keterkaitan pembuat hoax, BBP, dengan tiga tersangka lainnya.

"Sementara belum diketemukan keterkaitannya dengan BBP. Mereka dapat konten itu dari medsos, mereka dapat langsung memviralkan di medsos, FB, dan WAG," ujarnya.

Polisi 'Pamerkan'
Tersangka hoax 7 kontainer surat suara tercoblos, Bagus Bawana Putra (BBP), ditampilkan polisi dalam rilis pengungkapan perkara. BBP ditetapkan sebagai tersangka karena membuat audio soal hoax dan menyebarkannya di WhatsApp Group serta media sosial.

"Modus operandi pelaku adalah mem-posting melalui Twitter terkait 7 kontainer di Tanjung Priok, yang bersangkutan juga dengan sengaja melakukan perekaman suara yang isinya meyakinkan kepada masyarakat yang mendengar voice bersangkutan seolah-olah sudah ada 7 kontainer terkait surat suara yang sudah dicoblos," ujar Kasubdit 1 Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri Kombes Dani Kustoni, Rabu (9/1).

Tersangka dijerat Pasal 14 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Tersangka ditegaskan polisi sengaja menyiarkan berita bohong.

"Yang bersangkutan tentunya ini adalah unsur sengaja sangat memenuhi yang bersangkutan menyiapkan, menyiarkan berita ini membuat suara pribadi, unsur dengan sengaja yang bersangkutan melakukan upaya penghapusan terhadap alat bukti yang disebarkan," papar Dani.

Setelah membuat hoax, tersangka BBP membuang ponselnya dan melarikan diri ke Sragen.

"Yang bersangkutan berupaya meninggalkan rumah dan meninggalkan Jakarta sehingga kita melakukan pencarian kepada yang bersangkutan sampai ditemukan di Sragen," ujar Dani.

Dalam jumpa pers, tersangka yang dihadirkan dengan baju tahanan membelakangi para pejabat Polri. Tersangka kemudian digiring keluar tanpa mengeluarkan pernyataan.

Gerindra Ogah Dikaitkan
Sementara itu Partai Gerindra menolak dikaitkan dengan Ketua Dewan Koalisi Relawan Nasional (Kornas) Prabowo Subianto itu.
"Kami menolak dikait-kaitkan dengan orang dan organisasi tersebut dan akan melawan secara hukum setiap bentuk fitnah yang ditujukan pada kami," ujar Ketua DPP Gerindra Habiburokhman kepada wartawan, Rabu (9/1).

Polisi telah mencocokkan suara Bagus dengan rekaman yang beredar. Hasilnya, suara Bagus dinyatakan cocok dengan suara pria dalam rekaman yang beredar. Habiburokhman mempersilakan pihak penegak hukum memproses perkara ini sesuai dengan aturan yang ada.

"Kami mempersilahkan aparat penegak hukum untuk bekerja mengusut kasus ini sampai tuntas," ucap jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno itu.

Gerindra sudah menyatakan organisasi relawan yang dipimpin Bagus tidak terdaftar di BPN Prabowo-Sandiaga. Untuk itu, partai pimpinan Prabowo Subianto tersebut menilai organisasi Kornas Prabowo Subianto itu tak memiliki kaitan dengan mereka.

"Kami tidak mengenal orang tersebut maupun organisasinya. Organisasi tersebut juga tidak terdaftar di Direktorat Relawan. Kalau kami lihat foto di media online, organisasi tersebut dideklarasikan 22 Mei 2018, berarti jauh sebelum adanya entitas hukum Paslon Prabowo-Sandi," tutur Habiburokhman.

Dia menegaskan Gerindra punya kebijakan mengenai penggunaan nama sang ketum dalam pembentukan organisasi relawan. Nama Prabowo, kata Habiburokhman, tak boleh dipakai.

"Sudah sejak 2017 Gerindra punya kebijakan tidak mengizinkan penggunaan nama Prabowo untuk nama organisasi apa pun, tapi yang satu ini tidak terdeteksi," sebutnya. (detikcom/c)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments