Kamis, 06 Agu 2020
  • Home
  • Headlines
  • Poldasu Siap Usut Mafia Tanah di Lahan HGU PTPN II Percut Seituan

Poldasu Siap Usut Mafia Tanah di Lahan HGU PTPN II Percut Seituan

* Gubsu Desak Menteri BUMN Menyelesaikannya
admin Selasa, 22 Januari 2019 10:38 WIB
SIB/INT
Ilustrasi
Medan (SIB)-Polda Sumatera Utara belum ada menerima laporan dari pihak manapun terkait adanya dugaan banyaknya mafia tanah sehingga berdiri ribuan ruko, sekolah, kios dan rumah mewah di lahan HGU PTPN II di Percut Seituan Deliserdang.

"Belum ada kita terima laporannya," ucap Kasubbid Penmas Poldasu AKBP MP Nainggolan, Senin (21/1).

Terkait dengan hal tersebut, ia meminta kepada masyarakat apabila memang menemukan adanya dugaan mafia tanah segera melapor ke Poldasu. "Laporkan segera ke Polda," tegas MP Nainggolan menyikapi pemberitaan KPK diminta usut berdirinya ribuan bangunan di Lahan HGU PTPN II Percut Sei Tuan.

Nainggolan memastikan apabila ada yang membuat laporan terkait pemberitaan itu, Poldasu pasti akan mengusut tuntas. "Pasti akan kita usut," ucapnya.

Seperti diketahui, Direktur LBH Medan Ismail Lubis SH MH meminta agar status lahan HGU PTPN II di Percut Seituan yang kini banyak berdiri ribuan ruko, sekolah, kios dan rumah mewah segera diperjelas. Ia mendorong agar tanah-tanah tersebut diberikan kepada masyarakat keluarga tani atau masyarakat adat yang tinggal di daerah tersebut.

"Jangan sampai tanah-tanah ini dikuasai dan diolah oleh para mafia tanah, makanya Pemprovsu dalam hal ini gubernur, harus segera membentuk Gugus Tugas Reporma Agraria (GTRA) di Sumut sebagaimana amanat UU Agraria dan Perpres 86 tahun 2018 tentang reporma agraria, sehingga persoalan ini tidak berlarut-larut yang ujungnya membuat mafia-mafia tanah ini berkonspirasi," jelasnya kepada SIB di Medan, Jumat (18/1).

DESAK MENTERI BUMN
Di tempat terpisah, Gubsu Edy Rahmayadi mendesak pemerintah pusat, khususnya Menteri BUMN, untuk menyelesaikan permasalahan lahan tersebut karena rakyat Sumut sudah lama menunggu penyelesian terkait masalah lahan itu, termasuk lahan eks HGU PTPN II lainnya.

Hal itu disampaikan Gubsu kepada wartawan, Jumat (18/1) di kantor Gubsu.

Dia juga mengatakan, dirinya sudah dua kali membicarakan masalah penyelesaian lahan ini kepada presiden, karena penyelesaiannya ada di pemerintah pusat. "Jadi saya akan mendesak terus, dan terus mendesak hingga permasalahan lahan ini dapat selesai tahun ini.

"Kewenangan saya hanya mengajukan dan meminta, tapi keputusan penyerahan tetap di pemerintah pusat, yaitu Menteri BUMN," ujarnya.

Dia menuturkan, urusan tanah eks HGU akan segera diselesaikan apalagi HGU semuanya ada prosedurnya. "Di Sumut ini harus jelas hukumnya, makanya segera diselesaikan. Yang tak boleh itu memanfaatkan rakyat untuk memperoleh lahan eks HGU tersebut," ucapnya.

Dia mengakui, sebelum usulan yang disampaikan pihaknya ke pusat terkait masalah ini, harus benar-benar ditelaah kepada siapa pemberian daftar nominatif akan diserahkan. "Untuk persetujuan tentu adanya di Kementerian BUMN. Walaupun begitu, yang pasti Pemprovsu harus mencari solusi dengan cepat terkait penyelesaian lahan tersebut," katanya mengakhiri. (A18/A11/c)

T#gs Poldasu Siap Usut Mafia Tanah di Lahan HGU PTPN II Percut Seituan
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments