Jumat, 13 Des 2019
  • Home
  • Headlines
  • Polda Sumut Panggil Pria Berinisial FD Terkait Dugaan Suap Bupati Remigo Berutu

Polda Sumut Panggil Pria Berinisial FD Terkait Dugaan Suap Bupati Remigo Berutu

* Penyuap Bupati Pangonal Dituntut 4 Tahun Penjara
Jumat, 23 November 2018 10:27 WIB
SIB/INT
Ilustrasi.
Medan (SIB) -Tim Subbidpaminal Bidang Propam Polda Sumut memanggil seorang pria berinisial FD, warga Medan yang bekerja sebagai karyawan swasta. Pemanggilan ini terkait dengan pernyataan KPK bahwa ada dugaan uang suap yang diterima Bupati Remigo Berutu untuk menyelesaikan kasus dugaan penyelewengan dana PKK Kabupaten Pakpak Bharat, melibatkan Made Tirta Kusuma Dewi yang ditangani Poldasu.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja yang dikonfirmasi membenarkan adanya pemanggilan FD untuk dimintai keterangan dan klarifikasi. Ia menjelaskan, tujuan dari klarifikasi tersebut untuk mencaritahu dan mendalami pernyataan KPK bahwa ada dugaan uang suap yang diterima Remigo untuk menyelesaikan kasus penyelidikan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut terhadap Made Tirta Kusuma Dewi (istri Remigo) dalam kegiatan PKK TA. 2014.

"Benar kita undang FD untuk dimintai klarifikasi," katanya kepada wartawan, Kamis (22/11).

Tatan mengatakan dari klarifikasi tersebut diketahui bahwa FD ada dimintai bantuan oleh Remigo untuk menyelesaikan dugaan perkara tindak pidana yang sedang dilakukan penyelidikan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut. FD pun bertemu dengan RA yang merupakan orang kepercayaan Bupati sebanyak dua kali, lalu RA menyerahkan sejumlah uang dengan total Rp400 juta kepada FD.

"Uang tersebut diberikan dua kali. Pertama Rp150 juta dan kedua Rp250 juta di sebuah hotel di Medan," jelasnya sembari mengatakan kalau FD merupakan warga biasa yang memiliki hubungan saudara dengan RA.

Lebih lanjut Tatan mengatakan, setelah FD menerima uang tersebut, FD pun meninggalkan hotel dan menuju bank swasta untuk menyetorkan uang tersebut ke rekening pribadinya yang sampai sekarang uang tersebut masih utuh dan tersimpan.

"Jadi uang tersebut hanya disimpannya, FD tidak ada berkomunikasi maupun meminta bantuan kepada penyidik, anggota maupun perwira di jajaran Polda Sumut," terangnya.

Tatan juga menyebutkan, FD sendiri mengetahui tertangkapnya Remigo oleh penyidik KPK dari pemberitaan media televisi dan online. "Selain FD kita juga telah melakukan pemeriksaan terhadap internal dan hasilnya nihil. Anggota tidak ada berkomunikasi dan dimintain bantuan oleh FD," pungkasnya. 

DITUNTUT 4 TAHUN PENJARA
Sementara itu, Efendy Sahputra alias Asiong (48), pengusaha yang tertangkap tangan menyuap Bupati Labuhanbatu, Pangonal Harahap, menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (22/11). Direktur PT Binivan Konstruksi Abadi (BKA) itu dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 2 bulan kurungan.

Tuntutan terhadap Asiong disampaikan Penuntut Umum KPK Dody Sukmono dan Agung Prasetyo Wibowo, di hadapan majelis hakim diketuai Irwan Effendy. Asiong dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

"Meminta kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan terdakwa Efendy Sahputra alias Asiong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya," kata penuntut KPK.

Penuntut menyebutkan, dari fakta persidangan, berupa keterangan 19 saksi, surat dan bukti petunjuk, terungkap bahwa Asiong telah menyuap Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap secara berkelanjutan, dengan total uang mencapai Rp 42 miliar lebih ditambah 218 ribu dollar Singapura. Tindak pidana penyuapan itu dilakukan untuk mendapatkan proyek infrastruktur di Kabupaten Labuhanbatu pada 2016, 2017 dan 2018.

"Selama kurun waktu tahun 2016, 2017 dan 2018, terdakwa mengucurkan dana kepada Bupati Pangonal Harahap, yang totalnya mencapai Rp 42 miliar lebih dan ditambah 218 ribu dolar Singapura," sebur Penuntut KPK.

Kuasa hukum terdakwa mengaku tidak menyangka kliennya dituntut dengan hukuman 4 tahun penjara. "Di luar perkiraan kita, namun kita akan melakukan pembelaan yang akan kita bacakan nanti. Tadinya kita berpikir (tuntutannya) maksimal 3 tahun atau 2 tahun 6 bulan," ujar Pranoto, penasihat hukum Asiong.

Persidangan perkara ini merupakan lanjutan proses hukum dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Satgas Komisi Pemberantas Korupsi di Jakarta dan Labuhanbatu, Sumut, Selasa (17/7). Dalam OTT ini, KPK menangkap Bupati Labuhanbatu, Pangonal Harahap di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Sementara Asiong diamankan di Labuhanbatu. (A18/A14/c)
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments