Medan (SIB) -Plt Ketua Partai Demokrat Sumut Drs Herri Zulkarnain Hutajulu MSi mengatakan, seharusnya Gubernur Sumut H Edy Rahmayadi mendengarkan masukan dari semua elemen jika ingin sukses membangun Sumut bermartabat. Termasuk seruan mahasiswa yang berunjukrasa meminta Kadisdik Sumut agar dicopot.
"Itu adalah bentuk sosial kontrol dari adik-adik mahasiswa terhadap kinerja bawahan gubernur yakni para Kadisnya, termasuk Kadis Pendidikan Sumut Arsyad Lubis. Masukan perlu diterima dan dikaji sebagai bahan bagi gubernur untuk melihat bagaimana sebenarnya kinerja Kadisnya," kata Herri Zulkarnain kepada wartawan, Minggu (11/8).
Menurut dia, gubernur harus berterima-kasih terhadap sosial kontrol mahasiswa, karena itu dapat menjadi "suplemen" bagi para Kadis dan kepala badan di Pemprov Sumut untuk meningkatkan kinerjanya. Termasuk meningkatkan kinerja Kadisdik meningkatkan mutu pendidikan SMA/SMK sederajat di Sumut.
Gubernur Edy kata Herri jangan marah menyikapi pengunjukrasa, apalagi menjawab pertanyaan wartawan harus dengan bahasa ilmiah dan intelek.
"Soal siapa pengganti Kadisdik, jangan tanya kepada wartawan, beribu ASN di Pemprov Sumut dengan latar belakang ilmu dan kualitas baik. Putra-putri Sumut pintar-pintar kok, banyak yang sanggup bekerja secara profesional untuk memajukan pendidikan Sumut, di provinsi lain saja banyak orang Sumut jadi pejabat," terangnya.
Apalagi, ucap Herri, Kadis diangkat untuk memajukan Sumut, bukan untuk korupsi. Setelah diangkat gubernur, kinerja para Kadis dipantau oleh masyarakat, apakah itu mahasiswa, LSM atau wartawan. Data yang diperoleh masyarakat juga banyak yang valid karena diperoleh dari berbagai pihak, mungkin termasuk dari internal dinas bersangkutan.
Sehingga menurut Ketua Fraksi P Demokrat DPRD Medan ini, seharusnya masukan itu diterima saja, karena yang menentukan baik buruknya kinerja Kadis adalah pimpinan di atasnya yakni gubernur. Masukan dari elemen masyarakat tidak harus mencopot Kadis yang dikritik lewat unjukrasa. Tapi melakukan check and recheck, apakah yang disampaikan masyarakat itu benar atau tidak.
"Kalau tidak terbukti yah gak apa-apa, kalau salah lakukan evaluasi atau sanksi lainnya, tapi jangan benci terhadap kritikan pengunjukrasa," tuturnya.
Siapa Ingin Kadis
Sebelumnya, menanggapi orasi dari para pengunjuk rasa itu, Gubernur Edy Rahmayadi, saat ditemui di sela-sela pelantikan pejabat eselon II, tak banyak berkomentar kepada wartawan. "Kalau mau dicopot, siapa yang mau ingin jadi Kadis. Kamu?," katanya pada wartawan. "Bukan gitu, jangan gara-gara anaknya tidak masuk atau lulus di SMA, lalu diminta dicopot. Habis nanti kepala dinas ini, kalau dicopot semua," katanya.
Saat diberitahu adanya tudingan pendemo dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Sumut, Edy juga mengatakan, sampai saat ini BPKP RI Perwakilan Sumut belum menyampaikan kepada dirinya tentang kerugian itu. "Seharusnya BPKP menyampaikan itu kepada saya, kalau itu ada," katanya mengakhiri.
belum cair
Sedangkan menanggapi tudingan adanya dugaan korupsi DAK senilai Rp 45 miliar, Kepala Dinas Pendidikan Sumut Arsyad Lubis hanya menginformasikan bahwa DAK 2019 belum cair. "Dananya saja belum cair, bagaimana mau dikorupsi," kata Arsyad kepada wartawan SIB, Rabu (7/8).
Dia menegaskan siap jika dipanggil Komisi E DPRDSU perihal kinerja dinas pendidikan karena sudah menjadi tugas dan wewenangnya.
"Jika dipanggil untuk dengar pendapat pasti kita siap, karena sudah menjadi kewajiban kita. Tapi yang pasti kita sangat bangga sudah banyak prestasi yang membanggakan diberikan anak didik kita," katanya. (M10/M11/M14/M20/d)
