Minggu, 20 Sep 2020
  • Home
  • Headlines
  • Plt Kasat Pol PP Humbahas Benarkan Gaji Telah Dibayar Sesuai Prosedur

Plt Kasat Pol PP Humbahas Benarkan Gaji Telah Dibayar Sesuai Prosedur

admin Rabu, 15 Mei 2019 08:58 WIB
Ricky Hilman Sihite
Humbahas (SIB) -Polemik terkait pemberitaan gaji anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) dan petugas Damkar Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), giliran pelaksana tugas (Plt) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Humbahas Drs Ricky Hilman Sihite yang menanggapi balik pernyataan Bupati Dosmar Banjarnahor kepada wartawan yang memberitakan gaji tersebut sudah dibayar seraya mempertanyakan sumber beritanya.

Menurut Ricky, gaji tenaga kontrak Satpol PP dan Damkar telah dibayarkan tiga bulan mulai Januari hingga Maret sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

"Sudah dibayarkan. Dan sebenarnya bukan dicicil seperti pemberitaan di media. Itu dibayarkan berdasarkan pengajuan kita selaku OPD terkait untuk penggajian 3 bulan untuk tenaga Banpol PP dan Damkar. Dan untuk gaji bulan April sudah kami ajukan untuk segera dibayarkan," kata Ricky kepada SIB di kantornya, Selasa (14/5).

Lebih lanjut Ricky menjelaskan, pembayaran gaji honor Satpol PP dan Damkar itu harus melalui proses administrasi mulai dari penandatangan DPA (dokumen pelaksana anggaran), pengusulan SPD (Surat Penyediaan Dana), pengusulan SPM (Surat Perintah Mencairkan) dan menerbitkan SP2D atau Surat Perintah Pencairan Dana oleh Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Asset Daerah (BPKPAD). Setelah itu, gaji mereka dibayarkan melalui transfer ke rekening masing-masing.

"Jadi perlu Saya sampaikan, penggajian tenaga kontrak Satpol PP dan Damkar dilakukan setelah mereka bekerja dulu. Artinya, mereka bekerja dulu baru terima gaji. Namun, karena proses administrasi tadi, yaitu proses penandatangan DPA baru dilaksanakan bulan Maret, sehingga kita baru bisa mengusulkan penggajiannya di bulan April. Dan baru cair awal Mei ini. Namun untuk selanjutnya pasti tidak ada kendala lagi. Setiap bulan itu akan kita usulkan untuk dibayarkan," ujarnya seraya menambahkan, kalau penggajian para honor tenaga kontrak Satpol PP dan Damkar itu ditampung pada kegiatan penegakan Perda dan Operasional Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran.

Mantan Camat Doloksanggul itu menambahkan, meski penggajian anggotanya itu terkendala, namun pada dasarnya tidak mengganggu kinerja dan semangat mereka bekerja. Jika ada yang mengeluh, itu hanya sebagian kecil. "Walaupun gaji mereka tidak jalan, mereka masih aktif bekerja. Apalagi petugas Damkar. mereka harus selalu stanby di lokasi. Dan sejauh ini belum ada kendala kalau mereka belum gajian. Mereka selalu terbuka. Jika ada kendala langsung mereka laporkan," pungkasnya.

KEBERATAN
Sebelumnya diberitakan, Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor keberatan atas pemberitaan sejumlah media yang menyebutkan gaji honor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Petugas Damkar Humbahas yang belum dibayar 4 bulan telah dibayar dengan cara dicicil.

Keberatan itu disampaikannya kepada wartawan usai mengikuti rapat Paripuna Pemandangan Umum Fraksi DPRD atas tiga Ranperda, di gedung DPRD Humbahas, Senin (13/5).

Bupati saat itu terlihat kesal atas pemberitaan tersebut dan mendesak wartawan untuk menjelaskan siapa sumber yang mengatakan kalau kalau gaji para tenaga honor itu telah dibayar dengan cara dicicil.

Menurut dia, berita yang dimuat di media itu tidak benar, karena hingga saat ini gaji honor Satpol PP dan Petugas Damkar belum dibayarkan sama sekali. "Kenapa pemberitaan di media bapak, pencairan gaji Satpol PP dan Damkar dengan cara menyicil. Siapa bilang gaji Satpol PP dibayarkan. Tidak ada itu," katanya.

Dia juga menegaskan bahwa pemerintahan itu bukan perkreditan yang ada cicil cicilan. "Pemberitaan bapak itu tidak benar. Siapa yang mengatakan gaji Satpol PP itu dicicil. Siapa?," kata Dosmar.

Saat wartawan menjelaskan bahwa Gaji Satpol PP telah dibayar tiga bulan dari tunggakan empat bulan, bupati malah membantah bahwa gaji Satpol PP belum ada dibayar. "Siapa bilang, belum ada itu," pungkasnya.

Pernyataan bupati ini ternyata sangat bertentangan dengan keterangan Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Jhon Harri Marbun melalui Kabid Akuntansi dan Perbendaharaan, Batara Siregar mengakui telah dibayarkannya gaji tenaga kontrak Satpol-PP dan Petugas Damkar di daerah itu selama 3 bulan sesuai dengan pengajuan Surat Perintah Mencairkan (SPM) dari instansi terkait.

Di sisi lain, Sekda Humbahas, Tonny Sihombing menjelaskan, bahwa gaji tenaga kontrak atau honorer biasa dibayarkan per triwulan. Namun saat ditanya, dimana aturan tersebut dituangkan, Sekda mengatakan bahwa aturan itu ada di BPKPAD. (BR8/d)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments