Jumat, 02 Okt 2020
  • Home
  • Headlines
  • Pimpin Sidang DK PBB, Menlu Bicara Komitmen RI Lawan Terorisme Saat Pendemi

Pimpin Sidang DK PBB, Menlu Bicara Komitmen RI Lawan Terorisme Saat Pendemi

* Telepon Menlu AS, Retno Bahas Kerja Sama Vaksin-Laut China Selatan
Sabtu, 08 Agustus 2020 10:09 WIB
dok. Kemlu

Menlu Retno Marsudi memimpin sidang DK PBB 

Jakarta (SIB)
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi memimpin sidang Dewan Keamanan (DK) PBB 2020 secara virtual. Retno mengatakan sidang itu membahas soal keterkaitan antara kejahatan terorisme dan kejahatan terorganisir saat pandemi Corona.

Pertemuan dilakukan secara terbuka ini dihadiri oleh Direktur Eksekutif UN Office of Drugs and Crime (UNODC), Under Secretary General, United Nations Office of Counter-Terrorism (UNOTC), dan seluruh anggota DK PBB. Acara berlangsung pada Kamis (6/8) malam.

"Tadi malam sebagai presiden DK PBB bulan Agustus, saya memimpin Sidang DK secara virtual yang membahas keterkaitan antara penanggulangan terorisme dan kejahatan terorganisir," kata Retno dalam telekonferensi pada Jumat (7/8).

Retno menjelaskan kejahatan terorisme dan kejahatan terorganisir merupakan sebuah fenomena baru yang menjadi ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional khususnya di masa pandemi Covid-19. Dia menekankan agar perang melawan pandemi Corona jangan sampai menyurutkan upaya dalam mengatasi ancaman terorisme. "Dalam pernyataan nasional, Indonesia menekankan bahwa perang terhadap pandemi tidak boleh menyurutkan upaya kita dalam mengatasi ancaman terorisme," ujar Retno.

Menurut Retno, dalam resolusi DK PBB nomor 2532 terkait Covid-19 juga dituliskan agar semua pihak tidak menyerukan gencatan senjata terhadap ancaman terorisme. Dia mengatakan jangan sampai situasi pandemi saat ini menjadi kesempatan bagi kejahatan terorisme untuk memperkuat diri. "Hal ini sejalan dengan resolusi DK PBB nomor 2532 terkait COVID-19 yang serukan gencatan senjata selama pandemi kecuali untuk memerangi terorisme. Kita tidak ingin melihat bahwa pandemi justru berikan 'kondisi kondusif' bagi terorisme untuk memperkuat diri," ujar Retno.

Dalam kesempatan tersebut, Retno pun menyampaikan tiga hal utama guna mengantisipasi keterkaitan terorisme dan kejahatan terorganisir. Pertama, menurutnya, perlu adanya penyesuaian kebijakan dalam menangani keterkaitan antara terorisme dan kejahatan terorganisir.

"Jadi intinya kebijakan di dalam menangani keterkaitan antara terorisme dan kejahatan terorganiasir perlu disesuaikan mengingat upaya yang dilakukan selama ini berjalan sendiri-sendiri dalam mengatasi kejahatan terorisme dan kejahatan terorganisir sehingga harus diubah. Sinergi antara aparat dan penegak hukum juga harus dilakukan," kata Retno.

Kedua, Retno mengatakan perlunya memperkuat infrastruktur hukum dan institusi. Menurutnya, instrumen hukum internasional terkait dua kejahatan itu perlu diimplementasikan dalam hukum nasional sebuah negara. "Instrumen hukum internasional terkait dua kejahatan terorisme dan kejahatan terorganisir harus dicerminkan dalam hukum nasional negara. Hal ini akan memperkuat kapasitas hukum nasional dalam mengatasi keterkaitan tersebut. Selain itu kapasitas penegak hukum dalam mengatasi fenomena keterkaitan ini juga harus ditingkatkan," tegas Retno.

Terakhir, Retno mengatakan, perlu ada penguatan mekanisme antar negara dalam merespon dua kejahatan itu. Dia juga menekankan adanya sinergi antara organisasi kawasan dan organisasi internasional. "Selain itu sinergi antara organisasi kawasan dan organisasi internasional menjadi sebuah keniscayaan dalam mengatasi nexus ini. Ini dapat dilakukan melalui tukar menukar informasi, praktek terbaik khususnya terkait kekhususan setiap kawasan," tutur Retno.

Telepon Menlu AS
Dalam telekonferensi itu, Retno mengungkapkan ia melakukan komunikasi dengan Menlu Amerika Serikat Michael Pompeo melalui sambungan telepon. Di situ, Retno membahas isu terkait kerja sama vaksin hingga isu di Laut China Selatan.

"Pada tanggal 3 Agustus saya juga melakukan percakapan pertelpon dengan Menlu Amerika Serikat Michael Pompeo. Saya mengangkat dua isu pertama yaitu kerjasama kesehatan yaitu kerja sama vaksin dan penguatan kerjasama investasi perdagangan dua negara," kata.

Dalam komunikasi tersebut, Retno menekankan sikap Indonesia dalam memandang isu di Laut China Selatan. Dia menegaskan Indonesia ingin agar kawasan tersebut menjadi laut yang stabil dan damai. "Terkait perkembangan di Laut China Selatan saya menekankan kembali bahwa Indonesia ingin terus menjaga agar Laut China Selatan sebagai laut yang stabil dan damai.

Lebih lanjut, Retno menekankan agar semua pihak dapat mematuhi hukum internasional, termasuk United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Menurutnya, konflik terbuka di Laut China Selatan tidak akan menguntungkan pihak manapun.

"Untuk itu Indonesia menekankan pentingnya semua pihak untuk menghormati hukum internasional. Hukum yang telah menjadi kesepakatan internasional. Termasuk UNCLOS 1982. Secara khusus saya tegaskan konflik terbuka, termasuk di Laut China Selatan tidak akan menguntungkan pihak manapun," jelas Retno.

Tak hanya itu, Retno bersama Pompeo juga membahas perkembangan terkini di kawasan Afganistan. Dia mendorong agar Intra-Afghan Negotiation dapat menjadi jalan dalam menyelesaikan konflik di Kawasan itu. "Terkait proses perdamaian di Afganistan kita membahas upaya bersama untuk mendorong Intra-Afghan Negotiation yang menjadi proses penting dalam penyelesaian konflik di Afghanistan melalui Afghan-owned Process," kata Retno.

"Indonesia menyampaikan komitmennya untuk berkontribusi dalam proses perdamaian dan membangun perdamaian yang lestari di Afghanistan," imbuhnya. (Detikcom)

T#gs Komitmen RI Lawan TerorismeMenluPendemiPimpin Sidang DK PBB
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments