Rabu, 19 Feb 2020
  • Home
  • Headlines
  • Pertambangan Timah Di Bangka Belitung Masih Banyak yang Ilegal

Pertambangan Timah Di Bangka Belitung Masih Banyak yang Ilegal

redaksisib Sabtu, 18 Januari 2020 12:11 WIB
tribunnews.com
Aktivitas penambangan timah ilegal, dengan menggunakan alat tambang TI apung yang beroperasi di pinggir aliran sungai
Jakarta (SIB)
Beberapa pengusaha pertambangan Timah di Bangka Belitung mengeluhkan banyaknya smelter yang memiliki Izin usaha Pertambangan (IUP) yang harus berhenti beroperasi, sementara di lain pihak beberapa penambangan ilegal masih banyak ditemui.
Oleh karena itu Komite II DPD RI memfasilitasi pertemuan stakeholders terkait menyelesaikan masalah dan diharapkan melalui pertemuan tersebut iklim usaha dan investasi di Bangka Belitung dapat berjalan dengan baik dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai menyatakan, pertemuan tersebut bertujuan menciptakan iklim usaha yang dapat menyokong percepatan pembangunan di Bangka Belitung.

Dengan demikian, pelaksanaan sektor usaha di Bangka Belitung dapat kondusif, demi pengembangan dan kemajuan pembangunan daerah.

"Sesungguhnya, masalah ini bukan barang baru. Sebab, kita harus menerapkan hukum dalam rangka membangun bangsa. Kita harus lihat secara komprehensif kepentingan bangsa dan arah presiden mau kemana," kata Yorrys Raweyai dalam pertemuan di Ruang Rapat Pimpinan DPD RI ( Rabu, 15/1) yang juga dihadiri Wakil Ketua Komite II DPD RI, Bustami Zainudin dan Abdul Puteh.

Pertemuan tersebut dihadiri pimpinan/wakil PT. Timah, Bareskrim Polri, PT. Aries Kencana Sejahtera (AKS), Asosiasi Penambang dan Pengolah Pasir Mineral Indonesia (Atomindo) dan lain sebagainya.

Kegiatan ini dilatarbelakangi adanya aspirasi mengenai persoalan penataan dan zonasi serta persaingan yang kurang sehat dalam usaha pertambangan timah.

Beberapa pengusaha pertambangan, salah satunya Komisaris PT. AKS, Surya Wiranto, mengeluhkan banyaknya smelter memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berhenti beroperasi, sementara beberapa penambangan ilegal masih banyak ditemui di beberapa tempat di Bangka Belitung.

"Kami dibatasi. Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) yang terancam dicabut, padahal baru berlaku satu tahun. Kalau memang tidak bisa ekspor, yang jelas kami mengalami kriminalisasi di lapangan," kata Surya Wiranto .

Direktur Utama PT. Timah, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani mengakui perusahaannya dalam melakukan kegiatan penambangan selalu menerapkan prinsip good mining services dan melakukan kegiatan ekspor timah tanpa menghalangi perusahaan pertambangan lainnya.

Sebelum membuka tambang, perusahaannya selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat terlebih dahulu.
"Tidak ada larangan ekspor, selama bisa menunjukkan RKAB dan neraca cadangan. Dan faktanya ada beberapa pihak yang melakukan ekspor," ujarnya.

Terkait masalah pertambangan di Bangka Belitung, Wakil Direktur Tipidter Bareskrim Polri, Kombes Pol Agung Budiono, mengatakan dirinya turun langsung untuk melakukan observasi.

Dikatakan, beberapa usaha pertambangan timah di Bangka Belitung masih belum dilaksanakan dengan baik sesuai aturan. Kendati demikian, pihak kepolisian tidak terlibat dalam penutupan smelter di Bangka Belitung, karena hal tersebut di luar wewenangnya.
Ada 34 smelter perusahaan yang sudah dicek, termasuk PT. Timah. Ternyata hampir mayoritas pekerjaan-pekerjaan tidak dilakukan sesuai IUP masing-masing.

Kepala Desa Rebo, Fendi mewakili masyarakat dan nelayan di desanya menyatakan, pertambangan yang dilakukan di wilayahnya dapat merusak lingkungan dan merugikan nelayan. Dirinya berharap agar DPD RI dapat membantu mengatur dan menata wilayah pertambangan agar tidak merugikan masyarakat.

Anggota DPD RI Provinsi Bangka Belitung yang hadir juga meminta agar segala permasalahan dapat diselesaikan dengan baik, termasuk mengenai maraknya pertambangan timah yang ilegal.

Anggota DPD RI Darmansyah Husein, Hudarni Rani dan Alexander Fransiscus berpesan agar berbagai aktivitas pertambangan ilegal di Bangka Belitung dapat ditindak, karena dapat mengancam kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat.

Pada akhir pertemuan, Yorrys Raweyai meminta semua pihak yang hadir dapat mengkaji dan menindaklanjuti setiap aspirasi yang disampaikan.

Komite II DPD RI akan terus mengawal perkembangan masalah pertambangan ini untuk mewujudkan percepatan pembangunan di Bangka Belitung.

"Aspirasi yang telah disampaikan semua pihak, kami telah merekam. Semuanya akan disampaikan kepada publik dan pemerintah dalam rangka melakukan pengawasan-pengawasan sesuai tupoksi dari DPD," tukas Yorris yang juga Anggota DPD RI dari Provinsi Papua ini.

Dapat ditambahkan, pertemuan antara Komite II DPD RI dan stackholder terkait digelar untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat Bangka Belitung mengenai permasalahan di sektor pertambangan timah yang disampaikan saat kunjungan kerja Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti beberapa waktu lalu. (J01/c)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments