Selasa, 10 Des 2019
  • Home
  • Headlines
  • Pernah Dipidana Korupsi Raskin, Kaban KPP Labuhanbatu Menangis Agar Tak Dicopot

Pernah Dipidana Korupsi Raskin, Kaban KPP Labuhanbatu Menangis Agar Tak Dicopot

admin Rabu, 19 Juni 2019 09:18 WIB
Zainuddin Siregar
Rantauprapat (SIB) -Kabar menggelikan beredar luas dari Pemkab Labuhanbatu sejak Senin (17/6) sore. Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan, Zainuddin Siregar disebut tidak mau diberhentikan dari jabatannya. Kaban KPP itu bahkan disebut merengek dan menangis menemui Sekda agar tidak dicopot.

Dari kabar yang beredar, seyogianya, Senin (17/6), jabatan pimpinan tinggi pratama tersebut sudah diserahterimakan dari Zainuddin Siregar kepada Sekretaris BKPP sebagai pelaksana tugas untuk sementara. Tetapi sebelum terjadi serah terima jabatan, Zainuddin disebut buru-buru menemui Sekda Ahmad Muflih di ruangannya. Zainuddin disebut sampai menangis memohon agar Sekda jangan sampai melakukan sertijab.

Namun ketika hal ini dikonfirmasi SIB, Selasa (18/6), Sekda Labuhanbatu Ahmad Muflih menyebut kabar itu hanya isu.

"Nggak. Nggak. Isu-isu sajanya itu," kata Ahmad Muflih di sela-sela acara halal bi halal ASN jajaran Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Labuhanbatu di Aula Asrama Haji Jalan Sisingamangaraja Rantauprapat.

Ditanya tentang 2 pejabat administrator yang disebut-sebut sama diberhentikan dengan Kaban KPP Zainuddin, Sekda menyebut belum. "Belum (diberhentikan)," jawabnya.

Sementara Zainuddin mengakui adanya SK Bupati terhadap pemberhentian dirinya dari jabatan Kaban KPP.

"Ya, SK-nya ada. Sampai kapan pun nomornya itu, tapi, kan, nggak ada pelantikan. Kalau sudah pelantikan mana mungkin di situ lagi aku. Pelantikan itunya penentunya," sebutnya saat dikonfirmasi SIB di Aula Asrama Haji Jalan Sisingamangaraja Rantauprapat, pada sela-sela acara halal bi halal jajaran Setdakab.

Apa benar Pak Zainuddin datang memohon-mohon meminta tolong kepada Sekda supaya tidak dicopot dari jabatan Kaban KPP?
"Nggak ada itu. Hoax itu. Mana mungkin mempan minta-minta tolong untuk jabatan," jawab Zainuddin.

Kabarnya, Pak Zainuddin sampai menangis menemui Sekda supaya tidak dilakukan serah terima jabatan?

"Nggak ada itu! Manalah ada sampai menangis karena jabatan. Menangis pun kita kalau pimpinan tidak mau lagi, mau bilang apa? Bisa rupanya? Kuncinya kan pimpinan," ujar Zainuddin.

Informasi yang dihimpun SIB, Kaban KPP harus diganti karena terkait dengan pidana yang pernah dijalaninya. Zainuddin disebut-sebut pernah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi penyaluran beras miskin tahun 2001 di Kecamatan Panai Hulu, berdasarkan kutipan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No.388/PID-B/2003/PN-Rap yang beredar ke wartawan. Saat itu, Zainuddin PNS yang bertugas di Kantor Camat Panai Hulu dan diangkat sebagai Ketua Tim Operasi Pasar Khusus (OPK) penyaluran beras miskin. Namun belum diperoleh keterangan resmi dari PN Rantauprapat atas nomor putusan tersebut.

Diduga atas kaitan itu Plt Bupati Labuhanbatu telah mengeluarkan SK No.821.2/2067/BKPP-I/2019 tanggal 13 Juni 2019 tentang Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di Lingkungan Pemkab Labuhanbatu. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang diberhentikan yaitu Zainuddin Siregar NIP 19640515187111001, pangkat-golongan pembina tingkat I-IV/b, jabatan lama Kepala BKPP dan jabatan baru pelaksana pada Kantor Staf Ahli Bupati.

Kemudian, pejabat administrator yang diganti, Adi Susanto Purba, NIP 196708151991031008, pangkat-golongan pembina tingkat I-IV/b, jabatan lama Sekretaris Dinas Pangan, jabatan baru pelaksana pada Kantor Staf Ahli Bupati. Adi Susanto dihukum pidana penjara atas tindak pidana korupsi dana tunjangan sertifikasi guru tahun 2011. Serta Daniel H Manurung, NIP 196711141992021001, pangkat-golongan pembina tingkat I-IV/b, jabatan lama Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan, jabatan baru Pelaksana pada Kantor Staf Ahli Bupati. DHM divonis terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi APBD Dinas Kesehatan tahun anggaran 2004-2005, dan dipidana penjara 1 tahun.

"Pemberhentian ini mungkin sekaitan dengan pelaksanaan SKB Menteri PANRB, Mendagri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara," ujar sumber yang tidak ingin disebut namanya di Pemkab tersebut. (BR6/d)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments