Kamis, 21 Feb 2019

Presiden Jokowi di HPN 2019:

Peranan Kontrol Sosial Pers Tetap Dibutuhkan

* Juga untuk Menjernihkan Keadaan dan Menyebarkan Optimisme * Ketua Dewan Pers: Pers Diminta Berperan dengan Kebebasan yang Profesional
admin Minggu, 10 Februari 2019 09:31 WIB
SIB/Ant/Zabur Karuru
PUNCAK PERAYAAN HPN 2019: Presiden Joko Widodo didampingi Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo (kedua kanan), Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara (kanan), Gubernur Jawa Timur Soekarwo (ketiga kiri) dan Ketua PWI Atal Sembiring Depari (kedua kiri) serta Penanggung Jawab HPN 2019 Margiono (kiri) memukul tongtong alat musik Madura saat puncak perayaan Hari Pers Nasional (HPN) di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (9/2). Perayaan HPN 2019 tersebut mengangkat tema 'Pers Menguatkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital'.
Surabaya (SIB) -Berkembangnya internet di Indonesia membuat kebutuhan masyarakat akan informasi bertambah seiring dengan perkembangan zaman. Kini masyarakat umum bisa berkomunikasi dengan lancar dan membuka keran informasi yang seluas-luasnya dengan transparan. Namun seiring dengan berkembangnya era informasi, media kadang dijadikan propaganda oleh sebagian orang untuk menciptakan kegaduhan dan menimbulkan ketakutan serta pesimisme bagi masyarakat luas.

Oleh sebab itu, peran media dan pers masih diperlukan untuk menyajikan informasi yang benar serta menjadi penjernih bagi warga negara Indonesia. Hal itu yang diungkapkan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam sambutannya di Hari Pers Nasional (HPN) 2019 yang puncak acaranya digelar di Grand City Mall, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (9/2).

"Media dan insan pers masih dibutuhkan masyarakat untuk menyajikan informasi yang benar dan terverifikasi. Pers masih dibutuhkan untuk mengambil peranan sebagai rumah komunikasi dan sebagai kontrol sosial bagi pemerintah, bahkan pers masih dibutuhkan untuk menumbuhkan harapan besar pada pembangunan bangsa kita ke depan agar menjadi bangsa yang besar dan ditakuti oleh dunia," ungkap Jokowi dalam sambutannya.

Ditambahkan Presiden, meski era informasi media sosial saat ini berkembang begitu pesat, namun pers dan media tetap mendapat kepercayaan besar dari masyarakat sebagai alat untuk memperoleh informasi yang benar. Oleh karena itu, presiden mengingatkan agar insan pers di tanah air untuk tetap memiliki prinsip-prinsip yang kuat untuk tetap menyuguhkan informasi yang benar yang dapat mengedukasi masyarakat.

"Meski perkembangan media sosial berkembang begitu pesat, namun masyarakat masih butuh pers dan media sebagai penyuguh informasi yang benar bagi masyarakat. Oleh sebab itu saya mengajak pers dan insan pers di Tanah Air untuk meneguhkan jati dirinya untuk tetap menyuguhkan sumber infomasi yang akurat bagi masyarakat, mengedukasi masyarakat dan tetap menjadi kontrol sosial bagi pemerintah serta untuk menyuguhkan kritik yang konstruktif yang bisa dijadikan alat untuk membangun bangsa ke depan yang lebih baik," lanjutnya.

Di depan ratusan insan pers, pemilik media dan semua stakeholder jurnalistik, presiden menjamin kebebasan pers agar masyrakat bisa tercerdaskan atas informasi yang disajikan media.

"Yang pasti pemerintah akan tetap menjamin prinsip kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Namun demikian kebebasan itu harus dipandu oleh tanggung jawab moral, kebebasan yang beretika dan bertata krama, serta sesuai dengan UU pers dan UU penyiaran agar masyarakat di Indonesia ini bisa menjadi cerdas karena mendapatkan informasi. Oleh sebab itu saya juga menghimbau masyarakat untuk dapat memilih dan memilah informasi yang dapatnya agar mereka tidak terpapar berita bohong atau hoax yang berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bangsa dan negara ini," tutupnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga mendapat penghargaan berupa penghargaan sebagai tokoh yang menjamin kemerdekaan dan kebebasan pers. Sejumlah tokoh negara, menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI serta perwakilan Duta Besar negara sahabat hadir di acara Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2019 yang dilaksanakan di Surabaya, Jawa Timur itu.

PROFESIONAL
Sementara itu, Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo mengajak insan pers untuk menjadikan Hari Pers Nasional Tahun 2019 sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi dan pembentuk opini dengan melaksanakan fungsi dan peranannya sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional.

"Pers harus melaksanakan perannya mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat dan akurat," ujarnya saat memberikan sambutan.

Untuk itu, Ketua Dewan Pers ini mengajak segenap elemen pers untuk meneguhkan ketaatan kepada kode etik jurnalistik dan menjadikan landasan moral dan etika dalam menjalani profesinya.

"Ini penting untuk menjadikan pers Indonesia dalam melaksanakan perannya melakukan koreksi dan saran mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik," katanya.

Yosep Adi mengatakan, wartawan berkewajiban untuk bersikap independen, memberitakan peristiwa dan fakta sesuai hati nurani dan menghasilkan berita yang akurat sesuai kondisi obyektif peristiwa yang terjadi.

"Pers harus menjadi pembimbing dan wasit yang adil sekaligus pengawas yang teliti pada pelaksanaan Pemilu 2019. Tidak sebaliknya menjadikan pemain yang menyalahgunakan kepentingan masyarakat terhadap informasi yang mereka butuhkan," paparnya.

Namun sayangnya, Yosep menyebut dalam 5 tahun terakhir kebenaran yang disampaikan kelompok profesi dicemari oleh banyaknya hoax. Fakta media arus utama tertutup oleh berbagai hoax.

"Hoax tak hanya memuat kebohongan, menyebar kebencian, pertentangan antar suku, agama dan ras serta antar golongan. Namun juga menyebarkan ketidakpercayaan masyarakat kepada badan publik," ungkapnya.

Untungnya, menurutnya sejak Peringatan Hari Pers Nasional di Ambon tahun 2017, masyarakat pers dan berbagai pihak, termasuk Kementrian dan badan negara intensif memerangi hoax dan berita palsu.

"Upaya tersebut berhasil, karena sebagian masyarakat tahu untuk selalu memverifikasi atas informasi yang mereka dapatkan," sebutnya.

Untuk meningkatkan profesionalismenya, Yosep Adi Prasetyo menyampaikan, insan pers terus berupaya menyesuaikan diri dengan UU 40 tahun 1999 tentang Pers dan memenuhi standar perusahaan yang ditetapkan.

"Peningkatan profesionalisme wartawan dengan uji kompetensi wartawan," terangnya.

Berdasarkan data Dewan Pers, saat ini sebanyak 2.400 perusahaan yang terverifikasi secara administrasi dan faktual. Sedangkan jumlah wartawan yang lulus uji kompetensi yang digelar 27 lembaga penguji sekitar 15 ribu. (SP/RRI/h)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments