Senin, 22 Apr 2019
  • Home
  • Headlines
  • Pengembangan Pembangunan Kawasan Danau Toba Belum Satu Pandangan

Pemerhati Pariwisata Ir Sanggam Hutapea MM:

Pengembangan Pembangunan Kawasan Danau Toba Belum Satu Pandangan

admin Senin, 11 Februari 2019 09:46 WIB
Ir Sanggam Hutapea MM
Jakarta (SIB) -Hingga saat ini belum ada satu pandangan, tentang apa dan bagaimana mengembangkan pembangunan industri pariwisata di kawasan Danau Toba. Bahkan masih ada pemikiran, seolah-olah membangun pariwisata di kawasan itu, hanya tugas Pemerintah Pusat melalui Badan Otorita Danau Toba (BODT).

Padahal, pembangunan dan pengembangannya, merupakan tugas dan pekerjaan bersama, antara pemerintah pusat, pemerintah Daerah Provinsi Sumut, delapan pemerintah daerah di kawasan Danau Toba,masyarakat setempat dan seluruh lembaga dan instansi terkait lainnya.

Pemerhati Pariwisata Ir Sanggam Hutapea MM mengemukakan hal itu terkait ungkapan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebutkan bahwa sekarang ini Danau Toba tengah dipersiapkan menjadi salah satu daftar 'Bali' baru.

Menurut Luhut, sekitar awal kuartal tiga atau sekitar bulan Juli-September tahun 2019 groundbreaking akan dilaksanakan. Sebanyak 7 hotel akan dibangun di atas tanah sekitar 386 hektare. Minggu depan, pengusaha hotel akan diundang untuk membicarakannya,termasuk mengenai biaya yang dibutuhkan yang besarnya diperkirakan mencapai triliun rupiah.

Menurut Sanggam, untuk pengembangan pembangunan industri pariwisata di kawasan Danau Toba, sebaiknya digelar rapat koordinasi yang intensif dan terjadwal secara rutin antara pemerintah pusat melalui BODT, pemerintah Provinsi Sumut, pemerintah 8 kabupaten yang berada di kawasan Danau Toba dan koorporasi usaha.

" Mungkin, selama ini sudah pernah ada rapat koordinasi antar instansi terkait. Ke depan, harus bersifat rutin dan terjadwal,bisa sekali tiga bulan duduk bersama sehingga ada tindak lanjutnya" ujar Sanggam sambil menyebutkan, tanpa ada pembicaraan yang konkrit, pengembangan industri pariwisata Danau Toba tidak akan ada kemajuan yang berarti.

Menurutnya, hingga saat ini belum jelas selling point kawasan Pariwisata Danau Toba. Apakah, keindahan alam, seni budaya, atau sejarah. Hal ini harus lebih dipertegas, sehingga masyarakat terutama para wisatawan mengetahuinya dengan jelas.

Caleg Partai Nasdem dari Dapil II Sumut ini menegaskan, BODT hanya membuat konsep, tidak bisa melakukan eksekusi di luar kawasan Sibisa Kabupaten Toba Samosir (Tobasa).

Artinya, setelah diturunkan menjadi program, pelaksana eksekusi di luar Sibisa adalah pemerintah daerah (Pemda).

Tetapi, kata Sanggam, dia belum melihat ada link atau komunikasi yang intensif antara Pemda dan BODT. Padahal komunikasi ini, sangat penting untuk menyamakan persepsi dan titik pandang. Sebab, tidak akan ada pembicaraan jika tidak dibuka komunikasi.

BODT, misalnya tidak bisa membangun "panggung" di kawasan Danau Toba karena tempat kuliner adalah Pemda, walau konsepnya dari BODT. Masalah lain, keterlibatan pihak swasta, terutama pelaku pariwisata, seperti hotel, biro travel dan lain sebagainya masih sangat minim. Hal ini terlihat dari event yang hanya dilakukan Pemda. Itupun belum semua Pemda melakukannya.

"Seharusnya, semua pelaku usaha pariwisata dilibatkan, sehingga semua punya kontribusi dan tanggung jawab," kata Sanggam sembari menambahkan, yang penting harus dipahami bahwa pembangunannya menjadi tanggung jawab bersama.

Soal manfaat industri pariwisata bagi masyarakat setempat disebutkan sesungguhnya cukup banyak. Namun harus ada pencerahan dari pemerintah untuk menerangkan apa dan bagaimana arah pembangunannya. Jika fasilitas pendukung pariwisata dibangun, tentunya membuka lapangan kerja. Memang penggunaannya harus mengutamakan tenaga kerja dari daerah setempat, bukan dari luar. Caranya, dilakukan training (pelatihan) untuk kesiapan dan meningkatkan keterampilan atas kerjasama gereja, perkumpulan marga dan pemerintah.

Pihak gereja, perkumpulan marga dan perkumpulan sosial lainnnya bisa juga mengirimkan calon tenaga kerja ke hotel hotel untuk mengikuti pelatihan.

Tetapi yang paling utama ada kemauan kedua belah pihak. Masyarakat harus menyongsongnya dan pemerintah harus juga mengulurkan tangan.

Karena pembangunan pariwisata adalah peluang bisnis dan lapangan kerja, maka masyarakat juga harus bisa menangkap peluang itu. Untuk merespon peluang itu, memang diperlukan dukungan, baik oleh swasta, pemerintah dan lain sebagainya.

Di lain sisi, katanya para investor juga perlu diimbau agar semaksimal mungkin memanfaatkan sumber daya yang ada di derah itu, seperti pasir, batu dan lain sebagainya.

" Hal seperti ini sebenarnya sudah otomatis menjadi perhatian," tukas Sanggam sembari menyebutkan, soal harga tidak ada logikanya, mengambil dan mendatangkannya dari luar lebih murah dibanding dari lokal, karena terkait biaya transportasi. (J01/l)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments