Kamis, 02 Jul 2020
PalasBappeda
  • Home
  • Headlines
  • Pengangkatan-Pemberhentian Pejabat Daerah Wewenang Mendagri, Dipersoalkan

Pengangkatan-Pemberhentian Pejabat Daerah Wewenang Mendagri, Dipersoalkan

redaksi Selasa, 05 November 2019 15:07 WIB
floresa
Ilustrasi

Jakarta (SIB)
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana pengujian Pasal 83A ayat (1), (2) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) di ruang sidang MK, pada Rabu (30/10) lalu. Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 64/PUU-XVII/2019 ini dimohonkan oleh Asrullah yang berstatus mahasiswa.


Dalam permohonan ini, Pemohon menilai pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural di pemerintahan daerah oleh Menteri, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, bertentangan konstitusi yang menganut filosofi otonomi daerah dan desentralisasi.


Selengkapnya, Pasal 83A ayat (1) UU Adminduk berbunyi, "Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di provinsi diangkat dan diberhentikan oleh menteri atas usulan gubernur." Sedangkan Pasal 83A ayat (2) berbunyi, "Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh menteri atas usulan bupati/wali kota melalui gubernur."


"Kedua pasal itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3); Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5); Pasal 18A ayat (2); Pasal 28C ayat (1); Pasal 28D ayat (1); Pasal 28H ayat (2), serta Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945," ujar Asrullah dalam persidangan sebagaimana dikutip laman resmi MK.


Asrullah menegaskan, UU Adminduk telah memasukkan rezim pengangkatan dan pemberhentian pejabat tinggi pratama di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota menjadi kewajiban menteri. Pejabat struktural yang dimaksud dalam pasal a quo tidak dijelaskan secara otentik. Namun pengaturannya didelegasikan penjabarannya pada peraturan perundang-undangan yang lebih teknis tentang pembinaan dan pengembangan karier.


Menurutnya, pasal yang diujikan secara moral dan filosofi bertentangan dengan prinsip desentralisasi kekuasaan (dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah) dan (menghambat) upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan peran serta masyarakat dengan kekhasan suatu daerah dalam kerangka sistem NKRI.


"Karena itu, pemberian kewenangan pada menteri dalam hal pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural dalam bidang kependudukan dan catatan sipil di level provinsi dan kabupaten/kota tidaklah sesuai dengan semangat konstitusi dan filosofi otonomi daerah," ujar Asrullah di hadapan sidang yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra yang didampingi Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dan Wahiduddin Adams.


Pengaturan wewenang yang tidak tepat ini berakibat pada absurditas nilai konstitusionalisme pada subjek hukum konstitusionalitas dalam pemerintahan daerah. Untuk itu, dalam petitum permohonannya, Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 83A ayat (1) dan ayat (2) UU Adminduk bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau dibatalkan/dihapus.


Menanggapi permohonan, Anggota Majelis Panel Wahiduddin meminta Pemohon mempelajari kembali format bentuk dan sistematika permohonan perkara di MK. Selain itu, Pemohon penting untuk menjabarkan kedudukan hukum dan hak konstitusional yang terlanggar dengan berlakunya pasal tersebut.


"Jadi, tolong jelaskan pula lebih rinci argumentasi Saudara terkait siapa pejabat struktural yang dimaksudkan Pemohon untuk mengangkat pejabat adminduk di daerah itu," pinta Wahiduddin.


Anggota Majelis Panel lain, Palguna menilai materi permohonan yang terkait kedudukan hukum Pemohon masih belum disebutkan posisi atau status Pemohon yang dihubungkan dengan kepentingan terlanggarnya hak konstitusional Pemohon. "(Seharusnya) pada bagian alasan permohonan ini dijelaskan logika mengapa kedudukan hukum Saudara dirugikan atas berlakunya norma a quo. Karena itu, jangan menyepelekan uraian tentang legal standing karena itu pintu masuk permohonan Pemohon," ujar Palguna mengingatkan.
Saldi Isra pun meminta agar Pemohon untuk memperjelas identitas Pemohon, kewenangan Mahkamah yang dibuat lebih sederhana, dan kedudukan hukum Pemohon karena kerugian konstitusional yang dialami belum terurai dengan baik. Misalnya, jaminan hak apa yang ada dalam konstitusi yang terlanggar dengan norma yang diujikan Pemohon.


"Jadi, sebutkan kerugian konstitusionalnya, apakah faktual atau potensial? Dan kerugian itu berkaitan dengan hak apa yang dijamin dalam UUD 1945 yang terhubung dengan hak konstitusional warga negara," saran Saldi.


Sebelum menutup persidangan, Saldi meminta agar Pemohon menyempurnakan permohonan selambat-lambatnya diserahkan pada Selasa, 12 November pukul 10.00 WIB ke Kepaniteraan MK. (hukumonline.com/BR1/q)

T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments