Rabu, 23 Sep 2020
  • Home
  • Headlines
  • Pengamat Kebijakan Publik Sumut Sayangkan Calon Tunggal di Pilkada Pematangsiantar

Pengamat Kebijakan Publik Sumut Sayangkan Calon Tunggal di Pilkada Pematangsiantar

* Politisi Sumut: Fenomena Calon Tunggal di Pilkada Humbahas Kegagalan Proses Demokrasi
Sabtu, 08 Agustus 2020 09:14 WIB
Foto: Dok

Alfenda Ananda, Toni Togatorop

Pematangsiantar (SIB)
Pengamat kebijakan publik Sumatera Utara, Alfenda Ananda sangat menyayangkan jika hanya satu pasangan calon (tunggal) di Pilkada Kota Pematangsiantar pada 9 Desember 2020 mendatang.

"Kalau saya melihat, sangat disayangkan kalau calon itu hanya satu. Artinya, masyarakat tidak punya banyak pilihan untuk memilih siapa calonnya. Partai politik tidak begitu memperhatikan asipirasi apa maunya publik. Nah dalam perspektif aspirasi masyarakat, ini tidak mengakomodir kepentingan masyarakat," kata Alfenda saat diwawancarai via telepon, Jumat (7/8).

Alfenda mengkhawatirkan ada dua kemungkinan jika pasangan calon hanya satu, apakah partisipasi pemilih semakin sedikit atau masyarakat akan berbondong-bondong melawan calon tunggal, dengan memenangkan kotak kosong.

"Kemungkinan-kemungkinan itu kan sangat buruk, kalau misalnya katakanlah partisipasi rendah, ini kan berdampak kepada rusaknya legitimasi kepala daerah. Akhirnya, kebijakan-kebijakan tidak akan begitu didukung masyarakat nantinya. Selain itu juga, banyak kebijakan itu secara wibawa menjadi rendah, ini lah sisi negatifnya seandainya partisipasi (pemilih) rendah," kata Alfenda.

Alfenda juga menegaskan, jika seandainya di Pilkada Pematangsiantar melawan kotak kosong, ini akan menjadi pukulan kepada partai politik. Partai politik akan berhadapan dengan masyarakat, kemudian akan merendahkan Parpol itu sendiri.

"Dalam artian, secara politik, dinamika di legislatif mereka bisa menguasai. Artinya wakil-wakil mereka bisa menjadi representasi publik, tetapi begitu Pilkada, bisa saja masyarakat melawan. Nah kemungkinan dua hal tersebut adalah pilihan buruk, seharusnya partai politik melihat itu, jangan sampai kemudian dikatakan partai politik hanya maunya menang saja, tanpa mau bersusah payah untuk melihat hal-hal yang lain," ucap Alfenda.

Sedangkan, dari satu sisi calon yang memborong partai politik, tambah Alfenda, hal ini juga membunuh demokrasi. Karena, dia tidak punya lawan untuk menjalankan demokrasi agar lebih sehat. Kandidat yang memborong partai politik, itu juga akan berdampak buruk dari sisi pengembangan demokrasi.

"Kalau Parpol melambangkan sebuah dinamika demokrasi di level yang lebih tinggi dibawa, kemudian tidak melambangkan demokrasi, itu menjadi evaluasi partai, apa yang terjadi sebenarnya, apa yang membuat partai seperti itu, ini perlu dievaluasi," paparnya.

"Apa tidak ada lagi calon (kepala daerah) di Siantar, setahu saya di Pematangsiantar sangat dinamis politiknya, kenapa kok cuman satu calon. Itu yang kemudian menjadi perbincangan publik, padahal tahun-tahun sebelumnya Pemilukada sangat panjang, karena calon begitu banyak yang maju, kenapa tiba-tiba sangat jauh berbeda dengan tahun ini," sambungnya.

"Ini yang kemudian harus menjadi cermin, kenapa tiba-tiba dinamikanya menjadi melempem, kemudian ruang demokrasinya semakin melemah. Seharusnya ini menjadi ajang adu program, nah kalau seperti ini akhirnya publik kan menjadi apatis," tutup Alfenda.

KEGAGALAN PROSES DEMOKRASI
Sementara itu, politisi Sumut Toni Togatorop SE MSP menilai, fenomena calon tunggal atau petahana melawan kotak kosong di Pilkada Humbahas (Humbang Hasundutan) sebagai kegagalan proses berdemokrasi dan sangat tidak sehat bagi pendewasaan demokrasi di tengah-tengah masyarakat.

"Calon tunggal atau melawan kotak kosong menjadi bukti bagi masyarakat, bahwa daerah itu gagal dalam berdemokrasi, akibat ambisi pribadi dan kelompok memborong partai politik," kata Toni Togatorop kepada wartawan, Jumat di Medan, menanggapi adanya penolakan tokoh lintas agama yang menolak calon tunggal di Pilkada Humbahas.

Mantan Ketua Komisi A DPRD Sumut ini melihat, begitu banyak kader atau tokoh-tokoh calon pemimpin di Humbahas, tapi terbelenggu hak berdemokrasinya akibat adanya "kekuatan" besar menguasai dan memborong Parpol (partai politik) hanya untuk calon tunggal.

"Jadi kita melihat, calon tunggal melawan kotak kosong di Humbahas ini sebuah kemerosotan bagi demokrasi. Itu menunjukkan kegagalan bagi Parpol dan penguasa di daerah dalam melahirkan pemimpin baru," tegas Toni Togatorop.

Politisi Partai Hanura Sumut ini menyebut, seluruh Parpol yang memiliki kursi di DPRD Humbahas seyogianya wajib mencalonkan "jagoannya" serta memberikan pilihan kepada masyarakat untuk berdemokrasi ataupun memilih pemimpin. Bukan menyodorkan calon tunggal.

"Jika Parpol berbondong-bondong mendukung satu calon atau petahana, tidak ada alternatif pilihan calon lain, tentu telah terjadi pembunuhan demokrasi rakyat, sebab rakyat ingin memilih calon yang berkualitas, bukan calon tunggal petahana yang tentunya sudah ada catatan penting bagi rakyat," ujar Toni.

Berkaitan dengan itu, mantan Ketua BKD (Badan Kehormatan Dewan) DPRD Sumut ini mengingatkan semua pihak untuk jangan merekayasa calon tunggal melawan kotak kosong di Pilkada Humbahas, karena sangat berbahaya bagi kondusifitas di daerah itu.

"Saat ini kita mendengar sudah ada riak-riak di tengah masyarakat dan para tokoh lintas agama pun sudah mulai bereaksi menolak calon tunggal di Pilkada Humbahas. Ini sebuah warning bagi Bupati Humbahas, KPU, Bawaslu dan Parpol, jangan sampai muncul gerakan people power menolak calon tunggal di kabupaten itu," kata Toni Togatorop. (S11/M03/d)

T#gs DemokrasiKebijakan PublikPilkada Humbahaspilkada pematangsiantarSayangkan Calon Tunggal
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments