Minggu, 26 Mei 2019

Terkait Berdirinya Ribuan Ruko, Sekolah, Kios dan Rumah Mewah di Lahan HGU PTPN II Percut Seituan

Penegak Hukum Diminta Audit Seluruh Asset PTPN II

admin Jumat, 18 Januari 2019 10:01 WIB
Aspin Sitorus ST
Lubukpakam (SIB) -Ketua Umum LSM DPP Solidaritas Anak Negeri Pemantau Aset Negara Republik Indonesia (SANPAN RI) Aspin Sitorus ST meminta agar penegak hukum baik itu polisi, Kejaksaan serta instansi terkait khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Deliserdang agar serius menindak lanjuti atau membongkar bangunan bermasalah tanpa IMB yang berdiri di atas lahan HGU PTPN II.

Kata Aspin, hukum harus ditegakkan. Jika ada bangunan tanpa ijin berdiri diatasnya harus dibongkar, apalagi berdiri bangunan megah atau sekolah di atas lahan milik negara yang sudah jelas masih dikuasai dan diusahai oleh PTPN II selaku perusahaan BUMN.

"Ini sudah tidak benar, penegak hukum harus tegas untuk menindaknya. Khususnya Satpol PP Deliserdang sebagai penegak Perda, jangan dibiarkan hal itu terjadi. Karena sudah jelas bahwa Kas PAD Pemkab Deliserdang sudah jebol, akibat bangunan bermasalah berdiri di atas lahan plat merah tanpa IMB" tegas Aspin Sitorus.

Aspin yang vocal terhadap terjadinya penyimpangan asset negara ini menuding bangunan berdiri di atas lahan milik PTPN II juga dijadikan bisnis untuk kepentingan dan kekayaan secara pribadi.

" Jika berdiri rumah megah, sekolah swasta, Ruko, apa pun itu namanya, sudah pasti mencari kekayaan pribadi. Yang ditakutkan oknum pejabat PTPN II turut terlibat melakukan peyimpangan terhadap asset negara" sebut Aspin.

Ia meminta agar KPK RI (Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia) juga segera turun tangan mengaudit seluruh asset PTPN II, agar tidak terjadi kecurigaan masyarakat luas adanya lingkaran setan terkait penguasaan fisik lahan PTPN II. Ada tudingan menyebutkan keterlibatan oknum pejabat DPRD Deliserdang, DPRD Sumut dan oknum pejabat lainnya.

" Iya benar, agar tidak menimbulkan kecurigaan. KPK RI diminta segera turun tangan menyikapi seluruh persoalan terkait bangunan tanpa IMB berdiri diatas lahan HGU PTPN II" tegas Ketua Umum LSM Sanpan RI itu.

Di tempat terpisah, dikonfirmasi SIB terkait adanya aliran listrik di lokasi bangunan liar tanpa IMB berdiri di lahan HGU PTPN II, Gebyar Pandito selaku manajer bagian pemasaran dan pelayanan pelanggan menyampaikan, saat ini PLN tidak mensyaratkan tentang status tanah dalam pengajuan permohonan pasang baru (PB).

"Selama ada KTP dan memenuhi teknis serta administratif, maka PLN akan melayaninya dengan status tanah apapun" ucap Gebyar Pandito. (C05/c)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments