Senin, 21 Okt 2019
  • Home
  • Headlines
  • Pemprovsu Realisasikan Rp 43,140 M Bansos Rumah Ibadah 2013

Pemprovsu Realisasikan Rp 43,140 M Bansos Rumah Ibadah 2013

Senin, 20 Januari 2014 09:56 WIB
Medan (SIB)- Pemprovsu  melalui Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial (Bimkessos) mengklaim telah merealisasikan pembayaran sebesar Rp 43,140 miliar bagi 631 pemohon bantuan sosial (Bansos) hibah/rumah ibadah. Rinciannya sebesar Rp 34,9 miliar bagi 518 pemohon yang ditampung di APBD Sumut tahun 2013 dan Rp 8,240 miliar bagi 113 pemohon di Perubahan APBD (P-APBD) Sumut tahun 2013.

Hal tersebut dikatakan Pelaksana Kepala Biro Bimkessos Pemprovsu Hasban Ritonga melalui Kepala Bagian (Kabag) Agama Sudarto Tarigan menjawab wartawan, di Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro Medan, Jumat (17/1).

Dijelaskan, permohonan bantuan hibah/sosial yang ditampung di APBD Sumut 2013 sebanyak 1.327. Namun setelah dicek ke lapangan (verifikasi) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, hanya 638 yang layak dibantu.

Namun dari 638 pemohon itu, hanya 518 yang permohonannya lengkap sesuai ketentuan, sementara sisanya tidak melengkapi berkas pencairan.
Kemudian di P-APBD 2013, diusulkan 363 permohonan, namun hanya 170 yang melengkapi berkas sesuai ketentuan. Kemudian dari 170 itu, hanya 113 yang lengkap berkas pencairannya, atau 57 lagi tidak melengkapinya.

Dia  menyebutkan, Bansos rumah ibadah yang tidak terealisasi di P-APBD 2013 yaitu sebanyak 250 permohonan, diusulkan untuk ditampung di R-APBD 2014 senilai Rp 9,605 miliar. Selengkapnya Bansos hibah/rumah ibadah yang diajukan di R-APBD 2014 senilai Rp 80,616 miliar.

"Artinya yang kita usulkan ditampung di R-APBD 2014 adalah Rp 80,616 miliar dengan jumlah permohonan sebanyak 1.398. Berapa pastinya ditampung di 2014, adalah tergantung berapa yang disetujui DPRD Sumut dan Pemprovsu di APBD," katanya, seraya menolak menjelaskan lebih jauh dari jumlah anggaran itu, untuk rumah ibadah agama mana yang paling banyak.

Biro Bimkessos, tambahnya, meminta masyarakat pemohon untuk mempelajari Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, sebelum menyampaikan permohonan. Hal itu penting agar permohonan yang disampaikan efektif.

"Artinya jangan asal-asalan dan jangan pula jadi ajang kepentingan. Sebab di tahun-tahun sebelumnya, banyak permohonan yang setelah dicek kebenarannya ternyata fiktif," sebutnya.

Biro Bimkessos, sebutnya, tidak akan memproses permohonan yang tidak sesuai ketentuan. Sesuai ketentuan pun permohonannya, namun jika ternyata berdasarkan verifikasi bahwa yang dimohonkan dinilai tim tidak layak, tetap tidak akan ditindaklanjuti.

Kemudian jika pun semua persyaratan telah dipenuhi, menurut dia tidak otomatis permohonan ditampung. Hal ini sesuai kemampuan keuangan di Pemprovsu dan juga karena faktor prioritas (hal-hal yang mendesak dibantu) yang akan didahulukan. Selanjutnya, permohonan itu akan diusulkan di P-APBD tahun anggaran berjalan dan R-APBD tahun selanjutnya. (A16/h)

T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments