Jumat, 05 Jun 2020
PDIPSergai Lebaran
  • Home
  • Headlines
  • Pemprov Sumut Tak Perlu Siapkan 22 Pj Bupati dan Wali Kota

Jika Pilkada Serentak di Sumut Ditunda Sampai 2021

Pemprov Sumut Tak Perlu Siapkan 22 Pj Bupati dan Wali Kota

Kamis, 02 April 2020 10:33 WIB
hariansib.com

Setdaprov Sumut Basarin Yunus Tanjung

Medan (SIB)
Jika Pilkada Sumut ditunda sampai tahun 2021, Pemprov Sumut tidak perlu menyiapkan 22 Pj Bupati/Wali Kota hingg akhir tahun ini. Sebab dari 23 kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada serentak tahun 2020, jabatan definitif kepala daerah 22 kabupaten/kota akan berakhir awal 2021.

Hal itu disampaikan Kepala Biro Otonomi Daerah (Otda) Setdaprov Sumut Basarin Yunus Tanjung kepada wartawan, Rabu (1/4) di Medan.

Dia mengatakan, paling cepat ada 9 daerah yang habis masa tugasnya per tanggal 17 Februari 2021. Namun dirinya lupa daerah mana aja yang habis masa tugas kepala daerah tersebut. Sedangkan yang lainnya masa jabatan kepala daerahnya habis di atas pertengahan 2021.

Dia mengatakan, kriteria pejabat eselon II dari Pemprov Sumut dapat diajukan sebagai Pj bupati/wali kota, pangkat pejabat eselon II itu harus lebih tinggi atau minimal sama dengan Sekda yang ada di kabupaten/kota tersebut. "Sesuai PP 6/2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan kepala daerah, syarat seorang Pj sudah jelas diatur di mana salah satunya minimal berpangkat IVB. Hal itu diperkuat lagi dengan Surat Edaran Mendagri 2015. Artinya tidak boleh lebih rendah dari Sekda kabupaten/kota," tersebut.

Sementara itu, kata dia, terkait dengan pengusulan Pj bupati/wali kota ke Mendagri merupakan hak prerogatif gubernur. Hal itu sesuai dengan pasal 201 UU No. 8 tahun 2015, ayat (9), ditegaskan bahwa "untuk mengisi kekosongan jabatan bupati/wali kota , diangkat pejabat bupati/wali kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama (Provinsi) sampai dengan pelantikan bupati dan wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Namun menurut dia, penundaan Pilkada serentak ini masih bersifat wacana, sebab pihaknya belum menerima surat terkait hal itu dari Mendagri. "Penundaan Pilkada itu harus menggunakan Perpu. Sebab UU yang menyatakan akan ada Pilkada serentak tahun 2020 pada September. Kalau mau ditunda, minimal harus pakai Perpu jugalah," katanya.

Sementara sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menunda beberapa tahapan pelaksanaan Pilkada 2020. Hal ini dikarenakan untuk mengantisipasi pencegahan penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. Bahkan KPU RI juga telah mengeluarkan surat keputusan Nomor 179, terkait penundaan beberapa tahapan pelaksanaan Pilkada untuk mencegah dampak virus Covid-19.

Adapun selengkapnya daftar 23 kabupaten/kota yang menggelar Pilkada Serentak tahap IV di Sumut tahun 2020, yakni : Kota Binjai, Kota Medan, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Karo, Kabupaten Pakpak Bharat (saat ini Pj Bupati), Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kota Sibolga, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat dan Kabupaten Nias Selatan. (M11/c)


T#gs MedanPemprov SumutSetdaprov Sumut Basarin Yunus TanjungTak Perlu Siapkan 22 Pj Bupati dan Wali Kota
LebaranDPRDTebing
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments