Sabtu, 07 Des 2019
  • Home
  • Headlines
  • Pemprov Papua Meyakini 2 Penyelidik KPK Hendak Lakukan OTT

Bantah Ada Penganiayaan

Pemprov Papua Meyakini 2 Penyelidik KPK Hendak Lakukan OTT

* KPK: Kalau Tak Ada Korupsi, Tak Perlu Khawatir
admin Rabu, 06 Februari 2019 11:39 WIB
SIB/INT
Ilustrasi
Jakarta (SIB)-Pemprov Papua membantah ada penganiayaan terhadap 2 penyelidik KPK saat mereka berada di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Pemprov Papua justru menyebut KPK hendak melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada mereka.

Pada saat peristiwa, Sabtu (2/2) malam, Pemprov Papua dan DPRD Papua sedang melakukan pertemuan di hotel tersebut. Pertemuan berlangsung usai Pemprov Papua menyelesaikan pembahasan RAPBD Pronvinsi tahun 2019. Pemprov Papua mengklaim pertemuan itu dihadiri perwakilan Kementerian Dalam Negeri.

"Bahwa bersamaan dengan pelaksanaan agenda pertemuan tersebut, ternyata KPK telah menempatkan beberapa pegawai KPK untuk melakukan kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan dugaan akan ada tindakan penyuapan pada pertemuan dimaksud," kata Kabag Protokol Biro Humas dan Protokol Pemprov Papua, Gilbert Yakwar, lewat keterangan tertulis, Senin (4/2).

Pemprov Papua meyakini hal itu usai mengecek HP milik 2 penyelidik KPK tersebut. Dua penyelidik KPK itu didatangi pihak Pemprov Papua yang merasa difoto.

"Hal tersebut dapat terbaca dari beberapa bukti-bukti berupa cuplikan komunikasi melalui WA yang berisikan informasi, gambar dan/atau foto semua peserta rapat beserta keterangan, termasuk barang-barang yang dibawa peserta rapat seperti tas ransel, yang senantiasa dilaporkan secara detail antara pegawai KPK yang satu kepada pegawai KPK lainnya dan/atau kepada atasannya yang tidak berada di tempat kejadian," papar Gilbert.

Pihak Pemprov Papua lalu membawa 2 penyelidik KPK itu ke Polda Metro Jaya. Mereka juga membantah melakukan penganiayaan, melainkan dorong-dorongan.

"Bahwa terkait dengan isu penganiayaan kedua petugas tersebut sampai kepada tindakan operasi pada bagian hidung dan/atau wajah, perlu kami sampaikan bahwa hal tersebut adalah tidak benar karena tidak ada penganianyaan sebagaimana sampai kepada kerusakan fisik pada bagian hidung dan/atau wajah dimaksud," kata Gilbert.

"Yang terjadi adalah tindakan dorong mendorong karena perasaan emosional karena diduga akan melakukan penyuapan yang akan berakibat pada tindakan OTT dari KPK," lanjutnya.

Pemaparan itu adalah penjelasan versi Pemprov Papua. Adapun KPK menyatakan dua pegawainya itu dianiaya saat bertugas dan sedang mengendus indikasi korupsi. Dugaan penganiayaan itu juga sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya.

"Saat itu pegawai KPK ditugaskan untuk melakukan pengecekan di lapangan terhadap informasi masyarakat tentang adanya indikasi korupsi," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Minggu (3/2).

"Dua pegawai KPK yang bertugas tersebut mendapat tindakan yang tidak pantas dan dianiaya hingga menyebabkan kerusakan pada bagian tubuh. Meskipun telah diperlihatkan identitas KPK, pemukulan tetap dilakukan terhadap pegawai KPK," tambahnya.

Tak Perlu Khawatir
Sementara itu, KPK meminta Pemprov Papua tak khawatir dalam mengambil kebijakan jika memang tak melakukan korupsi. KPK memastikan hanya memproses kasus korupsi berdasarkan pada bukti.

"Saya kira tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya kalau memang tidak ada penyimpangan-penyimpangan, tidak melakukan tindak pidana korupsi, semestinya tidak perlu khawatir. KPK pasti hanya akan memproses orang-orang atau pejabat-pejabat yang benar-benar melakukan tindak pidana korupsi, karena KPK hanya bisa memproses berdasarkan bukti-bukti yang ada," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (4/2).

Hal itu disampaikan Febri saat ditanyai soal tanggapan KPK atas pernyataan Pemprov Papua yang menyebut kehadiran pegawai KPK di lokasi kegiatan mereka justru menunjukkan ketidakpercayaan dan menimbulkan rasa takut dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Adapun kegiatan yang dimaksud ialah pertemuan resmi yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, setelah Pemprov Papua menerima hasil evaluasi RAPBD Papua 2019 dari Kemendagri pada 2 Februari 2019.

Febri juga meminta kepada seluruh pemerintah daerah tak khawatir jika melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai dengan aturan. Dia juga menjelaskan kehadiran pegawai KPK di Hotel Borobudur saat itu untuk melakukan cross check informasi dari masyarakat soal indikasi korupsi.

"Yang KPK lakukan adalah ketika kami memperoleh informasi dari masyarakat, misalnya, KPK melakukan cross check. Kenapa perlu dilakukan? Untuk memastikan apakah benar terjadi tindak pidana korupsi atau tidak terjadi tindak pidana korupsi. Nah, proses itu perlu kami lakukan ketika mendapat informasi dari masyarakat. Jadi tidak perlu kalau tidak melakukan korupsi," ucapnya.

Dia kemudian menegaskan KPK sangat mendukung pembangunan yang dilakukan, khususnya di Papua. Pembangunan, menurut Febri, harus dilakukan agar masyarakat merasakan manfaat dari anggaran yang ada.

"Khusus untuk Papua, KPK sangat mendukung pembangunan dilakukan di Papua agar masyarakat di Papua mendapatkan manfaat dari anggaran yang ada," ujarnya.

Lanjut Investigasi
KPK memastikan kasus yang sedang diinvestigasi penyelidik yang dianiaya terus dilanjutkan. Namun, KPK tak menjelaskan kasus apa yang sedang diinvestigasi tersebut

"Kami pastikan dalam kondisi seperti ini, selain mitigasi-mitigasi kami lakukan, kami pastikan perkara pokok yang sedang ditelusuri juga akan terus ditelusuri," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

Febri mengatakan indikasi tindak pidana korupsi yang sedang dicek oleh pegawainya itu berasal dari informasi yang diberikan masyarakat. Pengecekan, menurut Febri, dilakukan agar data dan informasi lebih valid.

"KPK melakukan cross check ke lapangan agar data itu validitasnya kuat. Indikasi tindak pidana korupsi ini, kami pastikan diproses lebih lanjut," imbuh Febri.

Dia menyatakan tim KPK melaksanakan tugas sesuai dengan standar yang berlaku. Namun, bisa saja ada rintangan yang sifatnya kasuistik.
"Segala hal bisa terjadi karena kondisi lapangan sifatnya sangat kasuistik. Yang pasti tim sudah berupaya semaksimal mungkin sesuai dengan standar yang berlaku dan hukum acara yang berlaku," tuturnya.

Febri berharap Polda Metro Jaya bisa maksimal dalam penanganan kasus ini karena menurutnya kepolisian sudah biasa menangani kasus penganiayaan. Sejumlah informasi visual juga sudah diserahkan oleh KPK.

Polri Usut Penganiayaan Penyelidik
Di sisi lain KPK mengapresiasi tindakan cepat dari Polri mengusut kasus penganiayaan terhadap penyelidik KPK. KPK menegaskan dua pegawainya sedang bertugas saat 'mengintai' rapat Pemprov dan DPRD Papua di Hotel Borobudur, Jakarta.

"Kami apresiasi tindakan cepat dari Polri untuk menelusuri peristiwa tersebut. Tindakan cepat ini sangat penting untuk menunjukkan bahwa alat negara tidak boleh kalah terhadap upaya teror atau serangan yang dilakukan pada petugas yang menjalankan amanat undang-undang untuk menegakkan hukum," ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah.

Febri menyebut KPK mendapat informasi dari Polri soal penyelidikan yang dimulai sejak 4 Februari. Penyelidikan terkait perkara pengeroyokan terhadap petugas yang sedang bertugas sebagaimana diatur ancaman pidananya pada Pasal 170 dan/atau Pasal 211 dan/atau Pasal 212 KUHP.

"KPK memastikan akan memberikan dukungan penuh, termasuk pendampingan hukum terhadap pegawai KPK yang diserang saat menjalankan tugasnya. Karena yang bersangkutan melakukan beberapa kegiatan berdasarkan penugasan resmi KPK," tegas Febri. (detikcom/d)
T#gs Pemprov Papua Meyakini 2 Penyelidik KPK Hendak Lakukan OTT
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments