Senin, 09 Des 2019

Jawaban Gubernur Sumut Terhadap Nota Keuangan P-APBD Sumut TA 2019

Pemprov Belum Bisa Akomodir Saran Dewan

admin Rabu, 14 Agustus 2019 12:25 WIB
Ilustrasi
Medan (SIB) -Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menegaskan, Pemprov Sumut belum dapat mengakomodir saran anggota dewan agar tidak merasionalisasi alokasi anggaran sejumlah kegiatan OPD (Organisasi Perangkat Daerah), mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

Hal itu ditegaskan Gubernur melalui Asisten Administrasi Umum dan Aset Pemprov Sumut M Fitriyus ketika membacakan nota jawaban gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumut, pada rapat lanjutan pembahasan nota keuangan P-APBD 2019 dipimpin Wakil Ketua Dewan Aduhot Simamora, Selasa (13/8) di DPRD Sumut.

Seperti saran F-PDI Perjuangan agar tidak mengurangi alokasi anggaran kegiatan pendidikan pelatihan formal serta latihan bersama BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dengan Basarnas pada perangkat daerah, serta rasionalisasi terhadap program dan kegiatan penanganan fakir miskin pada dinas sosial dan rasionalisasi anggaran di dinas tenaga kerja, ungkap gubernur, belum dapat diakomodir. "Rasionalisasi anggaran telah melalui pertimbangan dan evaluasi dengan memperhatikan kemampuan daerah, sehingga harus tetap dilaksanakan," ujarnya.

Terkait kendala dan hambatan yang terjadi mengakibatkan serapan anggaran di seluruh OPD sampai Semester I tahun anggaran 2019 sangat rendah, gubernur menyebutkan, Semester I tahun anggaran 2019, OPD sedang dalam tahap proses pelaksanaan program atau kegiatan sesuai dengan anggaran kas yang direncanakan. Bahkan Pemprov Sumut berjanji serapan anggaran tahun 2019 akan meningkat pada akhir triwulan III dan IV sesuai dengan masa akhir penyelesaian kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik.

Terkait deklarasi Medan bebas banjir tahun 2020, gubernur menilai, kegiatan penanggulangan banjir Kota Medan dan sekitarnya penting dilaksanakan, mengingat Kota Medan selain ibukota Provinsi Sumut, juga kawasan strategis nasional.

Menjawab saran Fraksi Golkar agar Pemprov Sumut melakukan efisiensi anggaran belanja, gubernur menjelaskan, efisiensi terhadap program kegiatan telah memperhatikan skala prioritas dan tingkat urgensi sesuai kebutuhan dan waktu pelaksanaan dalam pencapaian target RPJMD oleh masing-masing OPD.

Terkait menurunnya rencana belanja daerah sebesar 5,26 persen dari APBD murni, dijelaskannya, penurunan disebabkan adanya upaya yang dilakukan Pemprov Sumut untuk menutup defisit akibat tidak tercapainya target pendapatan daerah pada APBD 2019 dengan memprioritaskan pemenuhan anggaran belanja wajib dan mengikat pada belanja tidak langsung.

Demikian halnya pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan pada belanja langsung, tetap memperhatikan skala prioritas dan tingkat urgensi, serta waktu pelaksanaan kegiatan.

Sementara, besaran defisit anggaran sebesar Rp692 miliar lebih akan ditutupi dengan sisa lebih pembiayaan, akan berimbas pada kemampuan pemerintah dalam melaksanakan sejumlah program kegiatan di semua OPD.

"Pemprov Sumut berupaya melalui OPD agar sisa anggaran dan sisa waktu yang tersedia dapat lebih dioptimalkan, sehingga serapan anggaran menjadi lebih maksimal dan dapat menekan jumlah SilPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun anggaran ini," jelasnya.

Ia juga menegaskan, pengurangan pagu anggaran atau rasionalisasi pada P-APBD 2019 tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian sasaran prioritas pembangunan Sumut.

Proses pembahasan P-APBD 2019 selanjutnya akan dilaksanakan sinkronisasi pemandangan umum fraksi dengan nota jawaban gubernur, serta laporan hasil pembicaraan Banggar dengan pejabat yang ditunjuk gubernur terhadap Ranperda tentang P-APBD 2019. Pengambilan keputusan bersama antara DPRD Sumut dan Gubsu dijadwalkan 19 Agustus 2019. (M03/d)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments