Minggu, 05 Jul 2020
PalasBappeda

Pemerintah Putuskan Salat Idul Fitri di Rumah

* Menag: BIN Prediksi Lonjakan Penularan Corona Jika Salat Id di Luar Rumah
redaksisib Rabu, 20 Mei 2020 09:19 WIB
Humas/Oji

RATAS: Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan pengantar awal pada Rapat Terbatas (Ratas) terkait pelaksanaan Idul Fitri, Selasa (19/5). 

Jakarta (SIB)
Pemerintah mengadakan rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokow Widodo (Jokowi) membahas penyelenggaraan salat Idul Fitri di tengah pandemi Corona (Covid-19). Hasil rapat, pemerintah memutuskan agar masyarakat tidak melakukan salat Idul Fitri di masjid ataupun lapangan seperti kegiatan salat Idul Fitri sebelumnya. Salat Idul Fitri agar dilakukan di rumah.

"Pertama di tengah masyarakat ini sekarang timbul diskusi, apakah salat Id boleh dilakukan di masjid atau lapangan seperti yang sudah-sudah sebelum adanya Covid, maka tadi kesimpulannya bahwa kegiatan keagamaan sifatnya masif, seperti salat berjamaah, atau salat Id di lapangan termasuk kegiatan yang dilarang oleh Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang PSBB," kata Mahfud dalam konferensi persnya yang ditayangkan secara live di YouTube Setpres, Selasa (19/5).

Aturan itu, kata Mahfud, juga tertuang dalam Peraturan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Wilayah dalam rangka memutus penyebaran Covid-19. Yang isinya, kegiatan keagamaan yang sifatnya masif termasuk kegiatan yang dilarang.
"Juga dilarang oleh berbagai Peraturan UU yang lain, misalnya UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kewilayahan dalam rangka memutus penyebaran Covid-19, kegiatan keagamaan yang masif, yang hadirkan kumpulan orang banyak, termasuk yang dilarang, termasuk yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan," jelasnya.

"Oleh sebab itu, maka pemerintah meminta dengan sangat agar ketentuan tersebut tidak dilanggar, pemerintah meminta dan mengajak tokoh-tokoh agama, ormas-ormas keagamaan, dan tokoh masyarakat adat untuk meyakinkan masyarakat bahwa kerumunan salat berjamaah termasuk bagian yang dilarang oleh peraturan undang-undang," tegasnya.

"Bukan karena salat itu sendiri, tapi karena itu bagian upaya menghindari bencana Covid-19 yang termasuk bencana non alam nasional yang berlaku sesuai keputusan pemerintah," imbuhnya.

Tidak Beda Pandangan
Mahfud Md juga mengungkapkan, pemerintah tak ada perbedaan pandangan soal salat Id di rumah saat Lebaran dengan tiga ormas Islam terbesar di Indonesia. Mahfud mengatakan anjuran pemerintah tetap sama dengan ketiga ormas tersebut.

"Kita dengan Majelis Ulama (Indonesia), dengan NU, dengan Muhammadiyah itu tidak ada perbedaan pandangan, sama-sama di dalam seruan yang dikeluarkan Majelis Ulama (Indonesia), NU, dan Muhammadiyah, itu sama agar orang salat di rumah," kata Mahfud.

"Karena bahaya yang ditimbulkan kumpul-kumpul itu lebih menimbulkan mudarat daripada kita meraih yang sunah muakad sekalipun. Oleh sebab itu, kan sama isinya, yang disebarkan oleh Menteri Agama, MUI, NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lain," ujar Mahfud.

Mahfud mengatakan, anjuran yang dikeluarkan MUI hingga NU telah mengatur tata cara salat Id di rumah. Dia mencontohkan aturan tersebut semisal jumlah jemaah dan khotbah.

"Bahkan ketiga ormas tersebut sudah mengatur juga ritualnya, bagaimana caranya salat di rumah itu sudah diatur di situ. Misalnya jumlah jemaahnya berapa orang, salatnya, khotbahnya pendek, bahkan ada mengatakan kalau perlu dua khotbah yang penting salatnya saja, itu sudah ada," imbuh Mahfud.

Minta Warga
Sementara itu, secara terpisah Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi juga tegas meminta warga untuk taat melaksanakan perintah sesuai UU Kekarantinaan Kesehatan. Salah satunya, Fachrul meminta warga salat Id dan beribadah di rumah.

"Kalau tadinya saya hanya mengeluarkan imbauan untuk salat Id di rumah, saya akan tambahkan seperti Bapak Menko Polhukam tadi sesuai hasil rapat kabinet, hendaknya semua kita taat pada pembatasan kegiatan keagamaan maupun pembatasan kegiatan di tempat maupun di fasilitas umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan," kata Fachrul usai rapat terbatas.

Fachrul mengatakan sesuai dengan UU Kekarantinaan Kesehatan, kegiatan keagamaan sebaiknya dilakukan di rumah sendiri. Ia juga meminta masyarakat taat untuk tidak berkegiatan di tempat umum.

Menurut Fachrul, permintaan agar warga salat Id di rumah itu didasarkan pada pertimbangan WHO dan prediksi BIN. BIN memprediksi akan ada lonjakan penularan virus Corona jika salat Id dilaksanakan di luar rumah.

"Menurut beberapa informasi dari WHO, bahwa yang biasanya bisa mulai melakukan relaksasi itu kalau (angka penularan) di bawah 1. Jadi kalau di bawah 1 baru mulai boleh berpikir untuk relaksasi. Tapi kalau masih di atas 1, masih di atas 1 nih, 1,11, maka memang tidak boleh relaksasi, harus tetap tepat," ujar Fachrul.

"Tadi BIN memberikan prediksi, kalau kita masih melakukan salat Id di luar, maka akan terjadi pelonjakan angka penularan Covid-19 yang signifikan," ujarnya

Libur Dua Hari
Menyambut Idul Fitri atau Lebaran tahun 2020, ada dua tanggal merah yang tercatat di kalender. Tanggal merah memungkinkan masyarakat bisa merayakan Lebaran tahun 2020 bersama keluarga.

Libur Lebaran tahun 2020 tersedia pada 24-25 Mei 2020 hari Minggu dan Senin. Lebaran tahun 2020 hanya menyediakan waktu libur dua hari tanpa cuti bersama. Jadwal cuti bersama mengalami pergeseran berdasarkan Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang dipimpin Menko PMK Muhadjir Effendy.

Hingga saat ini, cuti bersama dalam rangka Lebaran tahun 2020 dijadwalkan 28-31 Desember 2020. Awalnya cuti bersama ditentukan pada 26-29 Mei 2020. Jadwal cuti bersama tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena jarak yang cukup jauh.

Penggeseran cuti bersama Lebaran tahun 2020 dilakukan untuk mencegah masyarakat bepergian di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Penetapan PSBB bertujuan memutus penyebaran virus corona atau Covid-19 di Indonesia.

Sempat muncul opsi cuti bersama Lebaran tahun 2020 digeser berdekatan dengan Hari Raya Idul Adha 2020. Namun opsi ini belum diputuskan dan baru akan diusulkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 kepada Presiden Joko Widodo.

Perubahan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Lebaran tahun 2020 ini dituangkan dalam Revisi SKB 3 Menteri Nomor 391 Tahun 2020 Nomor 02 dan 03 Tahun 2020. Aturan ini tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenaga-kerjaan, dan Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, dan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020. (detikcom/d)
T#gs Coronaidul fitriMenagSalatdi Rumahheadline
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments