Sabtu, 06 Jun 2020
PDIPSergai Lebaran
  • Home
  • Headlines
  • Pemerintah Diminta Tingkatkan Keselamatan Pelayaran di Selat Malaka dan Singapura

Pasca Kandasnya 2 Kapal Kargo di Kepulauan Riau

Pemerintah Diminta Tingkatkan Keselamatan Pelayaran di Selat Malaka dan Singapura

Jumat, 22 Mei 2020 20:57 WIB
ekonomi.bisnis.com

Ilustrasi peta Selat Malaka

Medan (SIB)
Pemerintah diminta meningkatkan keselamatan maritim bagi kapal-kapal yang melewati Selat Malaka dan Selat Singapura melalui Pemanduan kapal. Desakan itu diutarakan President Indonesian Maritime Pilots’ Association (Inampa) Pasoroan Herman Harianja menyusul kandasnya dua kapal kargo di perairan strategis tersebut.

Dia menerangkan Kapal Motor (KM) Samudra Sakti I berbendera Indonesia dan KM Shahraz berbendera Iran, pada Senin (11/5) lalu kandas di Perairan Batu Berhenti dekat Pulau Sambu, Kota Batam, Kepulauan Riau.

“Kami sangat menyayangkan insiden yang terjadi di jalur padat lalu lintas pelayaran. Padahal di jalur tersebut tersedia layanan pandu baik dari Pelindo 1 yang menyelenggarakan Pemandu di Selat Malaka, dan BUP lainnya yang telah mendapat pelimpahan dari Pemerintah,” kata Herman dalam silaturahmi dan buka puasa bersama insan pers di Medan, Selasa (19/5).

Karena itu, Herman mendesak pemerintah menetapkan jalur tersebut sebagai perairan wajib pandu guna meningkatkan keselamatan berlayar bagi kapal-kapal yang sedang bernavigasi.

“Jalur Selat Malaka dan Selat Singapura setiap hari dilewati hampir 200 kapal dari berbagai ukuran dan jenis yang sangat rentan terhadap kecelakaan, kandas ataupun jenis kecelakaan lainnya yang membawa efek negatif terhadap lingkungan, orang, perdagangan dan kapal itu sendiri,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu Herman juga meminta pemerintah membentuk penjaga laut dan pantai atau sea and coast guard menyusul maraknya pemeriksaan dan penangkapan kapal oleh oknum aparat hukum yang merazia kapal tanpa prosedur yang jelas.
Dijelaskan, dirinya berbicara lewat telepon dengan Ketua Umum DPP Asosiasi Pemilik Kapal Nasional atau Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto bahwa selama sebulan ini sudah terjadi lima kali pemeriksaan dan penangkapan kapal nasional.

Herman menjelaskan tindakan tersebut membawa konsekuensi sangat fatal terhadap kerugian ekonomi, politik, sosial, terutama image (pandangan) pihak luar tentang kepastian hukum berbisnis di Indonesia.

Karena itu Inampa bersama INSA dan Asosiasi Maritim lainnya berharap agar Presiden Jokowi segera menuntaskan hal ini.
“Kita terlalu banyak instansi yang mengurusi dan campur tangan di laut. Karena itu dibutuhkan pembentukan satu badan tunggal penegakkan hukum di laut seperti penjaga laut dan pantai atau sea and coast guard sebagaimana diamanatkan UU No.17 Tahun 2008," jelasnya.

“Hilangkan ego sektoral, bangsa ini perlu kepastian hukum dalam melakukan Bisnis Maritime,” serunya. (R16/f)


T#gs
LebaranDPRDTebing
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments