Kamis, 13 Agu 2020
  • Home
  • Headlines
  • Pembayaran BDB dan DBH Tidak Jelas, APBD Asahan Terlambat Disahkan

Pembayaran BDB dan DBH Tidak Jelas, APBD Asahan Terlambat Disahkan

Kamis, 16 Januari 2014 14:06 WIB
Kisaran (SIB)- Tidak jelasnya pembayaran sisa proyek yang berasal dari Bantuan Daerah Bawahan (BDB) serta Dana Bagi Hasil (DBH) membuat pengesahan APBD Asahan 2014 terlambat. Pengesahan yang belum ada kepastian itu juga membuat cemas semua pihak, sebab bila molor terus tentu  merugikan masyarakat.

Ketua komisi C DPRD Asahan Handi Afran Sitorus Pane kepada SIB, Rabu (15/1) membenarkan keterlambatan pengesahan APBD Asahan 2014. Hal itu disebabkan ada beberapa kendala di antaranya sisa BDB dan DBH yang belum dibayarkan.

“Pembayaran sisa BDB itu masuk ke mana, karena informasi terkait hal tersebut belum ditampung juga dalam APBD Provinsi Sumut,” ujarnya.

Selain itu, lanjut politisi PDIP ini, terkait Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2013 berapa yang dibayarkan. Sebab belajar dari tahun lalu DBH dianggarkan Rp 45 miliar tetapi dibayar Rp 6 miliar.

“Tahun ini dianggarkan Rp 54 miliar, namun apa itu sudah ditampung dalam APBD Provsu,” kata dia sembari mengatakan hal ini yang menjadi kendala kemudian dilakukan pembahasan.

Politisi yang hoby bermain sepak takraw ini menyesalkan adanya tudingan dari salah satu LSM di media cetak yang mengatakan dia bodoh ketika ditanya berapa jumlah R APBD Asahan tahun 2014 namun ia menjawab tidak tahu.

“Tidak ada seorangpun yang tahu berapa R APBD Asahan 2014 sebelum disahkan, sebab masih banyak pembahasan sebelum pengesahan. Jadi kalau mereka katakan bodoh biar saja berarti mereka yang pintar,” katanya.

Tetapi, tambah Handi Afran, bila ditanyakan berapa nota keuangan R APBD Asahan 2014 tentu dia bisa menjawabnya.

“Sesuai nota kesepakatan dengan nota keuangan yang diajukan Pemkab Asahan ke DPRD sebesar Rp 1.128.354.286.931,40 triliun diluar BDB dan DBH tahun 2013,” katanya lagi.

Dijelaskan Handi Afran, sebelum pengesahan R APBD banyak tahapan-tahapan dilalui seperti pengajuan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS), kemudian dibahas di komisi dan badan anggaran (banggar) menjadi nota kesepakatan. Lalu Pemkab Asahan mengajukan nota keuangan R APBD 2014. Selanjutnya setelah pembahasan laporan banggar, lalu pandangan fraksi pengambilan keputusan pengesahan R APBD 2014.

“Setelah itu baru dikirim ke gubernur untuk dievaluasi dan setelah selesai dievaluasi baru bisa dilaksanakan semua kegiatan di APBD 2014,” terangnya.

Sementara itu Sekdakab Asahan Drs H Sofyan MM ketika diminta tanggapannya atas keterlambatan pengesahan APBD Asahan 2014 membantahnya. Menurut dia, pembahasan dan pengesahan tidak ada kendala serta dilaksanakan sesuai jadwal.

“Masya kita dahulu pengesahan, sementara APBD Provinsi Sumut saja belum pengesahan,” ucapnya menjawab SIB.(MS/BR4/ r)
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments