Selasa, 07 Apr 2020
  • Home
  • Headlines
  • Pelaksanaan Musda X Golkar Sumut Diwarnai Perbedaan Pandangan

Pelaksanaan Musda X Golkar Sumut Diwarnai Perbedaan Pandangan

* Yasyir Ridho Diberi Waktu 30 Hari Susun Kepengurusan
Redaksisib Rabu, 26 Februari 2020 13:32 WIB
RMOLSumut

Ahmad Doli Kurnia saat membuka Musda Golkar X Sumatera Utara

Medan (SIB)
Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) X Partai Golkar Sumut, Senin (24/2), diwarnai perbedaan pandangan. Tapi hal tersebut dinilai sebagai sesuatu yang lumrah terjadi dalam dinamika politik. Hal itu dikatakan Ketua Korbid Kepartaian Golkar Sumut demisioner, Rolel Harahap saat diwawancarai wartawan, Selasa (25/2).

Menurut mantan Wakil Wali Kota Tanjungbalai ini, beda pandangan pengurus antar tentang sesuatu di organisasi adalah hal biasa. Begitu juga soal Musda X Partai Golkar Sumut. "Ada beda pandangan antar pengurus DPP Partai Golkar, khususnya soal teknis. Itu biasa. Kalau soal substansi pasti sama," kata Rolel.

Yakni substansi bahwa Musda Golkar tingkat provinsi wajib dihadiri peserta beberapa unsur yaitu, unsur DPP, DPD provinsi dan kabupaten/kota, ormas pendiri, ormas didirikan, sayap dan wantim provinsi, dengan jumlah korum. "Nah, kitakan dapat melihat unsur-unsur itu pada hadir khususnya 33 kabupaten/kota lengkap hadir," terangnya.

Yang tidak hadir hanya satu dari tiga ormas pendiri yang nilai suaranya 1/3 dan satu dari lima ormas yang didirikan Partai Golkar tidak hadir dengan nilai suara 1/5. "Jadi yang gak hadir itu nilai suaranya gak sampai satu. Jumlah suara dalam Musda keseluruhannya 39. Dari yang hadir secara bulat aklamasi menetapkan Yasyir Ridho sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sumut periode 2020-2025," jelas Rolel.

Soal hak suara itu, Rolel meyakini seluruh pengurus DPP Partai Golkar pasti sependapat. "Yang ada beda sedikit itu soal teknis saja," ujar Rolel. Sebelumnya, di lokasi penutupan Musda X Golkar Sumut, Senin (24/2) jelang malam, Waketum Golkar Dr Ahmad Doli Kurnia Tandjung memastikan Musda berjalan sesuai aturan.

Menurutnya, segala komponen untuk pelaksanaan Musda telah terpenuhi. Termasuk perihal mandat kepadanya dari Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk membuka Musda. Setiap Musda yang diberi mandat ada 9 sampai 10 orang. Menurut Doli, hal itu hanya soal teknis saja.

"Musda sudah harus dilaksanakan kemarin, karena ada rapat di Jakarta, atas izin Ketua Umum, Musda ini diundur jadi hari Senin 24 Februari. Tadi pagi saya datang ke sini semua peserta sudah hadir lengkap, pak Aziz (Waketum DPP Partai Golkar, Azis Syamsuddin) rupanya ada tugas sampai siang ini, urusan Omnibus Law," ujar Doli saat ditemui usai penutupan Musda X, di Hotel JW Marriott Medan.

Setiap penerima mandat, sambung Doli, berkewajiban untuk menyukseskan pelaksanaan Musda. Ia juga tidak yakin bakal ada Musda tandingan. "Orang Musda sudah selesai, Musda dari mana lagi. Saya kan Waketum. Semua hasil Musda akan dilaporkan ke ketua umum atau DPP, nanti DPP akan verifikasi semua, bukan hanya Sumut. Saya kan juga di DPP. Saya pastikan Musda sudah sesuai juklak, AD/ART," jelasnya.

Di petunjuk pelaksana (Juklak) juga, lanjut dia, juga diatur tentang pendaftaran bakal calon. Bahkan, masa pendaftaran bakal calon Ketua Golkar Sumut telah diperpanjang sehari. "Semua unsur di AD/ART dan juklak sudah terpenuhi. Tidak ada pelanggaran, di DPP gak ada dualisme, satu Ketua Umum Airlangga Hartarto," sebut mantan Ketum DPP KNPI tersebut.

Sementara, HA Yasyir Ridho Loebis punya waktu 30 hari setelah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sumut periode 2020-2025 pada Musda X untuk menyusun kepengurusan.

Sebab, Yasyir Ridho ditunjuk sebagai formatur tunggal. "Saya formatur tunggal, nanti kita pikirkan siapa yang akan masuk atau duduk di kepengurusan, ada waktu 30 hari," ujar Wakil Ketua DPRD Sumut ini.

Ia belum bersedia memberikan bocoran nama Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut yang akan mendampinginya kelak. "Dari awal saya hanya berfikir jadi ketua, cita-cita jadi ketua. Makanya belum tahu siapa yang akan jadi pengurus," bilangnya.

Mengenai jumlah pengurus periode 2020-2025 apakah sama seperti sebelumnya. Ia juga belum memberikan jawaban pasti. Disinggung Musda tersebut tidak sah karena dibuka orang yang tidak memiliki mandat dari ketua umum. Yasyir Ridho menyebut tidak mau ambil pusing mengenai hal tersebut. (M17/d)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments