Selasa, 07 Jul 2020
PalasBappeda
  • Home
  • Headlines
  • Pekan Depan Panggilan Ketiga, Poldasu Siap Jemput Paksa TS

Dugaan Praktik Mafia Tanah

Pekan Depan Panggilan Ketiga, Poldasu Siap Jemput Paksa TS

*TS Pernah Tawarkan Miliaran Rupiah Kepada Penyidik, *1300 KK Siap Datangi Poldasu Dukung Penyidik Tangkap TS
Jumat, 12 September 2014 10:28 WIB
SIB/Roy Marisi Simorangkir SE
DATANGI POLDASU : Ketua TPSTGR P Sihole didampingi sekretaris Sardoyo mendatangi Poldasu untuk melaporkan dugaan praktik mafia tanah yang dilakukan TS.
Medan (SIB)- Setelah dua kali tidak menghadiri panggilan pemeriksaan, penyidik Subdit Harda Tahbang Ditreskrimum Poldasu menyiapkan panggilan ketiga kepada TS dengan status sebagai saksi. Bila tidak menghadiri panggilan ketiga itu, Poldasu telah menyiapkan penjemputan paksa terhadap TS. Hal itu disebutkan Direktur Ditreskrimum Poldasu Kombes Pol Dedy Irianto melalui Kasubdit Harda Tahbang AKBP Yusup Saprudin, ketika dikonfirmasi di Poldasu, Kamis (11/9) petang.

"TS sudah dua kali tidak menghadiri panggilan pemeriksaan sebagai saksi. Surat panggilan ketiga sudah disiapkan untuk pekan depan, apabila yang bersangkutan tidak hadir juga, akan dijemput paksa," tegasnya.

Dikatakan, terkait kasus pemalsuan dengan tersangka Gunawan, TS diduga merupakan atasan yang menyuruh Gunawan. Hal itu diketahui berdasarkan keterangan Gunawan saat diperiksa penyidik. Dalam 12 sertifikat diduga bodong yang digunakan, tertera kepemilikan orang dekat TS, antara lain anaknya Tendeanus dan karyawannya.

 Disebutkan, pada objek tanah seluas 21 Ha yang diakui dalam 12 sertifikat bodong itu, ternyata ada 2 pemilik sebelumnya dan bersertifikat. Berdasarkan laporan korban, ke-12 sertifikat bodong itu menimpa 14 sertifikat korban yang sebelumnya telah ada. Mendapat laporan korban, lanjutnya, pihaknya melakukan penyelidikan dan menangkap Gunawan.

 "Saat ini, masih 1 sertifikat bodong itu yang diperiksa, diduga menimpa 3 sertifikat asal milik korban. Dalam sertifikat bodong itu, disebutkan objek tanah berstatus Grant Sultan. Namun berdasarkan keterangan pihak kesultanan, di areal itu tidak pernah ada diterbitkan grant sultan, melainkan konsesi," tambahnya.

Disebutkan, berdasarkan hal itu, penyidik menemukan keterlibatan kedua oknum BPN Medan dan mantan Kadispenda Medan. Oknum BPN Medan diduga menerima 4,5 miliar untuk penerbitan sertifikat bodong itu. Sedangkan, mantan Kadispenda Medan SH diduga menerima uang untuk menerbitkan BPHTB bodong atas sertifikat tersebut.

Dalam kasus ini, lanjut Yusup, pihak TS pernah menawarkan uang sejumlah 1 miliar, 5 miliar, hingga 10 miliar untuk memberikan penangguhan penangguhan terhadap Gunawan. Namun, tawaran itu ditolak, karena pihaknya konsisten mengungkap kasus mafia tanah ini hingga kepada TS.

"Target utama penyidikan kasus yang melibatkan Gunawan ini adalah TS. Dalam waktu dekat akan terungkap keterlibatan TS dalam praktik mafia tanah ini. Tendeanus sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun saat menggeledah di rumah, keluarganya mengaku Tendeanus  sedang berobat ke Singapura," tambahnya.

Yusuf mengakui, dalam kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan tersangka Ango, pihaknya akan konsisten menyelidiki keterlibatan ketiga oknum PN Medan R, D dan SB. Ia mengakui, R merupakan oknum yang cukup "licin" dan pintar mengelabui korban. "Memang kami tahu, ketiga oknum PN Medan ini licin dalam menjalankan aksinya. Karena itu, kami tetap konsisten untuk mengungkap keterlibatan ketiganya," ucapnya.

Menjawab wartawan, Yusup mengakui, ada sejumlah intervensi kepada pihaknya. Salah satunya, ucapnya, TS telah melapor ke Divisi Propam Mabes Polri dan menuding penyidik Poldasu tidak bertindak dengan profesional. Dikatakan, pihaknya mendapat panggilan dari Divisi Propam Mabes Polri untuk dimintai keterangan.

 "Kami mendapat panggilan dari Div Propam Mabes Polri untuk dimintai keterangan, terkait laporan TS yang menuding penyidik Poldasu tidak profesional dalam menyelidiki kasus ini. Sebenarnya, kalau memang kami disebut tidak profesional, tentu ada proses yang harus dilalui. Awalnya kami harus diperiksa di Wasidik Poldasu. Tapi, untuk panggilan Div Propam, kami siap menghadiri, tentunya harus seizin Bapak Kapoldasu. Penyidikan sudah sesuai prosedur dan tidak ada kepentingan apapun dalam kasus ini," jelasnya.

Sementara itu, pasca tertangkapnya mafia tanah Gunawan alias Aguan (59), warga Jalan Pasar III  Kelurahan Glugur Darat Kecamatan Medan Timur itu, sejumlah korban lainnya mulai bermunculan. Tim Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Rakyat (TPSTGR) mendatangi Mapoldasu, Kamis (11/9) dengan tujuan mengadukan kejahatan TS yang menyerobot tanah masyarakat di Pasar III Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang.

Kepada wartawan, Ketua TPSTGR P Sihole mengaku, sebelumnya lahan itu mendapatkan pelepasan penyelesaian Garapan Rakyat atas areal PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II), berdasarkan keputusan Gubsu tahun 2000. Namun, kini lahan itu sudah dibangun 500 bagunan Ruko milik PT ACR tanpa sertifikat, yang dibeli Mujianto dari TS.

Disebutkan, penyerobotan yang dilakukan TS dengan cara membuat surat palsu, setelah keluar keputusan Gubsu. "Dari surat suguhan palsu, TS membawa kasus ini ke PN Lubuk Pakam. Saat itu, PN Lubuk Pakam memenangkan TS karena diduga ada permainan," jelasnya didampingi sekretaris Sardoyo dan Presidium Pusat Reclasseering Indonesia Badan peserta hukum untuk negara dan masyarakat Doni Rizal.

Dijelaskan, kedatangan mereka ke Poldasu untuk menemui penyidik melaporkan hal itu. Ditegaskan, TPSTGR yang terdiri dari 1300 kepala keluarga (KK) mendukung penuh penyidik Subdit Harda Tahbang Ditreskrimum Poldasu, untuk mengungkap keterlibatan TS dalam praktik mafia tanah. Menurutnya, suatu prestasi luar biasa apabila Poldasu mampu mengungkap dan menangkap TS.

"Kami dukung penuh penyidik untuk mengungkap dan menangkap TS. Baru kali ini Poldasu berani mengungkap praktik mafia tanah, yang selama ini menyengsarakan masyarakat Sumut. Bila perlu dibuktikan, kami siap menghadirkan 1300 KK di Poldasu untuk memberi dukungan kepada penyidik," ucapnya.

Ketika dikonfirmasi mengenai laporan dan dukungan dari 1300 KK TPSTGR, AKBP Yusup Saprudin mengaku, pihaknya merespon baik dan siap mengakomodir kasus yang melibatkan mafia tanah. Selain itu, tambahnya, pihaknya mengimbau masyarakat yang menjadi korban mafia tanah, untuk segera melaporkan ke Poldasu.

"Tentu kami respon dengan positif, segala dukungan dan laporan terkait adanya praktik mafia tanah. Kami juga mengimbau, warga yang menjadi korban praktik mafia tanah, untuk segera melaporkannya ke Poldasu," imbaunya. (A23/i)


T#gs Pekan
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments