Senin, 21 Okt 2019
  • Home
  • Headlines
  • Pejabat Sejumlah OPD di Humbahas Diisi Pelaksana Tugas

Pejabat Sejumlah OPD di Humbahas Diisi Pelaksana Tugas

* Bappeda Dipimpin Plt Selama 2 Tahun, Sekretaris F Gerindra Sangat Prihatin
admin Jumat, 31 Mei 2019 08:43 WIB
SIB/Dok
Humbahas (SIB) -Beberapa jabatan tinggi pratama atau jabatan setingkat eselon II dan eselon III di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), saat ini diisi pejabat pelaksana tugas (Plt).

Sejumlah pihak menilai kekosongan pejabat di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) atau instansi yang terbilang sangat strategis itu, suatu kegagalan seorang kepala daerah dan termasuk kemunduran dalam tata kelola pemerintahan.

Seperti yang dikatakan Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Humbahas Moratua Gajah. Dia mengaku sangat prihatin melihat kepemimpinan Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor selama beberapa tahun terakhir, khususnya dalam tata kelola pemerintahan.

Kata dia, ada sejumlah kebijakan yang dibuat bupati tanpa memiliki dasar hukum jelas dan bahkan ada yang menyalahi aturan, sehingga kelihatan bupati maupun pejabatnya tidak benar-benar mengerti tata kelola pemerintahan yang baik dan benar sesuai UU dan peraturan yang berlaku.

"Menurut saya, jika ada instansi atau OPD dipimpin Plt selama 2 tahun, itu penilaian buruk buat kepala daerahnya. Itu menunjukkan dia tidak begitu mengerti tata kelola pemerintahan yang baik. Kan secara otomatis, pejabat yang Plt itu pasti rangkap jabatan. Dan kemungkinan besar tidak akan fokus lagi dengan jabatan defenitifnya," kata Moratua.

Lebih lanjut politisi Gerindra dari Dapil 3 Humbahas ini mencontohkan kejadian yang nyata-nyata terjadi di Humbahas, yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), salah satu instansi yang sangat strategis, bisa dipimpin seorang Plt selama 2 tahun. Padahal sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Pimpinan Tinggi, baik itu Tama, Pratama, dan Madya tidak boleh terlalu lama yakni maksimal enam bulan.

Namun Bupati Dosmar, kata dia, hingga saat ini masih mempertahankan Kepala Dinas Pariwisata Hotmaida Butarbutar menjadi Plt di OPD tersebut. Dan belum diketahui sampai kapan dia akan bertahan di sana.

Padahal, sambung dia, badan ini merupakan ujung tombak untuk membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah. Untuk itu diperlukan pejabat yang benar-benar ahli di bidangnya, dan bukan yang berstatus pelaksana tugas.

"Sudah dapat dipastikan, pejabat yang rangkap jabatan tidak akan pernah fokus untuk bekerja. Sedangkan hanya menangani satu instansi saja belum tentu dapat berhasil sesuai yang diharapkan. Apalagi lebih dari satu. Pasti hasilnya kurang maksimal. Jadi mohon ini menjadi perhatian bupati," harapnya.

Ditambahkan, selain Bappeda, ada juga instansi sejak terbentuk hingga sekarang belum pernah diisi pejabat defenitif yaitu Dinas Ketahanan Pangan.

"Dinas ini yang paling aneh. Sejak terbentuk hingga saat ini belum pernah ada pejabat defenitif yang memimpin di sana. Dan yang anehnya lagi, Plt yang merangkap sekretaris yang dulu di situ, sudah pensiun. Dan dengan pertimbangan aturan dari mana, bupati menghunjuk pejabat eselon III, yakni Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Humbahas Bottor Purba menjadi Plt lagi di sana. Kan aneh. Masa Plt," katanya.

Menurut dia, alangkah baiknya bupati menghunjuk pejabat eselon II dari instansi lain menjadi Plt di dinas itu. Atau paling tidak, pejabat setingkat eselon III di dinas yang bersangkutan. "Kan masih ada pejabat eselon II yang lain. Kenapa harus dipaksakan pejabat eselon III dari instansi lain? Menurut saya, ini suatu kekeliruan yang sangat fatal," ujarnya.

Ketua Komisi B DPRD Humbahas ini menambahkan, selain kedua OPD itu, saat ini masih ada beberapa OPD/jabatan eselon II yang dipimpin Plt, yaitu Asisten I Pemerintahan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan beberapa jabatan eselon 3 dan 4 yang tidak bisa dia sebutkan satu persatu.

Menanggapi hal itu, Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Tonny Sihombing ketika dikonfirmasi SIB via selulernya, Kamis (30/5), membenarkan beberapa instansi saat ini dipimpin Plt. Namun, dia mengaku kekosongan beberapa jabatan itu akan segera diisi pejabat defenitif melalui lelang jabatan.

"Mengenai Plt, saat ini sedang dibuka uji kompetensi. Kemungkinan dalam waktu dekat akan segera diisi, termasuk Kepala Bappeda. Namun untuk Dinas Kesehatan, Satpol PP, Asisten I Pemerintahan dan Dinas Ketapang, akan diisi melalui lelang jabatan setelah hasil pengumuman uji kompetensi ini keluar. Khusus untuk jabatan Kepala Bappeda tidak ikut dilelang karena sudah pernah dilelang," kata Tonny.

Lebih lanjut Tonny menjelaskan, kemungkinan besar, peserta lelang jabatan eselon II itu nantinya bisa bertambah. Sebab bisa saja dari beberapa pimpinan OPD yang ikut uji kompetensi saat ini dievaluasi dari jabatannya, sehingga harus ikut dilelang.

"Setelah hasil uji kompetensi keluar, kalau ada yang kalah, bisa saja peserta (lelang jabatan) bertambah," katanya.

Disinggung apakah tidak menyalahi seorang pejabat defenitif rangkap jabatan jadi Plt selama 2 tahun di instansi lain, Tonny mengaku hal itu tidak menyalahi meski ada aturan yang berlaku mengatur pengisian jabatan Plt, yaitu paling lama 6 bulan.

"Kita tetap memonitor itu. Tidak ada sanksi untuk itu (lebih dari 6 bulan). Hanya saja, sepanjang dia mampu, itu tidak menyalahi. Namun dapat ditinjau sekali 6 bulan. Setelah ditinjau, masih tetap bisa kita gunakan," sebutnya.

Ditambahkan, keberadaan pejabat yang rangkap jabatan itu tidak begitu mengganggu tugas dan kinerja mereka untuk melayani dan menjalankan sistem pemerintahan di daerah itu.

"Para pelaksana tugas itu masih bisa melaksanakan tugas untuk sementara ini. Terus yang kedua, pengisian jabatan tinggi pratama harus melalui Pansel. Itulah kesulitannya. Kalau dulu, itu bisa diisi secepatnya. Sekarang, harus diangkat dulu panitia, harus ada dulu assessor," pungkasnya. (BR8/f)
T#gs Doloksanggul Dosmar Banjarnahor Pemkab Humbang HasundutanHumbahas
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments