Jumat, 22 Nov 2019
  • Home
  • Headlines
  • Parlemen Rusia Setujui Pengiriman Militer ke Ukraina

Parlemen Rusia Setujui Pengiriman Militer ke Ukraina

*Obama: Invasi Militer
Senin, 03 Maret 2014 17:48 WIB
Moskow (SIB)- Majelis tinggi parlemen Rusia menyetujui pengiriman militer ke wilayah Ukraina. Keputusan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di wilayah Crimea, Ukraina. Dilansir CNN, Sabtu (1/3), keputusan ini diambil setelah Presiden Rusia Vladimir Putin meminta persetujuan untuk mengirimkan pasukan Rusia ke Crimea untuk menormalkan situasi politik di sana. "Situasi yang luar biasa di Ukraina," kata Putin.

Putin menambahkan adanya ancaman terhadap kehidupan warga Rusia dan personel militer Rusia yang berbasis di wilayah selatan Crimea. Meski demikian, Presiden Vladimir Putin belum mengambil keputusan soal rencana tersebut. "Ini adalah pandangan dari parlemen. Tetapi presidenlah yang mengambil keputusan dan saat ini keputusan itu belum diambil," ujar juru bicara kepresidenan, Dmitry Peskov seperti diberitakan AFP, Minggu (2/3/2014).

Sementara itu pihak Ukraina mengingatkan Rusia soal tindakannya tersebut yang telah melanggar kedaulatan suatu negara. "Kami menganggap tindakan Rusia sebagai agresi langsung terhadap kedaulatan Ukraina," kata seorang pejabat pemerintahan Ukraina.

Ukraina pun telah benar-benar bersiap mengantisipasi militer Rusia yang saat akan masuk ke wilayahnya. Pasukan militer bahkan telah diperintahkan bersiaga. Seperti dilaporkan oleh AFP, Minggu (2/3), Presiden sementara Ukraina Oleksanr Turchynov menyatakan telah meminta militernya untuk bersiaga. Oleksanr menyatakan hal ini dalam pidatonya di televisi.

Oleksanr juga mengatakan pihaknya telah meningkatkan keamanan di sekitar fasilitas nuklir, bandara dan fasilitas strategis lainnya setelah parlemen Rusia menyetujui pengerahan pasukan ke negaranya.

Vitali Klitschko, mantan petinju dunia yang berkiprah dalam politik, sebelumnya mendesak parlemen Ukraina untuk menurunkan tentaranya setelah parlemen Rusia menyutujui pengiriman militer ke wilayah Ukraina. "Parlemen harus meminta kepada pemimpin pasukan militer untuk mendeklarasikan mobilisasi nasional setelah pengumuman agresi terhadap Ukraina," ucapnya.

Saat ini pemerintah Ukraina tengah berupaya meredakan ketegangan di Criema yang  dihuni oleh mayoritas penduduk Rusia dan menuntut diadakannya referendum.

Pihak internasional khawatir adanya intervensi militer Rusia di Ukraina, meski telah ada peringatan dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya untuk menghormati kedaulatan Ukraina. "Intervensi militer Rusia di Ukraina jelas melanggar hukum internasional dan prinsip-prinsip keamanan Eropa," ujar Menlu Swedia Carl Bildt lewat akun twitternya.

Obama Sebut Putin Langgar Hukum Internasional

Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengatakan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin, bahwa negara yang dipimpinnya tersebut telah melanggar hukum internasional yang dapat menyebabkan isolasi politik. Dalam pembicaraan melalui telepon selama 90 menit antara dua pemimpin tersebut -- lebih disebut sebagai kepada konfrontasi langsung antara Gedung Putih dan Kremlin sejak Perang Dingin -- terjadi setelah Parlemen Rusia memberikan Putin ijin untuk mengirimkan pasukannya ke Ukraina.

Seperti dilansir AFP, Minggu (2/3), pihak Ukraina langsung merespon reaksi Rusia dengan menempatkan pasukannya di titik-titik vital sebagai cara untuk menghindari perang yang akan merusak hubungan kedua negara tersebut untuk selamanya. The North Atlantic Treaty Organization (NATO) telah melakukan pertemuan darurat dengan 28 orang duta besar di Brussel, Belgia untuk mendiskusikan serangan militer itu. Menurut kantor berita Interfax, Menteri Luar Negeri Ukraina Andriy Deshchytsya mengatakan, Kiev telah mengajukan banding ke NATO dengan permintaan untuk mempertimbangkan semua opsi untuk mempertahankan keutuhan wilayah dan kedaulatan Ukraina.

Sementara itu Menteri Luar Negeri Inggris William Hague mengatakan, menjelang kunjungan ke Kiev, dia telah bertemu dengan duta besar Rusia untuk menyatakan keprihatinannya atas ancaman yang berpotensi serius terhadap kedaulatan, kemerdekaan dan integritas wilayah Ukraina. (dtc/AFP/R16/c)
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments