Senin, 16 Sep 2019
  • Home
  • Headlines
  • Papua Maju, OPM dan Poros Politik Cemas Kehilangan Pengaruh

Situasi di Papua Sudah Normal Kembali

Papua Maju, OPM dan Poros Politik Cemas Kehilangan Pengaruh

admin Jumat, 23 Agustus 2019 10:13 WIB
Ant/Arif Firmansyah
TANGGAPI SOAL PAPUA: Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno (kanan) memberikan keterangan kepada awak media di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/8). Presiden memberikan keterangan soal Papua bahwa situasi saat ini berlangsung normal dan permintaan maaf sudah dilakukan sebagai bentuk saling menghargai antara saudara, sebangsa dan setanah air
Bogor (SIB) -Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku terus memantau perkembangan di Papua. Menurutnya situasi di Papua sudah berjalan normal kembali.

"Saya terus mengikuti perkembangan yang ada di tanah Papua, dan alhamdulillah situasi sudah berjalan normal kembali," kata Jokowi saat konferensi pers di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/8).

Menurut Jokowi, permintaan maaf sudah dilakukan oleh berbagai pihak atas rasisme yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang.

"Ini menunjukkan kebesaran hati kita bersama untuk saling menghormati, untuk saling menghargai sebagai saudara sebangsa dan setanah air," tuturnya.

Jokowi juga sudah meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menindak aparatnya yang melakukan tindakan rasis.
"Saya juga telah memerintahkan Kapolri untuk menindak secara hukum tindakan diskriminasi ras dan etnis yang rasis secara tegas," imbuhnya.

Rangkaian peristiwa Papua bermula dari adanya ricuh di Asrama Mahasiswa Papua (AMP) di Jalan Kalasan, Surabaya, pada Sabtu (17/8) sore. Polisi berencana menjemput mahasiswa asal Papua di asrama terkait insiden pembuangan bendera Merah Putih. Namun, sudah 1 jam ditunggu, mahasiswa itu tak mau keluar.

Karena peringatannya tak diindahkan, polisi akhirnya memilih melakukan tindakan tegas dengan menembakkan gas air mata. Terdengar hampir 20-an tembakan menggema.

Tindakan tersebut yang kemudian dipersoalkan oleh para mahasiswa di Surabaya tersebut. Terlebih, menurut para mahasiswa Papua, ada kalimat-kalimat rasis yang ditujukan kepada para mereka.

Tindakan tersebut kemudian juga menyulut protes di Papua dan Papua Barat. Kerusuhan bahkan sempat terjadi di berbagai wilayah di Papua Barat.

akan Undang
Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mengatakan akan mengundang para tokoh Papua ke Istana Negara. Mereka yang diundang mulai dari tokoh adat, tokoh masyarakat, hingga tokoh agama.

"Minggu depan saya juga akan mengundang para tokoh dari Papua dan Papua Barat baik tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama ke Istana," kata Jokowi.

Bersama para tokoh Papua tersebut Jokowi akan kembali membahas masalah percepatan kesejahteraan di Papua
"Bicara masalah percepatan kesejahteraan di tanah Papua," ujarnya.

OPM Cemas Hilang Pengaruh
Sementara itu, Kepala Staf Presiden Moeldoko menilai ada kelompok bersenjata dan poros politik yang memanfaatkan isu rasisme menjadi kerusuhan di Papua. Organisasi Papua Merdeka (OPM) salah satunya.

"Ada satu hal yang paradoks, satu sisi Pak Jokowi ingin membangun Papua agar kesejahteraan masyarakat Papua segera, samalah ya (dengan daerah lain), segera meningkat dengan baik, dan itu dinikmati oleh sebagian masyarakat Papua, tapi ternyata ada kelompok-kelompok tertentu, baik itu pergerakan poros bersenjata maupun pergerakan poros politik, itu justru merasa terganggu dan ada kecemasan yang nyata," ujar Moeldoko saat ditemui di kantornya, Jalan Veteran, Jakarta Pusat.

Dia menanggapi perihal isu rasisme yang diusung sebagai latar belakang kerusuhan beberapa hari terakhir ini. Moeldoko mengatakan kelompok bersenjata dan poros politik tersebut tidak senang dengan kemajuan Papua. Karena jika Papua maju mereka tidak memiliki isu layak jual ke luar negeri.

"Sebagai contoh saya, tadi kelompok bersenjata, begitu daerah itu dibangun, masyarakat kesejahteraannya meningkat, maka tingkat kepengaruhan kelompok-kelompok bersenjata itu terhadap masyarakat menjadi berkurang," katanya.

Demikian halnya dengan kelompok poros politik. Menurut Moeldoko, jika Papua maju maka kelompok poros politik tersebut tidak dapat menjual isu masyarakat Papua termarjinalkan.

"Indikatornya adalah satu, pada saat pembangunan jalan selalu diganggu. Berikutnya pembangunan infrastruktur pendidikan pernah ditangkap. Sekarang ini juga kita lihat masih ada upaya ke sana, gedung-gedung yang harus dilindungi dibakar. Ini sesuatu indikator yang sangat jelas," tegasnya.

Untuk itu Moeldoko memastikan ada kecemasan yang nyata bagi kelompok bersenjata dan poros politik yang tidak senang dengan kemajuan Papua. Moeldoko pun memperjelas jika OPM menjadi salah satu dari kelompok tersebut.

"Kan sudah jelas, ini ada kelompok OPM, kelompok yang tadi saya bilang, ada kelompok politik tadi itu, ada kelompok bersenjata, ada poros politik," ucapnya.

Salah bentuk rusuh di Papua dimanfaatkan oleh kelompok tersebut adalah adanya pengibaran bendera bintang kejora di tengah kerusuhan.

"Saya pikir itu memang ada kelompok-kelompok yang memanfaatkan situasi itu. Jelas itu siapa mereka jelas. Dia bermain di situasi yang terjadi, tapi alhamdulillah dengan penuh kesadaran masyarakat ternyata tidak masuk dalam skenario mereka, para pejabatnya sangat arif bijaksana," kata Moeldoko.

Poros OPM dinilai Moeldoko telah mengkapitalisasi isu rasialisme supaya kerusuhan yang mereka sulut terkesan punya alasan yang kuat. "Iya, memanfaatkan," ucap mantan Panglima TNI ini.

Strategi Pemerintah
Moeldoko juga mengatakan pemerintah akan melakukan berbagai upaya untuk meredakan situasi panas di Papua. Salah satunya dengan pendekatan kesejahteraan program pembangunan.

"Banyak langkah-langkah yang diperlukan. Makanya presiden melakukan pembangunan. Sebentar lagi presiden akan ke Papua untuk meresmikan jembatan itu ya. Upaya pendekatan kesejahteraan, upaya pendekatan politik itu dilakukan konsisten oleh pemerintah Indonesia," kata Moeldoko.

Menurut Moeldoko, pembangunan di Papua tidak terpengaruh dengan adanya situasi di Papua. Moeldoko mengatakan aparat keamanan akan mengawal dan menjaga para pekerja yang bertugas.

"Aparat keamanan akan bekerja keras untuk bisa memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan para pekerja karena pekerjaan atau pembangunan di Papua tidak boleh berhenti oleh situasi apapun. Itu sudah tekad Presiden, mau apapun yang terjadi," ungkapnya.

Sementara itu, pembatasan internet di Papua dilakukan pemerintah untuk kepentingan keamanan. Moeldoko menegaskan pembatasan internet dilakukan tergantung situasi dan bersifat sementara.

"Ya kita bicara keamanan nasionallah. Pembatasan itu diperlukan, tapi kan tidak seterusnya. Ini harus dipahami bahwa untuk kepentingan keamanan nasional, langkah-langkah preventif diperlukan," ujarnya.

Anak Emas
Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, Papua dan Papua Barat merupakan anak emas Pemerintah Indonesia. Menurut Wiranto, hal itu terbukti dengan banyaknya dana negara yang digelontorkan untuk membangun Papua serta Papua Barat.

"Pemerintah Indonesia yang di bawah pimpinan Pak Jokowi, saya sangat tahu karena setiap kami rapat terbatas kabinet selalu hadir, beliau selalu wanti-wanti untuk bagaimana mengedepankan pembangunan di Papua dan Papua Barat. Secara hitung-hitungan kasar saja, dana pusat yang digelontorkan untuk Papua dan Papua Barat berapa kali lipat dari provinsi-provinsi lain. Itu berlipat ganda ketimbang daerah lain," jelas Wiranto di Swiss-belhotel, Sorong, Papua Barat.

Wiranto menyampaikan itu di depan para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh pemuda Sorong yang hadir dalam pertemuan. Wiranto menegaskan tidak benar jika ada yang menyebut Papua dan Papua Barat anak tiri.

"Maka kalau ada yang mengatakan Papua, Papua Barat anak tiri Indonesia, wah itu salah besar," imbuhnya.

Wiranto mengatakan Presiden Jokowi sudah 7 kali melakukan kunjungan kerja ke Papua dalam setahun. Dia menekankan tidak ada provinsi yang sesering itu dikunjungi presiden.

"Tidak ada provinsi yang dikunjungi presiden setahun 7 kali, tidak pernah ada. Jawa Tengah pun tidak sebanyak itu. Artinya Papua dan Papua Barat bukan anak tiri tapi anak emas. Saya yakin itu dan saya bisa buktikan itu," ucap Wiranto.

Wiranto membeberkan pemerintah telah menggelontorkan dana Rp 100 triliun lebih untuk Papua dan Papua Barat. Pemerintah juga, lanjut Wiranto, telah membuktikan komitmennya menyamaratakan harga-harga kebutuhan pokok di Papua dengan wilayah lainnya.

"Dana pusat yang digelontorkan ke Papua lebih dari Rp 100 triliun. Bahkan kita masih ingat Presiden saat kunjungan minta jalan antarkota segera dibangun, juga minta harga-harga yang melambung tinggi di Papua harus sama dengan di Jawa dan itu terbukti dapat dilakukan," tutur Wiranto.

Wiranto kemudian menegaskan pelecehan yang dialami mahasiswa Papua di Jawa Timur dilakukan oleh oknum dan bukan mewakili sikap masyarakat Indonesia kepada orang Papua.

"Kita yakin bahwa yang diperbuat kelompok masyarakat, apakah itu pelecehan, perusakan, itu oknum, bukan mewakili masyarakat Indonesia. Yang terjadi di Malang, di Surabaya itu oknum, bukan mewakili pemerintah," ujarnya.

Kembali Sekolah
Terpisah, polisi memastikan situasi di Papua Barat semakin kondusif pascarusuh di beberapa wilayah. Siswa yang sempat diliburkan kembali masuk sekolah.

"Kemarin anak-anak sekolah sempat diliburkan, namun hari ini bisa bersekolah. Kemudian sarana publik juga mulai beraktivitas kembali," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan.
Asep mengatakan aparat gabungan tetap berjaga meski situasi kembali normal. Aparat mengantisipasi adanya potensi aksi susulan di Papua Barat.

"Namun demikian tetap kewaspadaannya dijaga bersamaan seluruh stakeholder yang ada di Papua Barat, Polri dan TNI tetap bersiaga adanya kemungkinan-kemungkinan yang lain," ujarnya.

Selain itu, Polri juga masih menyelidiki dalang kerusuhan dan oknum pengibar bendera Bintang Kejora. Asep berharap tak ada lagi pihak yang berniat memperburuk suasana.

"Masih dalam penyelidikan. Sekali lagi prioritas kita dari aparat keamanan adalah memulihkan situasi di sana. Kemudian kita juga dalam rangka upaya pencegahan supaya tidak terjadi kembali, tetap melakukan penyelidikan supaya pihak tertentu yang menginginkan situasi yang tidak baik ini tidak lagi berniat untuk memberikan suasana yang tidak kondusif," pungkasnya. (detikcom/d)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments