Jakarta (SIB) -Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyampaikan akan menindak tegas siapa pun yang mengganggu ketertiban dan melakukan tindakan inkonstitusional. Menurut Hadi, NKRI sudah final.
"Selanjutnya kami, TNI, Polri, siap untuk menjaga stabilitas keamanan di tahapan-tahapan selanjutnya. Kami tidak akan mentolerir dan menindak tegas semua upaya yang akan mengganggu ketertiban masyarakat serta aksi-aksi inkonstitusional yang merusak proses demokrasi. NKRI harga mati," kata Hadi.
Pernyataan itu disampaikan Hadi setelah menghadiri rapat tertutup persiapan pengamanan pasca-pencoblosan Pemilu yang dipimpin Menko Polhukam Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (18/4). Hadir dalam rapat di antaranya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Jaksa Agung HM Prasetyo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Hadi juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut serta dalam pengamanan Pemilu 2019. Menurut Hadi, Pemilu 2019 berjalan aman dan damai.
"Pada siang hari ini, saya, TNI dan Polri, akan menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh prajurit TNI dan Polri serta semua pihak dan masyarakat Indonesia sehingga pelaksanaan pemungutan suara tanggal 17 April 2019 dapat berjalan aman, damai, dan lancar," ujar Hadi.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut Pemilu 2019 merupakan pemilihan umum yang paling kompleks di dunia. Namun Tito bersyukur Pemilu kali ini berjalan lancar.
"Yang pertama, kami sudah melihat mata kepala kita dan sekaligus juga media massa bahwa proses pemungutan suara pada 17 April 2019 itu berlangsung aman, damai, dan lancar," kata Tito.
"Pemilu 2019 ini salah satu pemilihan yang paling kompleks karena adanya Pileg dan Pilpres yang dilakukan serentak dan salah satu Pemilu yang paling kompleks di dunia. Melibatkan hampir 180 persen dari 192 juta suara itu salah satu pemilihan terbesar di dunia yang dilakukan one day dan itu sukses. Ini semua terjadi karena kerja sama yang sangat baik dari penyelenggara Pemilu, pengawas Pemilu, dan aparat TNI, Polri, peserta Pemilu, dan lain-lain. Ini adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri," sambung dia.
Kami Bubarkan
Pada kesempatan itu, Tito meminta agar masyarakat tidak melakukan mobilisasi apapun berkaitan dengan Pemilu 2019. Mobilisasi dari kubu yang mengklaim kemenangan maupun yang menyatakan ketidakpuasan disebut Tito akan dibubarkan.
"Saya mengimbau pihak mana pun untuk tidak melakukan mobilisasi, baik mobilisasi merayakan kemenangan atau mobilisasi tentang ketidakpuasan," ujar Tito.
"Itu kemarin di Hotel Indonesia kami bubarkan dari dua pasangan melakukan mobilisasi, dua-duanya kami bubarkan," imbuh Tito.
Perintah serupa disebut Tito telah diteruskannya ke seluruh Kapolda. Instruksi itu diambil Tito untuk menjaga tugas KPU yang saat ini masih terus melakukan penghitungan suara secara resmi.
"Jadi kita hargai proses yang ada. Itu kan yang paling utama bagi kita pada saat KPU memberikan pernyataan resmi. Sambil di tengah itu tidak ada yang melakukan langkah-langkah inkonstitusional, mobilisasi dan lain-lain. Apalagi yang bertujuan untuk mengganggu stabilitas," ujar Tito.
"Polri dan TNI memiliki kemampuan deteksi. Kami bisa memahami kalau ada gerakan dan kami pasti akan melakukan langkah-langkah sesuai aturan yang berlaku," lanjut Tito.
Minta Pendukung Tenang
Sebelumnya Menko Polhukam Wiranto meminta masyarakat untuk tetap tenang dalam menunggu hasil penghitungan suara Pemilu 2019 oleh KPU. Wiranto mengimbau para pendukung capres tak melakukan tindakan provokatif.
"Mengimbau kepada semua pihak untuk hargai ajakan para calon presiden untuk jaga persatuan dan kesatuan bangsa melihat perdamaian, dan larang pendukung lakukan aksi provokasi yang dapat ganggu keamanan, ketertiban masyarakat dan hormati proses finalisasi yang sedang dilakukan KPU," ucap Wiranto kepada wartawan setelah rapat.
Wiranto tidak mau ada masyarakat yang melanggar aturan hukum atau melakukan tindakan merusak fasilitas umum.
"Ingatkan kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak lakukan tindakan anarkis yang langgar hukum dan perundangan yang berlaku, sambil menunggu hasil resmi perhitungan suara oleh KPU," ucap Wiranto.
Wiranto pun memerintahkan kepada TNI-Polri untuk menjaga keamanan. Wiranto meminta aparat menindak tegas perusuh yang mengganggu ketertiban.
"TNI Polri akan tindak tegas untuk menindak dan netralisir berbagai aksi yang nyatanya akan mengganggu ketertiban dan semua upaya serta keutuhan bangsa Indonesia," ucap Wiranto.
Ditingkatkan
Sementara itu, pengamanan di kantor KPU pusat pasca-pemungutan suara Pemilu serentak 17 April ditingkatkan. Pengamanan ditingkatkan sesuai dengan prosedur operasional standar.
"SOP-nya begitu setelah selesai Pemilu. Karena ini kan kalau masuk di istilah polisi itu obvit. Objek vital yang harus dijaga keamanannya. Itu standar saja," kata komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat.
Pramono mengatakan belum ada informasi tentang adanya demo di kantor KPU.
"Dari Pemilu ke Pemilu selalu saja ada kelompok yang melakukan aksi masa demonstrasi mengajukan petisi dan tuntutan. Kami menganggap ini bagian berpendapat yang harus dihargai. Bagian dari hak konstitusi warga negara. Tidak melihat ada indikasi lebih jauh, selain penyampaian aspirasi," imbuhnya.
Pramono mengimbau tidak ada pelanggaran yang dilakukan pihak mana pun. Dia juga minta digunakan jalur hukum yang sesuai bila ada yang memprotes hasil Pemilu.
"Kita berharap imbauan elite politik bahwa konstituen masing-masing untuk tetap tenang sambil menunggu hasil dari rekapitulasi KPU. Tidak melakukan tindakan kekerasan, di luar koridor hukum yang ada. Semoga itu didengar dan dipatuhi konstituen masing-masing," imbuhnya.
Pantauan di kantor KPU, terdapat beberapa polisi dan anggota TNI yang berjaga. Petugas kepolisian sempat mengadakan apel pengamanan yang dipimpin Kapolres Jakpus Kombes Harry Kurniawan.
Harry mengatakan pengamanan di kantor KPU sesuai SOP pengamanan objek vital. Tak hanya di kantor KPU pusat, kantor KPU daerah juga dikawal. (detikcom/f)
