Minggu, 17 Nov 2019
  • Home
  • Headlines
  • Pakar: Anies Hanya Ubah Nama dan Tak Lanjutkan Program Ahok

Pakar: Anies Hanya Ubah Nama dan Tak Lanjutkan Program Ahok

* Survei Populi: Ahok Lebih Unggul dari Anies
bantors Selasa, 15 Oktober 2019 09:36 WIB
Anies Baswedan
Jakarta (SIB) -Kinerja menjelang dua tahun masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapat evaluasi. Anies dianggap tidak memiliki keinginan melanjutkan program Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Salah satu kelemahan yang dilakukan tidak ada upaya serius bagaimana merangkul program-program terdahulu, yang bisa kita atau kita anggap bagus untuk dilanjutkan," ujar pengamat kebijakan perkotaan Nirwono Joga dalam survei Populi Center 'Jakarta Untuk Siapa?' di kantor Populi, Jl Letjen S. Parman, Slipi, Jakarta Barat, Senin (14/10).

Joga mengatakan melanjutkan program dapat menjadi cara untuk mengoptimalkan program yang telah berjalan. Serta dapat mencari program untuk memperbaiki hal lain.

"Itu salah satu upaya merangkul program-program, artinya, bagaimana mengoptimalkan yang sudah ada. Mencari kegiatan-kegiatan yang lain," kata Joga.

Salah satu program yang menurutnya dapat dilanjutkan Anies adalah terkait peremajaan armada. Program ini disebut belum selesai dijalankan pada era Gubernur Joko Widodo dan Ahok.

"Kemarin juga masih ingat waktu Pak Jokowi dan Pak Ahok, bagaimana upaya peremajaan armada, seperti metromini, kopaja, dan lainnya itu pun akhirnya tidak lanjut program yang harusnya ditindaklanjuti oleh Pak Anies," tuturnya.

Menurutnya, saat ini program Anies dinilai sama dengan program-program yang telah berjalan dan diberi nama yang berbeda. Dia mencontohkan soal revitalisasi program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang diusung Ahok dan program Taman Maju Bersama yang dijalankan Anies.

"Program Taman Maju Bersama, misalnya, program yang juga kemarin hanya membahas konsep. Kemudian terdapat di lapangan yang dibangun itu pun lebih kepada revitalisasi taman yang sudah ada diperbagus, kemudian dikirim jadi Maju Bersama," kata Joga.
"Kita terjebak kepada program-programnya itu saja, tetapi lebih kepada terjebak kepada perbedaan nama itulah yang membuat gubernurnya menjadi ahli tata kata-kata," sambungnya.

Senada dengan Joga, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyebut sebaiknya program yang telah berjalan dan bermanfaat untuk publik tidak dihapus. Namun Anies dinilai perlu mencari cara lain untuk memperbaiki masalah yang belum diselesaikan.

"Tolong program yang sudah berjalan dengan baik dan dinikmati oleh publik Jakarta jangan dihapus, terus kan ada sebagai gubernur baru carilah hal-hal yang belum tersentuh oleh gubernur sebelumnya," kata Agus.

Ahok Lebih Unggul
Sementara itu, Lembaga Populi Center menggelar survei kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelang dua tahun masa jabatan. Berdasarkan hasil survei, transparansi informasi Anies dinilai sebesar 40,7%.

Survei dilakukan Populi pada tanggal 9-18 September 2019. Survei menggunakan kuesioner eksperimental, dengan kaidah probability sampling di 6 kabupaten/kota di DKI Jakarta. Jumlah responden 600 orang, proporsi laki-laki dan perempuan sebanyak 50% dengan margin of error sebesar sekitar 4,00%.

Penelitian dilakukan dengan memberikan dua bentuk kuesioner kepada responden yang membandingkan kinerja Anies dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Kuesioner pertama (kuesioner eksperimen) bertuliskan nama gubernur dan program kerja, sedangkan kuesioner kedua (kuesioner kontrol) hanya berisikan program kerja.

Dalam hasil kuesioner kontrol, kebijakan Anies terkait keterbukaan informasi dinilai sebesar 38.3%. Dalam hasil kuesioner eksperimen masyarakat menilai keterbukaan Anies 40,7 %.

Sedangkan, keterbukaan era Ahok dalam kuesioner kontrol dinilai 47.0%, kuesioner eksperimen masyarakat menilai sebesar 43,0 %.
Peneliti Populi Jefri Adriansyah menyebut Ahok unggul karena adanya keterbukaan dalam rapat yang dilakukan DKI. Yakni dengan mengunggah hasil rekaman rapat ke media sosial.

"Nah ini terkait dengan kebiasaannya waktu itu Gubernur Basuki Tjahaja Purnama sering mengunggah rekaman rapat di YouTube, begitu sebagai wujud keterbukaan publik," ujar Jefri saat pemaparan hasil survei Populi di kantornya Slipi, Jakarta Barat, Senin (14/10).

Sedangkan pada era Anies, Jefri menyebut hal ini tidak dilakukan. Alasannya, menghindari adanya perbedaan pendapat di antara masyarakat.

"Tetapi respons masyarakat Jakarta mengatakan, bahwa baik di eksperimen maupun kontrol kebijakan Anies Baswedan ini dirasa tidak jauh lebih tepat, dibandingkan dengan kebijakan Basuki Tjahaja Purnama," sambungnya.

Sedangkan terkait pengembangan Reklamasi, kebijakan Ahok dinilai lebih tepat. Di era Ahok, pengembang reklamasi diwajibkan membayar kontribusi 15% dari harga nilai jual objek untuk pembangunan DKI. Sementara di era Anies, kontribusi 15% itu dihilangkan.

Dalam kuesioner kontrol, masyarakat menilai kebijakan Anies sebesar 28,7%, dalam hasil kuesioner eksperimen masyarakat menilai 46,0%. Sedangkan, kebijakan era Ahok dalam kuesioner kontrol dinilai 41.0%, di kuesioner eksperimen sebesar 31,3%. (detikcom/f)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments