Jakarta (SIB) -Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menguliti sisi buruk kunjungan kerja DPR ke luar negeri. PSI mengkritisi kunker anggota DPR yang justru kerap jadi ajang wisata.

Juru Bicara PSI Dedek Prayudi menyebut ada anggota DPR yang setiap malam ke kelab malam menyaksikan tarian striptis.

"Kalau tahu mereka diberikan lagi macam-macam entertaiment dan yang menyakitkan bagi saya mereka itu hampir tiap hari kerjanya ke tempat hiburan tidak senonoh, mereka ke striptis tiap malam," kata Dedek di kantor DPP PSI Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (25/10).

"Terus setelah mereka tidak kuat mereka satu dibawa ke kamar. Sampai di titik mereka bosan sama cewek bule, ada suatu hari pelajar Indonesia juga ditawar oleh salah satu anggota DPR kita dan itu menyakitkan. Memang tidak semuanya, tapi sebagian besar seperti itu," lanjut dia.

Dedek mengatakan pernah jadi pelajar yang terpilih untuk mendampingi anggota DPR studi banding pada tahun 2000-an. Dedek menempuh pendidikan di Selandia Baru pada tahun 2002 sampai 2006.

"Yang di New Zealand itu saya hanya antar mereka mau jalan-jalan kemana, istilahnya bagian ke ramah tamah. KBRI minta para student untuk mendampingi dan uang KBRI. Yang saya alami ketika mereka setelah kerja mereka ngapain aja," ujar Dedek.

Menurutnya ada juga anggota DPR yang tidak membahas draf RUU saat studi banding ke luar negeri.

"Ketika mereka studi banding draf ruu itu nggak pernah dibahas sebelum mereka berangkat. Mereka studi banding ingin mencari ilmu tentang bagaimana undang-undang yang lain by topik, mereka nggak ada yang tahu apa yang mereka cari," jelasnya.

Sementara itu, Caleg dari PSI Sigit Widodo memaparkan seringnya ada dana siluman di DPR RI. Dia menyarankan, untuk meminimalisir dana siluman itu dibuat e-Parlement.

"Pasal siluman itu di draf awal RUU nggak ada, kemudian tiba-tiba mau ketuk palu ada pasal muncul. Pasal siluman ini jadi penyakit yang tiap kali ada undang-undang menyangkut hal yang ada uangnya. Kita sarankan supaya tak ada dana siluman kita usul ada e-parlement yang bisa kita lihat sidangnya terbuka kita tampilkan streaming," jelasnya.

Selain itu, PSI juga melakukan penelusuran pemborosan dana yang dilakukan anggota DPR. PSI menilai ada 5 hal menyebabkan penghamburan yakni pembiayaan lumpsum sampai masa reses.

"Pemborosan itu karena pola pembiayaan lumpsum vs at cost. Masa reses dan kunjungan dapil yang tidak transparan. Tunjangan alat kelengkapan. Keterlibatan dalam alat kelengkapan yang basah dan aliran dana siluman," kata kader PSI Rian Ernest.

Dalam hal ini PSI menawarkan solusi agar pemerintah merevisi PP No 61/90 sehingga isinya sejalan dengan isi PMK 113/2012 yakni pertanggungjawaban biaya perjalanan harus berdasarkan biaya riil atau at cost.

"Harus juga mengupayakan mekanisme mewajibkan anggota DPR memberikan laporan secara langsung dan laporan pertanggungjawaban reses dan kunker yang disampaikan kepada publik secara online," ujar Dedek. (detikcom/f)