Rabu, 20 Nov 2019
  • Home
  • Headlines
  • PDIP Singgung SBY Soal Kudatuli, PD Balik Serang Megawati

PDIP Singgung SBY Soal Kudatuli, PD Balik Serang Megawati

* Komnas HAM akan Selidiki Peristiwa Kudatuli
Sabtu, 28 Juli 2018 10:35 WIB
Jakarta (SIB)- PDI Perjuangan menyambangi Komnas HAM dan meminta Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengungkap dan bersaksi terkait tragedi Kudatuli. PD balik menyerang Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Laporan itu adalah upaya politik yang sudah kesiangan. Tapi memanfaatkan kasus 27 Juli adalah ritual politik PDIP sejak Pak SBY mengalahkan Ibu Megawati dalam Pemilu 2004," ucap Wasekjen PD Rachland Nashidik, Jumat (27/7).

Rachland mengatakan tragedi Kudatuli terjadi 1996. Kini, 22 tahun kemudian, menurutnya, pasti akan banyak kesulitan mengungkap karena banyak sumber info yang sudah tidak ada.

"Misalnya, Pak Harto. Belum lagi bicara alat bukti," ucap Rachland.

Jika tragedi Kudatuli atau perebutan paksa kantor PDI kala itu ingin serius diungkap, Rachland menyebut Megawati sebenarnya punya kesempatan melakukannya ketika menjabat presiden 2001. Mega disebut Rachland dapat menggunakan pengaruh untuk membuka jalan bagi investigasi, seperti kuat didesak masyarakat. Sayang, kata Rachland, Mega memilih diam dan bahkan mengangkat Sutiyoso, Pangdam Jaya saat kejadian, menjadi Gubernur DKI Jakarta.

"Pada 2004 Presiden Megawati malah menghalangi penyidikan Tim Koneksitas Polri atas kasus 27 Juli dengan alasan pemilu sudah dekat. Tak ada nama SBY dalam daftar orang yang disangka oleh Tim Koneksitas Polri," tuding Rachland.

Kesempatan kedua pengungkapan tragedi itu, lanjut Rachland, datang saat negara didesak membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang sudah dimulai sejak era Presiden BJ Habibie. Inisiatif masyarakat sipil mengikuti pengalaman Afrika Selatan ini disebut Rachland mendapat resistensi.

"Fraksi PDIP sejak Mega Presiden bukan saja tidak pernah mendukung, tapi paling keras menolak," ucap Rachland.

"Sebagai Ketua Umum PDIP, Mega tidak memerintahkan fraksinya menyetujui inisiatif itu. Padahal bila komisi terbentuk, Megawati mendapat alat yang kuat untuk mengungkap 27 Juli," sambung dia.

Rachland meminta publik menilai fakta yang diungkapkannya ini sembari mendalami maksud dan tujuan Hasto ke Komnas HAM. Menurut Rachland, Megawati sebenarnya saat itu bisa menyelesaikan misteri dari tragedi ini.

"Begitulah. Saat para korban 27 Juli masih keras berteriak, Mega memilih berkompromi demi melindungi kekuasaan politiknya. Mungkin juga karena dia menguatirkan political backlash," tegas Rachland. 

Bisa Buka Kebenaran
Sementara itu, menurut PDIP,  SBY lah yang mengetahui persis soal peristiwa itu. PDIP lalu bicara soal Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kudatuli.

"Merujuk pada tim TGPF Komnas HAM, maka Pak SBY yang bisa buka kebenaran soal TGPF Kudatuli saat itu," ujar Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari.

Eva lalu menjawab klaim PD soal Megawati yang seharusnya bisa menyelesaikan tragedi Kudatuli saat menjabat presiden.

"Bu Mega, meski kekuasaan di tangan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, dia tidak sewenang-wenang untuk menggunakan kekuasaan. Dia menempuh jalan hukum saat dia jadi presiden. Pahit, ternyata hasil pengadilan tidak sampai di master mind," ucap Eva.

"Lagian jika dia ambil jalan kekuasaanm lalu apa bedanya dengan rezim Orba? Yaitu pelaku kekerasan terhadap PDIP," imbuhnya.

Akan Selidiki 
Terkait peristiwa kudatuli, Komnas HAM siap membuka lagi data lama pada peristiwa itu dan siap menyelidiki aduan PDIP tersebut.

"Prinsipnya gini, Komnas HAM lembaga terbuka, siapapun yang datang sama di Komnas HAM. Oleh karena itu kemarin yang datang pengurus pusat PDIP diwakili sekjennya datang tentu apa yang dia sampaikan akan kami pelajari, akan kami proses sesuai dengan standar disini. Semua kita akan tindaklanjuti sama apakah dia sekjen partai atau orang biasa itu sama saja disini cara prosesnya," kata Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab kepada wartawan di kantornya, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat.

"Kalau Komnas HAM disuruh melihat peristiwa itu lagi ya kami kaji lagi membaca semua dokumen disini yang umurnya sudah 20 tahun lebih itu kita lihat lagi siapa yang bisa jadi saksi, siapa yang bisa dimintai keterangan nah itu butuh waktu kan," sambungnya.

Amir mengatakan kasus Kudatuli itu sudah pernah ditangani oleh Komnas HAM pada tahun 1996. Komnas HAM juga sudah memberikan rekomendasinya kepada pemerintah saat itu.

"Para anggota Komnas HAM dulu telah lakukan suatu tindakan terhadap peristiwa itu dan itu telah direkomendasikan kepada pemerintah saat itu karena dalam peristiwa itu ditemukan paling tidak 5 orang meninggal, 100 sekian luka-luka dan berapa orang dinyatakan hilang," imbuhnya.

Ia menegaskan saat ini Komnas HAM akan kembali mempelajari peristiwa itu jika dibutuhkan. Kedatangan Hasto untuk mengadukan kembali hal itu tidak membawa berkas apapun saat datang bertemu pihak Komnas HAM.

Sebelumnya, Hasto datang bersama Ketua DPP PDIP Trimedya Panjaitan dan anggota Komisi III Fraksi PDIP Junimart Girsang bertemu dengan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik di kantornya.

Kedatangan Hasto itu untuk menuntut Komnas HAM segera menuntaskan peristita 27 Juli 1996 itu. Diketahui, peristiwa Kudatuli itu terjadi saat peristiwa ambil alih paksa kantor PDI kubu Megawati oleh kubu Soerjadi pada 27 Juli 1996.

Peristiwa ini pun dikatakan Amir tidak termasuk dalam catatan HAM berat masa lalu di Komnas HAM karena dari dokumen yang ada, kasus itu sudah pernah ditangani pada tahun 1996. Ia juga mengatakan perwakilan PDIP yang hadir lebih dari satu orang itu baru pertama kalinya di Komnas HAM.

"Yang namanya datang melapor dengan rombongan ya baru kemarin itu, sebelum-sebelumnya kan hanya sebagai peringatan aja semacam memorial kan ada tabur-tabur bunga di DPP," kata Amir. (detikcom/c)

T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments