Senin, 16 Sep 2019

Disarankan Bentuk Kabinet Agile

PDIP Dapat Jatah Menteri Lebih Banyak

* Jokowi: Soal Prabowo Gabung Koalisi, Semua Serba MungkinBeberapa
admin Jumat, 09 Agustus 2019 09:37 WIB
Ant/Nyoman Budhiana
Jakarta (SIB) -Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengusulkan desain kabinet gesit atau agile di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut LAN, ada enam poin yang harus diperhatikan untuk menciptakan kabinet yang lincah dan gesit.

"Kabinet agile itu konteksnya itu kita ke depan punya tantangan yang sangat luar biasa. Ketidakpastian global, perkembangan global begitu cepat, kemudian pertumbuhan ekonomi yang lima tahun ini cenderung stagnan, melambat, bukan hanya di Indonesia tetapi kecenderungan global di dunia," ujar Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN, Tri Widodo Wahyu Utomo, di gedung LAN, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (8/8).

Tri mengatakan kabinet agile adalah kabinet yang bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Setidaknya ada enam poin untuk mencapai kabinet agile.

"Kabinet agile adalah kabinet presidensial yang bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan zaman dengan kriteria utama enam hal, ideologi, strategi, struktur, proses, teknologi dan SDM," kata dia.

Menurut Tri, setiap jajaran kementerian harus memperkuat ideologi Pancasila. Selain itu, Pancasila harus dijadikan landasan dalam mengambil kebijakan.

"Ideologi, seluruh kementerian itu harus memberikan landasan ideologi untuk memperkuat ideologi Pancasila. Pancasila itu adalah ideologi yang harus dimanifestasikan, diaktualisasikan di dalam urusan kementerian," kata Tri.

Poin kedua adalah, kabinet harus memiliki strategi pembangunan nasional. Tri menjelaskan kementerian disarankan untuk mengkolaborasikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

"Kedua adalah strategi, strategi ini dipermudah adanya RPJM lima tahun ke depan, dan dipermudah dengan adanya dokumen RPJP 20 tahun dari 2005 sampai 2025. Dengan dua dokumen itu, kabinet kita sudah harus paham mau dibawa ke mana pemerintahan kita. Tinggal yang harus dipikirkan adalah strategi terbaik dari menteri ini," kata dia.

Selain itu, kabinet dinilai juga harus memiliki struktur dan pemetaan kelembagaan agar tidak tumpang-tindih. Serta, perumpunan penanganan urusan pemerintah juga dinilai penting untuk menyusun kabinet.

"Kemudian struktur, kita menginginkan ada satu kebijakan yang kelembagaan kabinet itu yang memiliki cross cutting yang relatif jelas. Perumpunan menjadi analisis yang penting dalam menyusun desain kabinet ini," lanjutnya.

Tri mengatakan proses pembentukan kabinet harus secara transparan dan akuntabel. Selain itu, proses dalam kementerian harus bersinergi dalam mencapai visi dan misi pemerintah.

"Kemudian proses, proses ini tentu kita melihat manajemen pemerintahan dimulai dari visi presiden yang nanti dituangkan dalam RPJM Nasional dari visi yang ada RPJP itu ditunjukkan dalam visi kementerian," ucapnya.

Tri menuturkan untuk meraih kabinet yang gesit harus didukung dengan penguatan teknologi. Setiap kementerian diharapkan dapat menerapkan teknologi di segala aspek kementerian.

"Teknologi menurut kami juga penting untuk direspons oleh kementerian. Ke depan kita berharap kementerian itu mampu menjadikan teknologi sebagai peluang untuk melakukan digitalisasi di dalam fungsi kementerian," lanjutnya.

Lebih lanjut, Tri mengatakan, mencapai kabinet agile juga ditentukan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) di kementerian. SDM dan lembaga saling ketergantungan.

"Terakhir dari sisi SDM, faktanya adalah sehebat apapun kelembagaan kalau SDM-nya juga tidak agile itu juga tidak optimal. Maka kelembagaan yang agile harus dibarengi dengan SDM yang agile," tuturnya.

Sementara itu, peneliti Litbang Kompas Toto Suryaningtyas mengatakan masyarakat lebih memilih kalangan profesional di kabinet Jokowi. Namun keputusan tetap berada di tangan Presiden.

"Poling tanggal 5 (Agustus) kemarin, kalau dari publik harapannya memang kabinet itu baiknya memang profesional. Jadi memang lawan profesional adalah kabinet politis karena yang menjadi alternatif adalah apakah kabinet profesional atau politis," kata Toto.
Menurut Toto, komposisi kabinet akan ditentukan di akhir batas waktu. Namun ada tiga kategori yang menjadi pertimbangan presiden, seperti ideologi, kompetensi, dan unsur politik.

"Kabinet profesional atau politis itu sebenarnya step yang agak di akhir. Saya setuju dengan Pak Tri dan pasti pertama-tama kabinet itu soal ideologinya harus pancasila kemudian secara kapasitas mempunyai kemampuan dan kompetensi baru soal politisnya. Mau dipilih yang mana ini, yang mewakili profesionalitas atau politis," tuturnya.

Menteri Terbanyak
Presiden Jokowi langsung menjawab permintaan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengenai jumlah menteri dari Partai Banteng yang harus terbanyak. Jokowi, yang juga kader PDIP, menjamin partainya akan mendapatkan porsi terbesar di kabinet.

"Mengenai menteri. Tadi Bu Mega kan menyampaikan jangan empat dong. Tapi kalau yang lain dua, tapi PDIP empat kan sudah dua kali (lipat)," tutur Jokowi.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam pidato saat pembukaan Kongres PDIP di Sanur, Bali. Jokowi mendapat kesempatan memberikan sambutan setelah giliran Megawati.

"Kalau yang lain tiga, pasti PDIP (hadirin berteriak 'enam'), belum tentu juga," kata Jokowi.

"Yang jelas, PDIP pasti yang terbanyak. Itu jaminan saya," sambung Jokowi.

Hadirin pun bergemuruh. Untuk diketahui, sebelum Jokowi berpidato, Megawati memberikan pernyataan terbuka yang cukup gamblang mengenai 'syarat' masuknya PDIP dalam kabinet periode kedua Jokowi. PDIP harus menjadi partai dengan jumlah menteri terbanyak di kabinet.

"Ini di dalam kongres partai, Bapak Presiden, saya meminta dengan hormat bahwa PDIP akan masuk dalam kabinet dengan jumlah menteri harus terbanyak," kata Mega.

Serba Mungkin
Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto menghadiri Kongres V PDIP di Bali. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut peluang Prabowo bergabung ke koalisi pemerintahan serba mungkin karena ini merupakan politik.

"Ya, politik itu kan semua serba mungkin," kata Jokowi.

Meski demikian, Jokowi menyebut belum ada pembahasan soal koalisi dengan Prabowo. Dia menegaskan soal koalisi harus dibicarakan dengan ketum parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

"Belum, kita ini belum ketemu dengan ketua-ketua partai koalisi, kita belum ketemu. Kalau ketemu kita akan berbicara nanti mengenai tambahan koalisi misalnya yang berkaitan dengan menteri. Belum, kita belum ketemu," ucap Jokowi.

Prabowo hadir dalam Kongres V PDIP di Bali. Prabowo disambut hangat oleh para kader PDIP dalam acara itu. Nama Prabowo juga sering disebut Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam kongres, juga oleh Jokowi. (detikcom/c)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments