Selasa, 20 Agu 2019
  • Home
  • Headlines
  • PDIP: Usul Pimpinan MPR Jadi 10 Orang Tak Masuk Akal

PDIP: Usul Pimpinan MPR Jadi 10 Orang Tak Masuk Akal

* Golkar: Jalankan Dulu UU MD3 * Gerindra Mendukung
admin Selasa, 13 Agustus 2019 10:06 WIB
Ilustrasi
Jakarta (SIB) -PAN melemparkan usul agar pimpinan MPR menjadi 10 orang untuk meredakan ribut-ribut soal perebutan 'kursi panas' tersebut. PDIP menilai usulan tersebut tidak masuk akal.

"Masak mau ubah aturan? Nggak masuk akal," kata Politikus PDIP, Eva Sundari kepada wartawan, Senin (12/8).

Eva pun tak sepakat dengan usulan PAN itu. Menurut dia, usulan tersebut justru akan berpotensi membuat gaduh.

"Ini usulan akomodatif, semua parpol ingin jadi pimpinan termasuk yang nggak berprestasi," ujarnya.

Untuk diketahui, komposisi pimpinan MPR saat ini mengacu pada Pasal 15 UU No 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yakni 1 ketua dan 7 wakil. Untuk periode 2019-2024, komposisi pimpinan MPR akan dikembalikan ke semula dengan 1 ketua didampingi 4 wakil.

PAN sebelumnya melemparkan usul agar pimpinan MPR menjadi 10 orang untuk meredakan ribut-ribut soal perebutan 'kursi panas' tersebut. Hal ini menyusul pernyataan PDIP yang membuka peluang membuat paket pimpinan MPR bersama eks partai koalisi Prabowo Subianto dengan syarat mendukung amendemen terbatas UUD 1945.

"Awal periode ini kan pimpinan MPR 5 orang. Setelah beberapa saat, diubah menjadi 8 orang. Tentu sangat baik jika pimpinan yang akan datang disempurnakan menjadi 10 orang dengan rincian 9 mewakili fraksi-fraksi dan 1 mewakili kelompok DPD. Soal siapa ketuanya, bisa dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat," kata Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan, Minggu (11/8).

UU MD3
Sementara itu, Golkar mengatakan lebih baik kini menjalankan UU MD3 hasil amendemen terlebih dahulu.

"Ya sebaiknya jalankan UU MD3 yang sekarang," kata Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Senin (12/8).

Ace menyebut proses penentuan komposisi pimpinan MPR periode 2019-2014 itu dilakukan melalui perdebatan yang panjang. Karena itu, ia merasa akan sangat tak pantas bila UU MD3 hasil amendemen itu saja belum dilaksanakan namun, ingin mengajukan perubahan kembali.

"Kita sudah melakukan amandemen UU MD3 tahun 2018. Tak elok rasanya jika UU baru diamandemen dan belum dilaksanakan kemudian diamandemen kembali. Lebih baik terapkan dulu UU MD3 itu dengan komposisi yang sekarang. Masa UU belum diterapkan, tapi sudah mau diubah kembali," ujar Ace.

Memberatkan
PKS menilai usul dari PAN agar pimpinan MPR menjadi 10 orang akan semakin memberatkan keuangan negara. PKS merasa pimpinan MPR itu cukup 5 saja.

"Ide memasukkan semua unsur memberatkan beban keuangan negara. Lima pimpinan cukup," kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera kepada wartawan, Senin (12/8).

Mardani mengatakan harusnya kini semua pihak harus mulai meninggalkan politik akomodasi. Menurutnya, dalam berorganisasi harus lebih memperhatikan itu efiensi dan efektivitas.

"Usul boleh saja. Tapi kepentingan publik yang utama. Kebesaran partai dengan kian melayani dan kompatibel dengan kepentingan publik," katanya.

PKB : Tergantung Musyawarah
Menurut PKB, musyawarah lah yang akan menentukan persoalan kursi pimpinan MPR.

"Kita lihat basis argumennya sekuat apa dan dampak terhadap kehidupan bangsa seperti apa, artinya tergantung dari musyawarah nanti," kata Wasekjen PKB, Daniel Johan.

Daniel mengatakan segala kemungkinan bisa saja terjadi. Namun dia mengembalikan persoalan tersebut kepada para Ketum.

"Tapi segala kemungkinan bisa saja diusulkan dan dimusyawarahkan, biar para ketum partai yang akan memutuskan nanti," katanya.

PKB Wait and See
Sementara soal opsi paket pimpinan MPR yang ditawarkan PDIP, PKB pun enggan menanggapi apalagi soal peluang kerja sama yang dibuka Gerindra dan PDIP dalam memperebutkan kursi pimpinan MPR itu.

"Kita tunggu saja, segala kemungkinan bisa terjadi, siapa tahu nanti ada kejutan," kata Wasekjen PKB, Daniel Johan.

Daniel mengatakan pihaknya enggan berspekulasi terkait persoalan paket pimpinan MPR itu. Dia menegaskan pihaknya akan wait and see, mengingat pemilihan pimpinan MPR dilakukan pada bulan Oktober mendatang.

"Kami wait and see. Masalah MPR bukan untuk dispekulasikan," ujarnya.

Sebelumnya, PDIP menyatakan membuka peluang membuat paket pimpinan MPR 2019-2024 bersama eks partai koalisi Prabowo Subianto dengan syarat mendukung amendemen terbatas UUD 1945. Partai Gerindra pun melirik peluang tersebut.

Meski mengaku pembahasan soal pimpinan MPR masih berlangsung dinamis, Gerindra tidak menutup kemungkinan untuk duduk bersama PDIP di kursi pimpinan MPR.

"Kemungkinan sangat terbuka," kata anggota Dewan Pembina DPP Gerindra, Habiburokhman, Minggu (11/8).

Gerindra Mendukung
Gerindra menilai usulan PAN agar pimpinan MPR menjadi 10 orang sebagai suatu yang baik. Gerindra mengatakan MPR sebagai lembaga pemusyawaratan rakyat memang selayaknya memiliki banyak perwakilan dari rakyat.

"Saya kira usulan itu bisa dipahami, bisa dimengerti usulan yang cukup baik. Karena MPR itu memang lembaga tinggi negara, lembaga permusyawaratan yang namanya permusyawaratan itu mengedepankan musyawarah. Permusyaratan itu harus ada perwakilan-perwakilan dari berbagai elemen masyarakat apalagi ditambah ini lembaga permusyawaratan perwakilan rakyat, MPR," kata Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria kepada wartawan, Senin (12/8).

Riza mengatakan perwakilan rakyat yang dimaksud dalam hal ini adalah partai politik, elemen ormas hingga DPD. Menurutnya, dengan usulan agar pimpinan MPR menjadi 10 orang itu dinilai akan semakin mengakomodasi suara rakyat yang diwakilkan partai politik dan DPD.

"Namanya majelis permusyawaratan itu harus sebanyak mungkin mewaklli kompenen masyarakat. Itu yang diwakili oleh parpol yang ada dan DPD RI. Saya kira usul yang bagus sehingga partai-partai yang ada diwakili pimpinannya, yang 9 itu dan ditambah DPD. Saya kira usulan bagus perlu dipertimbangkan," ucapnya.

Riza berpendapat dengan banyaknya pimpinan akan mempermudah menyelesaikan tugas-tugas yang banyak di MPR. Untuk itu, Gerindra menilai usulan itu patut untuk dipertimbangkan. (detikcom/c)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments