Senin, 21 Okt 2019
  • Home
  • Headlines
  • PDIP: DPRD DKI Jangan Sandera APBD untuk Diskreditkan Jokowi!

PDIP: DPRD DKI Jangan Sandera APBD untuk Diskreditkan Jokowi!

*DPRD: Tak Ada Upaya Menyandera
Selasa, 21 Januari 2014 09:40 WIB
Jakarta (SIB)- PDIP melihat ada gelagat DPRD DKI menyandera pengesahan APBD 2014 di tengah banjir yang melanda Jakarta. PDIP berharap DPRD segera mengesahkan APBD 2014, tak mencari jalan untuk mendiskreditkan Gubernur Jokowi.

"Seringkali persoalan anggaran tersandera karena tarik menarik kepentingan politik, apalagi menjelang Pemilu. Dulu menjelang Pemilu 2009 di pusat anggaran juga pernah tersandera saat ada tarik menarik soal BLSM yang dicurigai untuk kepentingan politik. Kalau di tingkat pusat ada tarik menarik tentu saja di bawah juga ada," kata Wasekjen PDIP Hasto Kristianto, Senin (20/1).

Menurut Hasto, harusnya momentum banjir justru mempercepat pengesahan APBD 2014. Karena warga Jakarta membutuhkan solusi cepat untuk mengatasi banjir yang sudah jadi momok puluhan tahun. Bukan terus mencari celah untuk mendiskreditkan Jokowi.

"Masalah banjir untuk memperkokoh solidaritas sosial, justru ada yang tega-teganya menjadikan ini momentum untuk mendiskreditkan kepemimpinan Pak Jokowi dan kami melihat itu," kata Hasto.

PDIP telah mendesak DPRD DKI agar segera mengesahkan APBD 2014 karena dana cukup besar dibutuhkan untuk penanggulangan banjir. Namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda pengesahan APBD 2014. Maklum, suara PDIP di DPRD DKI tak begitu besar.

Pengesahan APBD DKI 2014 sudah diundur beberapa kali. Sesuai aturan, disahkan pada 30 November 2013, namun diundur menjadi tanggal 27 Desember dengan nilai anggaran sebesar Rp 67 triliun. Kemudian karena ada penambahan anggaran menjadi Rp 69,5 triliun diundur menjadi tanggal 15 Januari 2014.

Kemudian ditambah lagi anggarannya menjadi Rp 72 triliun yang rencananya akan disahkan pada 17 Januari 2014, namun batal lagi. Karena APBD 2014 yang belum gol, Jokowi kesulitan untuk mengongkosi proyek penanggulangan banjir. Misalnya saja rekayasa cuaca yang dilakukan 14 Januari 2014 yang belum optimal.

Ditanya soal rekayasa yang belum optimal, Jokowi menjawab dengan nada tinggi, "Biaya di kita ada, di pusat juga ada. Punya kita belum dipakai karena belum disahkan. Jadi harus menunggu. Kalau mau pakai, tunggu diketok DPRD padahal sudah diajukan dari Oktober."

DPRD DKI: Tak Ada Upaya Menyandera APBD

APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2014 beberapa kali ditunda pengesahannya dan belum juga cair hingga sekarang. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana menegaskan tak ada aksi menyandera APBD untuk menghalangi kerja Jokowi mengatasi banjir Jakarta.

"Nggak adalah itu," kata Triwisaksana saat dihubungi, Senin (20/1).

Pria yang akrab disapa Bang Sani ini mengatakan penundaan pengesahan APBD DKI karena ada usulan tambahan anggaran sebesar Rp 2,5 triliun dari Pemprov DKI. Sehingga usulan ini harus dibahas lagi sebelum disahkan.

"Sebelumnya kan Rp 69,5 triliun, ada usulan baru dari Pemprov sebesar Rp 2,5 triliun, sehingga Rp 72 triliun," papar politisi PKS ini.

Saat ini usulan itu masih dibahas di DPRD. Namun dia menegaskan Fraksi PKS mendukung agar APBD itu segera disahkan.

"Iya dong, ini kan darurat, kita mendorong biar APBD tidak terlalu lama," ujarnya.

Disahkan Minggu Ini

Molornya pengesahan RAPBD DKI Tahun Anggaran 2014 menghambat sejumlah pencairan dana yang dibutuhkan oleh Pemprov, termasuk untuk penanggulangan banjir. Wakil Ketua DPR DKI Priya Ramadhani mengatakan rancangan anggaran itu akan disahkan minggu ini.

"Insya Allah minggu ini," kata Priya, Senin.

Menurutnya, terlambatnya pengesahan anggaran itu dikarenakan penambahan jumlah anggaran sehingga total menjadi Rp 72 triliun. Namun ia memastikan APBD tinggal diketok, tak lagi ada pembahasan.

"Nggak ada (pembahasan). Hari ini rapat Bamus (Badan Musyawarah) untuk menentukan jadwal," ujar politisi Golkar itu.

Fraksi Golkar berharap pengesahan bisa diketok Selasa sehingga bisa langsung digunakan oleh Pemprov DKI. "Ya penginnya sih besok (disahkan)," ucap Priya.

Pengesahan RAPBD DKI 2014 ini sudah diundur beberapa kali. Sesuai aturan, disahkan pada 30 November 2013, namun diundur menjadi tanggal 27 Desember dengan nilai anggaran sebesar Rp 67 triliun.

Kemudian karena ada penambahan anggaran menjadi Rp 69,5 triliun diundur menjadi tanggal 15 Januari 2014. Kemudian ditambah lagi anggarannya menjadi Rp 72 triliun yang rencananya akan disahkan pada 17 Januari 2014, namun batal lagi. (detikcom/f)
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments