Kamis, 06 Agu 2020
  • Home
  • Headlines
  • Organisasi Pemuda Lintas Agama Desak Penegakan Hukum

Organisasi Pemuda Lintas Agama Desak Penegakan Hukum

* Terkait Persoalan Rasial Mahasiswa Papua, Tokoh Papua Desak Usut Penyebar Video
admin Kamis, 22 Agustus 2019 09:29 WIB
Organisasi pemuda lintas agama foto bersama, Selasa (21/8)
Jakarta (SIB) -Sebelas organisasi kepemudaan lintas agama mendesak penegakan hukum terkait persoalan rasial mahasiswa Papua di Surabaya yang terjadi menjelang perayaan HUT ke-74 RI.

"Kami mendesak adanya pengusutan tuntas dan penegakan hukum yang seadil-adilnya terkait beberapa persoalan kebangsaan yang terjadi beberapa waktu terakhir, terlebih khusus kepada pelaku, aktor intelektual, aparat dan ormas yang menyulut terjadinya persoalan rasial terhadap mahasiswa Papua di Surabaya," tegas Ketua Umum DPP GAMKI, Willem Wandik, membacakan pernyataan sikap organisasi kepemudaan nasional terkait insiden rasial terhadap Mahasiswa Papua di Surabaya dalam jumpa pers di Grha Oikumene Salemba, Jakarta, Selasa (20/8).

Adapun organisasi kepemudaan lintas agama tersebut adalah DPP GAMKI, PP Pemuda Muhammadiyah, PP Pemuda Katolik, Ketum PP GPII, DPP GEMABUDHI, DPN PERADAH Indonesia, DPP GEMA, PB Pemuda Muslimin Indonesia, PP GP Ansor, Pemuda PGPI dan DPP AKGI.

Lebih lanjut, Willem menyesalkan peristiwa yang terjadi di Malang dan Surabaya, yang disusul beberapa kota lainnya.
"Kami mendesak negara untuk secara serius menghilangkan stigma rasial dan diskriminatif dalam setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan Sila ke-2 Pancasila, UUD 1945, dan UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis," ujar dia.

Willem juga mendesak pemerintah, aparat negara, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh warga negara Indonesia untuk tidak mengucapkan ujaran kebencian, penghinaan terhadap Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA), serta tindakan represif, diskriminatif, ataupun persekusi terhadap sesama warga negara sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Pun, kami meminta kepada lembaga agama, lembaga adat, dan lembaga masyarakat untuk mengingatkan, memantau, dan bertanggung jawab terhadap setiap ucapan dari tokoh dan pemuka lembaga masing-masing agar tidak menimbulkan perpecahan dan ketersinggungan di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk," kata dia.

Kendati begitu, Willem mengapresiasi permohonan maaf dari Gubernur Jawa Timur, Wali Kota Surabaya, dan Wali Kota Malang yang disampaikan untuk mahasiswa dan masyarakat Papua, serta meminta semua kepala daerah dan aparat negara menjamin keamanan, keselamatan dan perlindungan kepada setiap warga negara tanpa terkecuali. Juga, mengapresiasi pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menenangkan dan meminta masyarakat untuk saling memaafkan.

"Kami mengimbau kepada seluruh komponen masyarakat Indonesia, terlebih khusus warga di Tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) untuk menahan diri, tidak cepat terprovokasi dengan berbagai isu yang beredar di media sosial, serta mengupayakan terbangunnya dialog yang damai dan kondusif di antara sesama anak bangsa demi meningkatkan kesejahteraan dan harkat hidup masyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sehingga Indonesia menjadi negara yang besar dan mampu bersaing secara global," tandasnya.

Usut Penyebar Video
Sementara itu, tokoh Papua, Mervin Sadipun Komber mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) memecat Menteri yang memerintahkan pengiriman militer ke Papua untuk meredam kerusuhan di daerah itu.

Dinilainya, Menteri tersebut kurang memahami kondisi Papua, yang seharusnya mengatasi peristiwa dilakukan lewat pendekatan dialog dan budaya dengan masyarakat adat.

"Kumpulkan tokoh-tokoh Papua dan Gubernur Papua, dengan Gubernur Jawa Timur, Wakil Wali Kota Malang dan Kapolresta Surabaya untuk berdialog, bukan mengirim militer," kata Mervin Sadipun kepada wartawan, Rabu (21/8) di kompleks DPD RI, Senayan, Jakarta.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPD RI menyatakan penyelesaian konflik dengan masyarakat Papua tidak bisa dengan pendekatan militer, apalagi kasus seperti ini sudah berulang kali.

Mervin juga mendesak Kapolda Jawa Timur untuk melakukan investigasi dan mengusut tuntas penyebar video yang beredar dengan meneriakkan yel-yel yang menyuruh mahasiswa Papua pulang ke Papua.

" Hukum harus ditegakkan bagi siapa saja yang melanggar hukum, termasuk provokator yang mengakibatkan masyarakat Papua terpengaruh," kata Mervin sembari menambahkan, dialog atau tatap muka bagi pihak terkait, bisa dilakukan di Jakarta, Jawa Timur atau di Papua dan Papua Barat. (J03/J01/d)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments