Minggu, 05 Apr 2020
  • Home
  • Headlines
  • Omnibus Law Dinilai Hendak Membalik ke Zaman Orde Baru

* Norma Hukum yang Mengarah pada Pemerintahan Otoriter Harus Ditolak

Omnibus Law Dinilai Hendak Membalik ke Zaman Orde Baru

* Jokowi Tepis PP Bisa Batalkan UU
Jumat, 21 Februari 2020 09:33 WIB
Foto: SIB/Dok

Direktur Eksekutif Lembaga Analisa Konstitusi dan Negara (LASINA) Tohadi

Jakarta (SIB)
Direktur Eksekutif Lembaga Analisa Konstitusi dan Negara (Lasina) menegaskan, norma hukum yang mengarah kepada pemerintahan yang otoriter dalam RUU Cipta Kerja (OmnibusLaw) harus ditolak.

“Pasal 170 Ayat (1) RUU Cipta Kerja ada rumusan normayang menentukan bahwa Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang dan/atau mengubahketentuan dalam undang-undang yang tidak diubah dalam undang-undang yang nanti disahkan,” kata Tohadi sebagaimana dilansir Antara, Kamis (20/2).

Menurut Tohadi, Pasal 170 Ayat (1) RUU Cipta Kerja itu menggunakan alasan percepatanpelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagai ‘senjata ideologi’ yang memberi alasan bagi Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden mengubahundang-undang.Padahal, kata Tohadi, negaraIndonesia sudah sepakat menganut sistem pembagian kekuasaan (division of power atau distribution of power) denganmekanisme checks and balances. Dalam sistem sepertiini kekuasaan membentuk UU adalah kewenangan utama legislatif (DPR) dengan persetujuanPresiden.

“Jadi, bukan kewenangan utama Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden. Rumusan Pasal170 Ayat (1) RUU Cipta Kerja hendak membalik ke belakang kewenangan Presiden di zaman Orde Baru,” katanya.

Tohadi melanjutkan bahwa ketentuan mengenai perubahan undang-undang (UU) diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) ada pada Pasal 170 Ayat (2) RUU Cipta Kerja. Jadi, rumusankata Peraturan Pemerintah dalam Pasal 170 Ayat (2) RUU Cipta Kerja sebagai konsekuensidari rumusan Pasal 170 Ayat (1) sebelumnya, yang menentukan Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuandalam undang-undang.“Instrumen hukum yang dimiliki Pemerintah Pusat atau Presiden kan memang Peraturan.

Pemerintah. Jadi, soal kekeliruan Peraturan Pemerintah(PP) ini sebagai kekeliruan ikutan dari ayat (1) sebelumnya,”
kata advokat yang pernah menjadi kuasa hukum Gus Dur tersebut.Tohadi mengingatkan semua pihak bahwa lahirnya reformasi untuk mengakhiri kekuasaan pemerintahan yang otoriter.“Jadi, rumusan norma dalam RUU Cipta Kerja yang mengarah
ke pemerintahan otoriter harusditolak. Presiden dan DPR harus merevisi total ketentuan Pasal 170 RUU Cipta Kerja,” katanya.

TEPIS
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan UU tidak bisa diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) sebagaimana tercantum dalam pasal 170 RUU Cipta Kerja ‘Omnibus Law’. Jokowi tidak mengomentaripernyataan Menko Polhukam Mahfud MD soal ada kesalahan ketik di RUU Cipta Kerja.

“Ya nggak mungkin (UU bisa diubah dengan PP). Artinya apa? Pemerintah bersama DPR dan selalu terbuka ini masih terlalu awal mungkin masih tiga bulan, mungkin masih empat bulan baru selesai atau lima bulan baru selesai. Ya kan kita ingin terbuka baik DPR maupun kementerian-kementerian terbukauntuk menerima masukan masukan,” ujar Jokowi di Grand Ballroom Hotel Ritz Carlton SCBD, Jakarta, Kamis (20/2).

Masukan itu nantinya akan diakomodir dan dibahas bareng di DPR. Jokowi juga meyakini DPR menerima masukan soal RUU Cipta Kerja.“Sehingga kita nanti bisa akomodir lewat kementerian kemudian persetujuan di DPR artinya apa pemerintah membukaseluas luasnya masukan DPR juga saya kira akan membuka
seluas luasnya, masukan-masukan lewat mungkin dengar pendapat,” ujar Jokowi.

Jokowi meminta seluruh pihakmelihat secara menyeluruh isi RUU Cipta Kerja. Jangan langsung menyampaikan kritik.“Wong satu persatu belum dilihat, sudah dikritik. Ini belum,sekali lagi, ini belum UU lho ya. Ini rancangan undang undang yang baik asosiasi, baik serikat, baik masyarakat, bisa memberikan masukan kepadapemerintah kementerian maupun kepada DPR,” ucap Jokowi.

Pasal yang dimaksud yaitu BAB XIII Ketentuan Lain-lain RUU Cipta Kerja. Pasal 170 berbunyi:

Ayat (1)
Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan
Undang-Undang ini Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam Undang-Undang yang tidak diubah dalam Undang-Undang ini.

Ayat (2)
Perubahan ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ayat (3)
Dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah sebagaimanadimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat dapat berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia.

“Usulan Pasal 170 RUU Cipta Kerja tersebut, pada intinyatetap menghormati peran DPR RI dan menjunjung tinggi prinsip demokrasi, karena pembentukanPeraturan Pemerintah
tersebut dilakukan setelah berkonsultasi dengan DPR RI. Jika harus dilakukan dengan mengubah Undang-Undang, akan memerlukan waktu dan proses antara lain mengusulkanperubahan program legislasi nasional dan pembahasan
Pemerintah dengan DPR RI,” kata Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat Kemenko Perekonomian,
I Ktut Hadi Priatna.Beda Kemenko Perekonomian,beda pula Kemenko Polhukam. Menko Mahfud MD mengaku materi di atas tidak lah mungkin.“Kalau lewat Perppu (PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang) kan sejak dulu. Kalau undang-undang diganti dengan Perppu itu sejak dulu bisa.

Sejak dulu sampai kapan pun bisa tapi kalau isi undang-undang diganti dengan PP, diganti dengan Perpres (Peraturan Presiden) itu tidak bisa. Mungkin itu keliru ketik,” kata Mahfud di Universitas Indonesia(UI), Depok, Senin (17/2).

TARIK DRAF
Sementara itu, Partai Gerindramempelajari draf omnibus law RUU Cipta Kerja yang diajukanoleh pemerintah ke DPR. Gerindra termasuk mencermati adanya salah ketik dalam draf tersebut pada Pasal 170 dimanaPeraturan Pemerintah (PP) dapat mengubah Undang-Undang (UU).“Ya saya kemarin terhadap pasal itu mempelajari betul, kami membaca dengan cermat supaya kami tidak bersuuzan terhadap proses penyelenggaraanini, bahkan kami berencanamendiskusikan dengan para ahli kira-kira apa yang dimaksud dengan aturan itu,” kata Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2).

“Tapi proses itu baru perencanaankami dan akan mengambiltindakan-tindakan yang lebih konstruktif,” imbuhnya.Muzani meminta pemerintah melakukan perbaikan terhadap salah ketik di draf tersebut. Usai perbaikan, pemerintah dapat mengembalikan draf tersebut kepada DPR.

“Jadi saya pikir pemerintah ya kalau memang salah ketik ya segera diperbaiki. Saya berharappemerintah segera memperbaikisalah ketik itu dimana supaya ada pembetulan dan diajukan susulan,” ujar Muzani.Untuk melakukan perbaikan tersebut, pemerintah diminta menarik draf tersebut dari DPR.

Setelah perbaikan, draf tersebut dapat diajukan kembali dengan konsep baru.“Ya prosesnya kan apa yang salah ketik ditarik terus diajukan konsep yang baru,” imbuhnya. (detikcom/f)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments