Selasa, 17 Sep 2019
  • Home
  • Headlines
  • Ombudsman Minta Pemerintah Juga Atur Ojek Pangkalan

Ombudsman Minta Pemerintah Juga Atur Ojek Pangkalan

admin Sabtu, 14 September 2019 11:14 WIB
Anggota Ombudsman Alvin Lie
Jakarta (SIB) -Anggota Ombudsman Alvin Lie meminta pemerintah juga mengatur ojek pangkalan. Alvin menilai pemerintah terkesan diskriminatif hanya mengatur ojek online saja tetapi tidak mengatur ojek pangkalan.

Awalnya Alvin Lie menyoroti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat atau yang dikenal sebagai aturan ojek online (ojol). Menurutnya aturan itu bertentangan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Peraturan menteri ini jelas bertentangan dengan undang-undang tentang angkutan jalan lalu lintas dan angkutan jalan karena dalam undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan angkutan umum, kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan umum itu hanya roda empat dan lebih tidak ada roda dua. Sehingga secara hukum peraturan menteri ini bertentangan dengan undang-undang cacat hukum," kata Alvin, di Ombudsman, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (12/9).

Dia meminta agar Menteri Perhubungan Budi Karya mengajukan Perppu mengenai undang-undang tersebut untuk mengubah beberapa pasal yang akan memberikan payung hukum bagi ojek. Namun ia meminta pemerintah tidak hanya mengatur ojek online saja melainkan juga ojek pangkalan.

"Kalau kita mengatur roda dua aturan umum itu jangan hanya ojek online, ojek pangkalan ojek pangkalan ini ada di desa-desa terikat dibutuhkan oleh masyarakat desa tapi tidak ada payung hukumnya Kenapa Menteri Perhubungan berlaku diskriminatif, yang diatur hanya ojek online ojek pangkalan tidak diatur," kata Alvin.

Ia mengaku akan memberikan rekomendasi tertulis kepada Presiden Jokowi maupun menteri kabinetnya yang selanjutnya terkait ojek online. Tak hanya itu, dia meminta agar pemerintah juga memperhatikan aturan taksi online apakah dijadikan sebagai kendaraan umum atau tidak.

Sebab, ia menyoroti aturan pemerintah terkait taksi online yang dinilai baru mengatur soal tarif. Sementara, taksi online kerap diperlakukan diskriminatif di stasiun maupun di bandara.

"Ini perlu ada kesepakatan antara hubungan antara pemerintah daerah dan juga pengemudi taksi online harus ada kejelasan. Apakah taksi online ini benar-benar dijadikan kendaraan umum dengan segala persyaratannya termasuk SIM nya juga SIM umum atau tidak. Apakah taksi online ini diakui sebagai angkutan umum atau tidak harus tegas sehingga pelaku usaha ini dan konsumen punya kejelasan," ujarnya.

Tak hanya itu, dia meminta pemerintah juga mengatur terkait mobil listrik pada UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebab pada aturan yang saat ini baru mengatur tentang kendaraan yang berbasis bahan bakar minyak.

"Karena dalam undang-undang yang ada sekarang semua kendaraan bermotor itu masih digerakkan oleh mesin yang menggunakan bahan bakar minyak. Yang bertenaga listrik belum ada aturannya," ungkapnya. (detikcom/c)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments