Kamis, 06 Agu 2020

Oknum Pengusaha Hotel Dilaporkan dan DPO

*Pemilik Lahan, Sudah Ditipu Malah Digugat
redaksi Jumat, 15 November 2019 13:16 WIB
Kompas.com
Ilustrasi

Medan (SIB)
Pemilik lahan salah satu hotel di Medan, Tatarjo Angkasa, meminta Polda Sumut untuk menangkap, penyewa lahan dan bangunannya yang berinisial AL. Penyewa yang merupakan pengusaha hotel itu telah ditetapkan sebagai tersangka dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan oleh Polda Sumut.


Hal tersebut terungkap setelah pemilik lahan melalui kuasa hukumnya, Leden Simangunsong SH dan Panca Indra Yusani SH menyampaikan hal tersebut di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (13/11). "Klien kita, Tatarjo Angkasa sudah melaporkan, AL, ke Polda Sumut pada 27 Desember 2018, sesuai dengan LP/1778/XII/2018/SPKT/1. Terkait kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana dalam Pasal 378 dan Pasal 372 KUHPidana," ungkap Leden.


Dikatakan Leden, AL sudah ditetapkan DPO dengan nomor, DPO/R/100/VII/2019 Ditreskrimum Polda Sumut sejak 4 Juli 2019. "Awal Juli 2019 itu terlapor telah ditetapkan sebagai DPO oleh Poldasu, artinya ini telah berapa bulan berlalu. Maka kami meminta agar kepolisian segera menangkap AL," tegas Leden.


Kasus ini bermula dari sewa menyewa tanah dan bangunan yang terletak di Kecamatan Medan Timur. Di mana tersangka telah menyewa tanah dan bangunan milik Tatarjo yang dijadikan sebagai usaha hotel. Sewa menyewa tersebut tertuang di dalam akte perjanjian sewa menyewa Nomor 2 tanggal 02 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Poeryanti Poedjiaty.


"Tetapi selama perjanjian klien kami sudah dirugikan, karena tersangka sudah menguasai tanah dan bangunan sampai sekarang. Tanpa lagi membayar sewa kepada klien kami sebagai pemilik lahan dan bangunan. Memang AL ada memberikan Bilyet Giro yang setelah dikliringkan ternyata tidak dapat dituangkan. Klien kami sudah sangat dirugikan," ucap Leden.


Panca Indra menambahkan, anehnya dalam kasus ini, kliennya digugat oleh perusahaan hotel tersebut ke Pengadilan Negeri (PN) Medan dengan dasar-dasar dan alasan-alasan gugatan yang tidak jelas.


"Gugatan itu hanya dijadikan sebagai alat agar tanah dan bangunan itu bisa dikuasai dan diusahai tanpa membayar uang sewa ke klien kami. Terhadap Gugatan yang itu kami sudah menyiapkan dan menyerahkan bukti-bukti asli," ungkapnya.


Persidangan gugatan tersebut saat ini tengah berjalan di PN Medan, seharusnya beragendakan keterangan saksi penggugat, namun tidak dapat hadir dengan alasan sakit sehingga Majelis Hakim diketuai Riana Pohan menunda sidang hingga pekan depan.


Sementara pada sidang sebelumnya, Tatarjo selaku tergugat, melalui kuasa hukumnya ini telah menyerahkan bukti-bukti surat untuk menguatkan bantahan dan meneguhkan rekonpensinya tergugat. Adapun bukti yang dilampirkan, yakni akte perjanjian sewa menyewa, foto copy billyet giro, foto copy HGB, bukti laporan polisi dan surat DPO serta surat-surat bukti lainnya
Sebelumnya Kasubbid Penmas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan saat dikonfirmasi tidak berkomentar banyak.

Dia mengatakan, akan mengecek terkait kasus ini. "Nanti akan kami cek," ujarnya. (Rel/M14/t)

T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments