Rabu, 20 Nov 2019
  • Home
  • Headlines
  • Ngaku Khilaf, Bupati Labuhanbatu Minta Maaf ke Warga dan Megawati

Ngaku Khilaf, Bupati Labuhanbatu Minta Maaf ke Warga dan Megawati

Rabu, 25 Juli 2018 10:25 WIB
Jakarta (SIB)- Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap meminta maaf kepada masyarakat di wilayahnya dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pangonal mengaku khilaf atas perbuatan yang membuat dirinya jadi tersangka dugaan suap.

"Saya memohon maaf kepada keluarga dan masyarakat Labuhanbatu dan kepada ibu ketua umum PDI Perjuangan dan Pak Trimedya Panjaitan. Ini merupakan suatu kekhilafan saya. Mudah-mudahan ini menjadi perubahan ke depan bagi kita," kata Pangonal usai diperiksa di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (24/7).

Pangonal sendiri sempat menjadi ketua DPC PDIP Labuhanbatu. Namun, dia langsung dipecat usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
Dia berharap para kepala daerah lain berhati-hati. Menurutnya, jika berbuat salah maka pasti mendapat hukuman.

"Saya berharap kepada rekan-rekan seluruh kepala daerah, artinya untuk betul-betul hati-hati dalam menjalankan tugas sebaik-baiknya. Karena kalau kita salah pasti mendapat hukuman," ujarnya.

Pangonal sendiri tak menjawab secara lugas apakah ada pihak lain yang terlibat dalam kasusnya. Dia juga masih enggan menjelaskan apakah berniat menjadi justice collabolator atau tidak.

"Nanti kita bahas lah setelah pemeriksaan selanjutnya," ucapnya.

Serahkan Diri
Dalam kesempatan itu, Pangonal meminta orang kepercayaannya, Umar Ritonga segera menyerahkan diri ke KPK. Menurutnya melarikan diri bukan langkah yang tepat.

"Umar Ritonga, sebagai tersangka di dalam kasus saya ini, kiranya untuk menyerahkan diri ke KPK, karena melarikan diri bukan langkah yang tepat. KPK bukanlah institusi yang harus ditakuti, tapi harus dihargai karena menjalankan hukum," kata Pangonal.

Pangonal mengatakan kasus ini merupakan kesalahannya. Dia mengatakan keterlibatan Umar juga atas perintahnya.

"Ini semua adalah merupakan kesalahan saya. Bukan kesalahan saudara Umar, karena saya menyuruh dia berbuat tidak baik dan melanggar aturan," ucapnya.
Pangonal mengaku terakhir bertemu Umar sebelum pergi ke Jakarta, yang berujung ditangkap KPK. Pangonal pun mengaku tak tahu di mana Umar berada saat ini.

"Terakhir sebelum ke mari. Nggak ada, sampai sekarang saya nggak ada berkomunikasi," ujar Pangonal.

Terancam Hukuman
Sementara itu, KPK menegaskan siapapun yang memberikan perlindungan Umar Ritonga tersangka kasus dugaan suap proyek-proyek di Kabupaten Labuhanbatu, Tahun Anggaran 2018 terancam hukuman penjara 12 tahun penjara.

Hampir sepekan pasca melarikan diri ketika hendak ditangkap, Umar Ritonga yang merupakan orang dekat Bupati Labuhanbatu tersebut tak diketahui keberadaannya. Tak mau kehilangan pria yang  melarikan diri dengan cara hendak menabrakkan mobilnya ke arah tim penyidiknya yang hendak menangkapnya, KPK sudah merilis foto-foto Umar Ritonga ke Kepolisian di seluruh Indonesia dan Interpol.

"KPK telah mengirimkan surat daftar pencarian orang (DPO) atas nama Umar Ritonga pada Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Up SES-NCB-Interpol Indonesia, di Jakarta. Surat tersebut disertai foto dan permintaan untuk ditangkap dan diserahkan di Kantor KPK," kata juru bicara KPK, Febry Diansyah kepada SIB, Selasa (24/7).

Febry mengingatkan bagi masyarakat yang melihat atau mengetahui keberadaan Umar Ritonga sebaiknya segera menyampaikan informasi ke polisi setempat atau menyampaikan pada KPK melalui telpon 021-25578300.

Namun, apabila ada relasi atau kerabatnya bahkan keluarganya yang terus berusaha menyembunyikannya, KPK mengingatkan pihak tersebut bakalan terancam hukuman pidana.

"Kami ingatkan pihak-pihak  yang mencoba melindungi tersangka akan ada risiko hukum berdasarkan Pasal 21 UU Tipikor dengan ancaman pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun," tegas Febry.

MENYERAHLAH
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengimbau Umar Ritonga agar segera menyerahkan diri. 

"Umar Ritonga sebaiknya menyerahkan diri. Daripada terus dikejar-kejar sebaiknya menghadap saja ke KPK, atau kalau tidak punya ongkos telepon saja ke KPK nanti kami akan menjemput di lokasi di mana UR berada," tegasnya.

Pria kelahiran Sumatera Utara ini memastikan KPK akan tetap bersikap profesional, meski nyaris kehilangan anggotanya lantaran hendak ditabrak Umar Ritonga saat berusaha menangkapnya dalam operasi tangkap tangan

"Jangan takut penyidik kita baik-baik semua kok. Mereka profesional kita juga nggak marah kok, walau dia hampir mencelakakan staf kami waktu diminta berhenti," ujar Saut.

Selain mencari Umar Ritonga, KPK juga sedang mencari saksi, Direktur PT Peduli Bangsa, Afrizal Tanjung yang diduga berperan dalam pencairan cek di BPD Sumut. 

Seperti diketahui dalam kasus ini, Pangonal Harahap selaku Bupati Labuhanbatu dan Umar Ritonga yang diketahui rekan dekat Pangonal, diduga menerima suap ratusan juta rupiah dari Effendy Sahputra pemilik PT Binivan Konstruksi Abadi.

KPK menduga uang tersebut bagian dari commitment fee sebesar Rp 3 miliar yang diminta Pangonal kepada Effendy terkait proyek pembangunan infrastruktur pada Dinas PUPR Kabupaten Labuhanbatu.

Atas perbuatannya Pangonal dan Umar dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sementara Effendy selaku pemberi suap, dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. (detikcom/J02/d)

T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments