Kamis, 21 Nov 2019

Negara Barat Ancam Kenakan Sanksi kepada Rusia

*Rusia Perkuat Dengkeraman Militer di Crimea, *Kedubes Ukraina Minta Dunia Hentikan Agresi Rusia
Selasa, 04 Maret 2014 09:52 WIB
SIB/reuters
Barack Obama dan Vladimir Putin bertemu di sela Pertemuan Negara G20.
AS (SIB)- Pengiriman pasukan Rusia ke Crimea, wilayah otonomi Ukraina, membuat Amerika Serikat dan Eropa meradang. Presiden Vladimir Putin dianggap telah mencampuri urusan dalam negeri Ukraina dan akan segera menghadapi sanksi negara Barat. Seperti dilansir dari Wall Street Journal, Senin (3/3/2014), AS dan para sekutunya di Eropa telah berjanji akan mengisolasi Putin dan memberi sanksi ekonomi bagi negaranya, jika dia tidak menarik pasukan dari wilayah Crimea.

Pemerintah Washington sendiri telah memulai langkah awal isolasi, yaitu membatalkan perjanjian bilateral ekonomi dan perdagangan dengan Moskow. Termasuk di antaranya adalah menangguhkan persiapan pertemuan G8 yang rencananya akan digelar di Sochi, Rusia, Juni mendatang.

Pejabat senior AS mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah memulai diskusi di Kongres soal kemungkinan sanksi ekonomi dan finansial terhadap perusahaan Rusia dan para pemimpin politik di negara itu. Minggu malam kemarin, negara-negara anggota G7 telah mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam "pelanggaran kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina" oleh Rusia. Sama seperti AS, negara G7 juga menyatakan tidak akan berpartisipasi pada persiapan pertemuan G8, "sampai G8 mampu berdiskusi dengan baik."

Gunakan Cara Seperti Iran

Pejabat di AS seluruh Eropa saat ini dikabarkan tengah mencari sanksi apa yang tepat diterapkan pada Rusia. Intervensi militer terhadap Ukraina dianggap sebagai opsi yang tidak akan digunakan.

Salah satu cara yang akan digunakan adalah memberikan sanksi finansial yang akan menjatuhkan nilai mata uang Rusia, ruble. Selain itu, pejabat pemerintah AS mengatakan bahwa Presiden Barack Obama akan menerapkan sanksi ekonomi terhadap perusahaan energi, bank dan pemimpin Rusia jika Putin bergeming.

Jika sanksi jadi diterapkan, maka tidak boleh ada perusahaan Rusia yang menggunakan sistem keuangan AS. Ini adalah cara sama yang digunakan AS terhadap Iran, berhasil melemahkan ekonomi negara tersebut dalam lima tahun terakhir. Perdagangan Amerika sendiri dengan Rusia hanya 1% dari total perdagangan AS.

Selain tekanan ekonomi, AS dan Eropa juga akan melakukan negosiasi diplomatis. Salah satunya adalah penawaran strategi penarikan 6.000 pasukan Rusia dari Crimea dengan aman, tanpa mengganggu aset militer Rusia serta warga keturunan Rusia di wilayah tersebut.

Menlu AS John Kerry rencananya akan mengunjungi ibukota Kiev Selasa besok untuk menyatakan dukungannya pada pemerintah sementara negara Ukraina. Selain itu, AS juga akan memberikan bantuan dana talangan, termasuk pinjaman dengan jaminan sebesar US$1 miliar.

Kendati Barat sudah ramai mengecam Rusia, namun anggota dewan Negeri Beruang Merah ini tetap santai. Mereka mengaku ragu ancaman Barat akan segera terealisasi. "Mereka kerjanya hanya bicara dan bicara, nanti juga mereka akan diam," kata anggota majelis tinggi parlemen Rusia.

Perkuat Cengkeraman

Sementara itu, Rusia memperketat kendali militernya atas wilayah Crimea, Ukraina, meskipun mendapat tekanan diplomatik untuk mengakhiri intervensinya. Ribuan pasukan Rusia mengamankan Crimea dengan pergerakan baru kendaraan lapis baja dan kapal dilaporkan terjadi di kawasan otonom yang masuk wilayah Ukraina tersebut.

Pangkalan utama Ukraina di Crimea masih dikepung oleh pasukan Rusia dan semenanjung di sana terisolir akibat pemblokiran jalan. Laporan BBC dari Crimea mengatakan, pasukan Rusia secara de facto menguasai Crimea. "Tidak ada tembakan yang dikeluarkan dan tidak ada penandatangan traktat tetapi Crimea sekarang secara de fakto berada di bawah kendali Rusia," demikian kata laporan jurnalis BBC, Senin (03/03). Para penjaga perbatasan Ukraina mengatakan Rusia telah membangun kekuatan militer di kawasan pesisir di seberang kota Kerch, Crimea. Sinyal telepun seluler di beberapa daerah juga diblokir.

Sementara itu Menteri Luar NegeriInggris, William Hague, mengatakan situasi di Ukraina merupakan krisis terbesar di Eropa selama abad ke-21. Hague, yang saat ini berada di ibukota Ukraina, Kiev, mengatakan kepada BBC bahwa langkah-langkah diplomatik atas Rusia sedang diterapkan dan keadaannya sangat tegang. Sebelumnya Sekretaris Jenderal NATO, Anders Fogh Rasmussen, mengatakan aktivitas militer Rusia di Krimea mengancam perdamaian dan keamanan di Eropa.

Minta Hentikan Agresi

Kedutaan Besar Ukraina di Indonesia, mendesak seluruh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menghentikan intervensi militer yang dilakukan oleh Rusia terhadap wilayah Crimea, di Ukraina.

Pihak Kedubes Ukraina menyerukan hal tersebut melalui surat kepada Perwakilan Tetap Ukraina di PBB Yuriy Sergeyev. Mereka meminta agar Dubes Sergeyev menyampaikan permintaan tersebut kepada seluruh anggota PBB dan misi lainnya, serta Sekjen PBB. "Tindakan oleh Federasi Rusia adalah bentuk agresi terhadap Ukraina. Ini bentuk pelanggaran terhadap hukum internasional, yang menimbulkan ancaman atas kedaulatan dan integritas negara kami dan juga perdamaian dan stabilitas seluruh wilayah," pernyataan Kedubes Ukraina, dalam website resminya, Senin (3/3).

Pihak Kedubes menambahkan bahwa Federasi Rusia menolak untuk memenuhi kewajibannya sebagai penjamin dari Ukraina, yang diatur dalam Memorandum Budapest. Memorandum yang disepakati pada 1994 tersebut, mewajibkan Rusia dan anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk menjaga mereka dari ancaman kekuatan yang mengganggu integritas wilayah Ukraina.

Rusia juga dinilai menolak dengan resmi pengajuan Ukraina untuk mengadakan konsultasi bilateral. Padahal, pengajuan itu sesuai dengan Traktat Persahabatan, Kerja Sama antara Ukraina dan Federasi Rusia yang disepakati 1997.

Menghadapi pengumuman intervensi militer Rusia, Pemerintah Ukraina meminta untuk diadakannya pertemuan terbuka DK PBB untuk menghentikan agresi. Selain itu, Ukraina juga mendesak negara penjamin Memorandum Budapest seperti Amerika Serikat (AS), Inggris, Prancis, dan China untuk bertindak secepatnya mencegah intervensi militer Rusia. (WSJ/okz/BBC/R16/c)
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments