Senin, 09 Des 2019
  • Home
  • Headlines
  • Menutup KJA dan Perusahaan Lain di Danau Toba Butuh Keberanian Menteri LH

Ketua PIKI Sumut Jhon Eron Lumban Gaol:

Menutup KJA dan Perusahaan Lain di Danau Toba Butuh Keberanian Menteri LH

admin Kamis, 15 Agustus 2019 11:31 WIB
Jhon Eron Lumban Gaol
Medan (SIB) -Ketua Umum Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) Sumut Jhon Eron Lumban Gaol SE mengatakan, persoalan pencemaran Danau Toba tidak cukup hanya pembahasan dari daerah, provinsi sampai ke pemerintah pusat. Tapi harus ada action dari Menteri Lingkungan Hidup untuk menutup semua perusahaan yang mencemari Danau Toba.

"Saya melihat Menteri Lingkungan Hidup tidak peka terhadap kondisi Danau Toba yang pencemarannya sudah ekstrim. Presiden Joko Widodo sudah menginstruksikan agar tidak ada lagi yang mencemari Danau Toba, tapi tidak disikapi jajarannya yakni kementerian Lingkungan Hidup," kata Eron Lumban Gaol kepada wartawan, Senin (12/8).

Dia mengapresiasi adanya pertemuan anggota DPRDSU, bupati tiga daerah, organisasi pemerhati lingkungan hidup dan kelompok kesukuan membahas pencemaran Danau Toba di Jakarta. Tapi menurut dia, sudah sejak beberapa tahun lalu pembahasan seperti ini selalu ada tapi tidak ada realisasinya.

Ketika masih menjadi Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDI Perjuangan, Eron sebagai ketua pansus pencemaran Danau Toba pernah merekomendasikan agar seluruh perusahaan yang ada harus ditutup. Rekomendasi tersebut bukan asal-asalan, tapi berdasarkan hasil kajian dari lembaga-lembaga resmi dan LSM.

"Kajian lembaga-lembaga tersebut tidak asal ngomong, tapi ilmiah berdasarkan bukti-bukti yang ada, dengan mengambil sampel di lokasi dan diuji di laboratorium dan keterangan dari masyarakat sekitar. Tapi rekomendasi kami waktu itu tidak menjadi keputusan dari pemerintah pusat untuk menutup perusahaan yang mencemari Danau Toba," ungkapnya kesal.

Lebih lanjut dikatakan Eron, pembiaran yang sudah berlangsung puluhan tahun ini bukti tidak adanya empati Kementerian Lingkungan Hidup terhadap Danau Toba. Apalagi selama beberapa kali kunjungan presiden ke kawasan Danau Toba, Menteri Lingkungan Hidup tidak pernah hadir. "Karena berbagai cara sudah tidak mempan, seharusnya presiden diminta untuk bertindak dan memerintahkan supaya itu ditutup," tuturnya.

Ketika ditanya, apakah penutupan kerambah jarring apung (KJA) dan perusahaan lain sulit dilakukan karena terhalang Peraturan Presiden (Perpres) yang memayungi perusahaan asing tersebut. Menurut Eron, untuk menutup KJA dan perusahaan lainnya sangat sederhana, cuma dituntut keberanian dan kemampuan Menteri Lingkungan Hidup untuk mencabut izinnya.

"Perusahaan Aquafarm yang mengelola KJA adalah penanaman modal asing (PMA) dan PT Allegrindo adalah penanaman modal dalam negeri (PMDN). Baik itu PMA maupun PMDN, Izinnya dari Badan Kordinasi Penanaman Modal yang direkomendasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi bukan Perpres, terlalu tinggi Perpres hanya untuk mengurusi KJA," ungkap Eron.

Dia juga mengungkapkan, peternakan babi di kawasan Kabupaten Simalungun juga mencari, karena tinja dari ternak tersebut dibuang ke Danau Toba. Tapi ketika ada pihak-pihak yang melakukan kunjungan, semua diatur sedemikian rupa agar terlihat seperti tidak ada pencemaran.

"Kita sudah tanya masyarakat sekitar bahwa tinja ternak babi dibuang ke Danau Toba. Masyarakat juga harus menolak adanya perusahaan yang mengotori danau Toba, karena Danau Toba untuk bisnis pariwisata, bukan bisnis biota seperti KJA ," paparnya. (M10/d)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments