Minggu, 22 Sep 2019
  • Home
  • Headlines
  • Menteri akan Dapat Mobil Dinas Baru, Anggarannya Rp147 M

Menteri akan Dapat Mobil Dinas Baru, Anggarannya Rp147 M

admin Kamis, 22 Agustus 2019 09:58 WIB
Mobil Dinas Menteri
Jakarta (SIB) -Menteri-menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mendapatkan mobil dinas baru. Anggaran untuk pengadaan mobil ini lebih dari Rp 147 miliar.

Sebagaimana dikutip dari laman resmi Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Rabu (21/8), pemerintah telah melakukan Pengadaan Kendaraan Menteri Negara/Pejabat Setingkat Menteri. Pengadaan ini sudah dimulai sejak 19 Maret 2019 dan kini lelang tender tersebut sudah selesai.

Lelang tender ini menggunakan sistem Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur. Dengan adanya sistem ini, pemenang lelang ditentukan dengan harga terendah yang memiliki kelengkapan administrasi dan teknis.

Pemerintah menyiapkan dana pagu sebesar Rp 152.540.300.000 dari APBN. Dari 41 peserta yang ikut dalam proses lelang ini, hanya empat peserta lelang saja yang memenuhi kualifikasi administrasi, yakni PT Agung Automall, PT New Ratna Motor, PT Hadji Kalla dan PT Astra International Tbk-Tso.

Lelang tender ini dimenangkan oleh PT Astra International Tbk-Tso dengan harga Rp 147.229.317.000. Masih merujuk laman LPSE, saat ini semua tahapan lelang tender sudah terlewati oleh PT Astra, dari mulai Pembuktian Kualifikasi hingga Penandatanganan Kontrak.

Kritik Mobil Baru
Sementara itu, Fraksi Gerindra DPR RI mengkritik pembelian mobil dinas baru itu dan meminta pemerintah menghemat anggaran negara.

"Ya saya kira anggaran kan harus dihemat ya. Sejauh mana diperlukan penganggaran mobil baru itu harus dicek kembali," kata anggota Fraksi Gerindra DPR Ahmad Riza Patria, Rabu (21/8).

Riza menilai mobil dinas menteri saat ini masih bisa digunakan sampai periode kedua pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) berakhir. Terlebih, perawatan mobil dinas menteri pasti terjaga.

"Kalau mobil menteri itu kan harusnya sudah terawat dengan baik, cukup, terjamin, saya kira bisa dipakai dua kali periode ya, 10 tahun masih bisa," jelasnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR itu meminta pemerintah menerapkan skala prioritas. Riza menyarankan mobil yang masih bagus tak perlu diganti.

"Kemudian yang tak kalah penting itu, anggarannya kan sekarang sedang defisit anggaran. Kan ada prioritas-prioritas lebih penting. Saya kira Pak Jokowi harusnya bisa memahami. Kalau dirasa masih baik mobilnya tak perlu diganti," tuturnya.

PAN Minta Evaluasi
Fraksi PAN DPR RI juga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi kegiatan pengadaan mobil dinas baru untuk menteri. Sekretaris Fraksi PAN, Yandri Susanto, menilai pengadaan mobil dinas menteri belum menjadi kebutuhan mendesak.

"Kalau menurut saya (pengadaan mobil dinas menteri) belum kebutuhan mendesak, lebih baik mungkin, di tengah anggaran yang sangat sulit sekarang, apalagi pertumbuhan ekonomi hanya dipatok 5,3, saya kira perlu Pak Presiden mengevaluasi kebijakan itu," kata Yandri di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8).

Yandri sendiri kaget saat tahu soal pengadaan mobil dinas tersebut. Dia juga mempersoalkan jumlah mobil yang akan disediakan.
"Ya saya pertama kaget lah ya kalau itu sudah ada pengadaan mobil menteri. Berapa jumlahnya? Menterinya kan belum tahu nih berapa jumlahnya," jelasnya.

Yandri khawatir Jokowi sendiri tidak tahu ada pengadaan mobil dinas baru untuk menteri. Dia optimis Jokowi akan membatalkannya.
PKS Kritik

PKS mengkritik anggaran pemerintah senilai Rp 147 miliar untuk pembelian mobil menteri dalam APBN Tahun 2020. Menurut PKS, penggantian mobil untuk para menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan prioritas.

"Belum prioritas. Support untuk kinerja optimal memang syarat. Namun berpikir efisiensi dan ekonomis juga wajib," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

Mardani mengatakan kondisi keuangan negara saat ini tidak dalam kondisi baik. Ia pun menilai pengadaan mobil baru tidak mesti harus dengan pembelian.

"Apalagi kondisi keuangan negara masih berat. Pengadaan mobil baru tidak harus dengan membeli. Bisa untuk lima tahun digunakan leasing yang memudahkan," ucapnya. (detikcom/d)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments