Sabtu, 15 Agu 2020
  • Home
  • Headlines
  • Menteri ATR Diharapkan Beraksi Tuntaskan Persoalan 5.873,06 Ha Lahan Eks HGU PTPN II

Menteri ATR Diharapkan Beraksi Tuntaskan Persoalan 5.873,06 Ha Lahan Eks HGU PTPN II

* Parlaungan: Persoalan Tanah Seperti Benang Kusut
redaksisib Sabtu, 01 Agustus 2020 09:27 WIB
NextPNG

Ilustrasi

Medan (SIB)
Kalangan DPRD Sumut mengharapkan Menteri ATR (Agraria dan Tata Ruang) Sofyan A Djalil untuk segera melakukan action di lapangan untuk menyelesaikan persoalan tanah di Sumut, terutama kasus lahan eks HGU (Hak Guna Usaha) PTPN II seluas 5.873,06 hektar yang sudah puluhan tahun tidak pernah ada penyelesaiannya.

Hal itu diungkapkan Sekretaris FP Demokrat DPRD Sumut Parlaungan Simangunsong dan anggota F-PDI Perjuangan Poaradda Nababan kepada wartawan, Jumat (31/7) ketika dihubungi melalui telepon menanggapi adanya pertemuan Menteri ATR dengan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut, Rabu (29/7) membahas persoalan tanah di Sumut.
"Kita tahu persoalan tanah di Sumut, termasuk lahan eks HGU PTPN II sudah sangat menggurita seperti benang kusut, sehingga Menteri ATR harus benar-benar serius menyelesaikannya, karena di belakang kasus tanah ini ada mafia tanah membackupnya," tandas Parlaungan.

Ditambahkan Sekretaris Komisi D ini, jika Menteri ATR setengah hati menyelesaikannya, dipastikan persoalan eks HGU PTPN II ini tidak akan pernah tuntas, karena sudah 5 kali ganti gubernur (mulai dari Gubernur Rizal Nurdin, Rudolf Pardede, H Syamsul Arifin, Gatot Pujonugroho, HT Erry Nuradi dan kini Edy Rahmayadi), belum juga tuntas.

"Jadi skema yang dirancang BPN (Badan Pertanahan Nasional) Sumut dengan melakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemprov Sumut, Forkopimda dan stakeholder, terkait koordinasi penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan di Sumut yang disaksikan Menteri ATR, harus segera action di lapangan," tandas Parlaungan.

Poaradda Nababan bahkan berharap skema yang telah dirancang jangan hanya diatas kertas, tapi hendaknya direalisasikan di lapangan, karena rakyat sudah terlalu lama menunggu penyelesaiannya. Sudah terlalu banyak korban dalam persoalan tanah ini dan sudah saatnya semua diakhiri dengan penyerahan lahan kepada masyarakat yang berhak.

Poaradda yakin, dengan dilibatkannya unsur Forkopimda dan BPN Sumut dalam skema penyelesaian masalah tanah ini dipastikan para mafia tanah akan tersingkir, sehingga tanah-tanah rakyat akan kembali "kepangkuannya".

"Jika masalah tanah eks HGU PTPN II ini selesai, tentunya tidak akan ada lagi rebutan lahan yang berujung bentrok di lapangan, tidak ada lagi rakyat jalan kaki ke Istana Presiden RI. Yang ada hanya kemenangan rakyat melawan mafia-mafia tanah," tandas Poaradda. (M03/f)
T#gs Lahan Eks HGU PTPN IIMedanMenteri ATRPersoalan Tanahheadline
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments