Jumat, 18 Okt 2019
  • Home
  • Headlines
  • Mendikbud Minta Pemprov Kurangi Jurusan di SMK yang Tak Sesuai Kebutuhan

Mendikbud Minta Pemprov Kurangi Jurusan di SMK yang Tak Sesuai Kebutuhan

* Guru Bakal Dirotasi untuk Sukseskan Sistem Zonasi
admin Selasa, 30 Juli 2019 10:54 WIB
Mendikbud Muhadjir Effendy
Jakarta (SIB) -Mendikbud Muhadjir Effendy meminta pemerintah daerah menghapus jurusan yang sudah tidak sesuai kebutuhan. Jika sudah terlanjur ada, Kemendikbud akan mengalihkan jurusan tersebut.

"Kita minta untuk dikurangi. Karena itu wewenangnya pemerintah provinsi, supaya tidak lagi membuka jurusan-jurusan yang tidak kompetitif dan jurusan yang udah terlanjur ada akan kita rekonversi. Saya tidak mau nyebut, pokoknya ada jurusan yang sudah jenuh.
Karena itu harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada," kata Muhadjir di SMKN 1 Jakarta, Jalan Budi Utomo, Jakarta Pusat, Senin (29/7).

Dia mengatakan desain umum kurikulum di SMK tetap di tangan Kemendikbud. Meski begitu, Kemendikbud juga memberikan ruang pada pihak industri sebagai partner SMK dalam membentuk kurikulum.

"Yang tahu persis kebutuhan daerah itu pemprov. Tapi untuk desain umum itu urusannya Kemendikbud. Tetapi Kemendikbud juga memberikan keleluasaan kepada dunia industri untuk membantu memberikan kepada sekolah-sekolah partner, ikut merancang kurikulum di masing-masing tempat dan porsinya itu bisa sampai 70 persen, kurikulum core-nya diatur bersama dunia industri," ujarnya.

Rencananya, Kemendikbud akan merevitalisasi sejumlah SMK tahun depan. Dana yang dikucurkan untuk setiap sekolah yang direvitalisasi mencapai Rp 7 miliar.

"Saya lupa jumlahnya tapi per sekolahan perkiraan saya minimum sekitar Rp 7 sampai 15 miliar satu sekolah," pungkasnya.

Bakal Rotasi
Kemendikbud akan melakukan rotasi guru untuk menunjang sistem zonasi yang diterapkan pada siswa. Muhadjir Effendy menyebut rotasi guru itu untuk pemerataan kualitas.

"Ya setelah ini harus ada rotasi, karena kalau tidak ada rotasi guru percuma ada kebijakan berbasis zonasi. Semua nanti kan harus ada penanganan mulai dari rotasi guru, agar terjadi pemerataan kualitas guru," kata Muhadjir.

Selain rotasi guru, Muhadjir juga menyinggung soal bantuan untuk sekolah. Menurutnya, bantuan tidak boleh menumpuk di satu sekolah tanpa memperhatikan tingkat kebutuhan.

"Kemudian penanganan sarana prasarana harus lebih betul-betul terseleksi dan terarah sesuai dengan tingkat ketimpangan sarana di zona masing-masing. Tidak boleh bantuan numpuk di sekolah yang tidak perlu butuh bantuan, sementara sekolah yang butuh malah terabaikan," ujarnya.

Menurut Muhadjir, sistem zonasi juga akan membantu untuk pemetaan sekolah yang butuh bantuan. Bantuan itu, menurutnya, tak hanya diberikan pada sekolah terdekat.

"Dengan adanya zoning system ini maka akan terbaca itu, mana sekolah yang harus diberi bantuan dan mana yang tidak, bukan karena dekat," pungkasnya. (detikcom/q)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments