Selasa, 20 Agu 2019
  • Home
  • Headlines
  • Mendikbud Batalkan SK Pemberhentian 1.695 Guru PNS yang Tidak S1 di Simalungun

Mendikbud Batalkan SK Pemberhentian 1.695 Guru PNS yang Tidak S1 di Simalungun

admin Senin, 12 Agustus 2019 13:03 WIB
Ilustrasi
Medan (SIB) -Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) melalui Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbud Dr Supriano MEd merekomendasikan pembatalan SK (Surat Keputusan) Bupati Simalungun terkait pemberhentian 1.695 guru PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang tidak S1 di Kabupaten Simalungun. Pembatalan itu tertuang dalam SK Mendikbud Cq Dirjen GTK Kemendikbud nomor 587 3/E.EL.3/GT/2019 prihal atas kualifikasi akademik tertanggal 7 Agustus 2019 yang ditujukan kepada Bupati Simalungun di Kompleks SKPD Pamatang Raya Sumatera Utara Simalungun.

Demikian dikatakan Ketua PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) Sumut Drs Abdul Rahman Siregar kepada SIB di Medan, Sabtu (10/8).

Menurutnya, Mendikbud melalui Dirjen GTK merekomendasikan kepada Bupati Simalungun untuk membatalkan Surat Keputusan Bupati nomor 188.45/5927/25.3/2019, nomor 188.45/5928/25.3/2019 dan nomor 188.45/5928/25.3/2019 tertanggal 26 Juni 2019 dan mengembalikan guru pegawai negeri sipil (PNS) tersebut dalam jabatan fungsional guru serta memberikan hak tunjangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dijelaskan, merujuk Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal PAUD, Direktur Jenderal Dikdas dan Direktur Jenderal Dikmen nomor 446/B/DU/2014, 4890/C.C5/DS/2014, 6963/D/DM/2014 tanggal 5 November 2014, butir 4.a.2 dimaknai bahwa: bagi guru berusia paling sedikit 56 tahun pada bulan November 2019 dan sudah memiliki sertifikat pendidikan melalui uji kompetensi sesuai PP nomor 74 tahun 2008 tentang Guru, tidak diwajibkan memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV. Bagi guru yang belum mencapai usia 56 tahun pada bulan November 2019 dan sudah memiliki sertifikat pendidik melalui uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 2, diwajibkan memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV.

"Bagi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik melalui uji kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 74 tahun 2008 tentang Guru, bahwa dalam jangka waktu 5 tahun sejak berlakunya PP tersebut, guru dalam jabatan yang belum memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dapat mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik. Apabila sudah mencapai usia 50 tahun dan mempunyai golongan IV/a atau yang memenuhi pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru atau mempunyai golongan IV/a atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a , berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila telah memenuhi persyaratan untuk menerima tunjangan profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," jelasnya.

Atas rekomendasi Mendikbud t Cq Dirjen GTK tersebut, PGRI Sumut menyampaikan terima kasih kepada DPRD Simalungun, DPRD Sumut, Gubsu dan Kadis Pendidikan Sumut yang telah membantu proses keluarnya SK Mendikbud soal pembatalan pemberhentian guru PNS yang tidak S1 di Simalungun.

Sedangkan kepada Bupati Simalungun DR JR Saragih diminta supaya segera mencairkan kembali tunjangan profesi guru (TPG) atau tunjangan sertifikasi guru dimaksud untuk tahun anggaran (TA) 2019 dan bagi guru yang bersangkutan agar bekerja dengan baik dan ikhlas. (M06/d)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments