Selasa, 07 Jul 2020
PalasBappeda
  • Home
  • Headlines
  • Menag Kaji Larangan Cadar di Instansi Pemerintah, PBNU: Jika Positif Laksanakan

Menag Kaji Larangan Cadar di Instansi Pemerintah, PBNU: Jika Positif Laksanakan

* Muhammadiyah: Pelarangan Cadar Tak Bertentangan dengan Islam, Sekjen MUI: Jangan Bikin Gaduh
redaksi Jumat, 01 November 2019 09:40 WIB
Said Aqil Siroj
Jakarta (SIB) -Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mewacanakan akan melarang penggunaan cadar atau nikab di instansi pemerintah. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdhlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj mendukung kebijakan tersebut apabila berdampak positif.

"Ya kalau itu memang positif laksanakan. Kita setuju saja," kata Said Aqil di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (30/10). Namun dia mengatakan, pembahasan terkait penggunaan cadar ada di ranah Kementerian Agama (Kemenag).

Said juga merespons pernyataan Fachrul yang menganggap sistem khilafah lebih banyak mudaratnya. Dia menilai khilafah yang bersifat monopolitik tidak ada dalam Alquran.

"Ya memang istilah khilafah yang bersifat monopolitik itu di Quran tidak ada. Khilafah yang arti politik loh. Di Quran ada kata khilafah, ya kita pengelola bumi ya atau yang menerima amanat untuk memakmurkan kehidupan di bumi ini. Itu khilafah di Quran itu maksudnya," jelas dia.

Selain itu, Said Aqil menilai apa yang disampaikan Fachrul terkait imam-imam masjid tak boleh menyampaikan dakwah yang membodohi umat sudah sesuai dengan Alquran. Dia mengatakan, dalam berdakwah harus bijak.

"Dakwah itu yang pertama harus dengan wisdom, bijak, arif dan tutur kata yang simpatik," katanya.

Sebelumnya, Fachrul mengatakan tidak ada ayat yang menganjurkan atau melarang cadar. Namun, kata dia, pemakaian cadar tidak ada kaitannya dengan kualitas iman. Dia mengatakan cadar merupakan budaya Arab.

Fachrul kembali menegaskan tidak melarang cadar. Namun yang dilarang adalah digunakan di instansi pemerintah.

"Memang nantinya bisa saja ada langkah-langkah lebih jauh, tapi kita tidak melarang nikab, tapi melarang untuk masuk instansi-instansi pemerintah demi alasan keamanan. Apalagi kejadian Pak Wiranto yang terakhir kan," tutur Fachrul di Hotel Best Western, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat.

Tak Bertentangan dengan Islam
Sementara itu, Muhammadiyah menyatakan pelarangan cadar tak akan melanggar syariat Islam.

"Kebijakan Menteri Agama yang melarang perempuan bercadar (bila terealisasi) tidak bertentangan dengan Islam dan tidak melanggar HAM," kata Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, kepada wartawan, Kamis (31/10).

Muhammadiyah melihat kajian pelarangan cadar di instansi pemerintah adalah usaha pembinaan pegawai. Tujuannya, membangun relasi sosial yang lebih baik. Ada dua hal yang menurut Muhammadiyah perlu dilihat terkait rencana kebijakan pelarangan cadar di kantor pemerintah.

"Pertama, alasan kode etik kepegawaian. Kalau dia adalah pegawai, maka siapapun dia harus mematuhi kode etik pegawai," kata Mu'ti.

Menurutnya, kepatuhan kepada kode etik berbusana juga merupakan bagian dari penilaian kinerja dan loyalitas kepada institusi pemerintah. Namun kepatuhan kode etik berbusana ini tidak hanya ditujukan kepada mereka yang bercadar saja, melainkan juga kepada mereka yang berpakaian tidak sopan dan tidak sesuai norma agama, susila dan budaya Indonesia.

"Yang perlu diluruskan adalah pemahaman mereka yang bercadar sebagai teroris atau radikal. Itu penilaian yang sangat dangkal dan berlebihan," tutur Mu'ti.

Hal kedua yang perlu dilihat terkait rencana pelarangan cadar adalah soal syariat Islam. Di kalangan ulama, terdapat perbedaan pendapat soal kewajiban cadar sebagai busana penutup aurat. Sebagian besar ulama berpendapat bercadar bukan hal wajib.

Perempuan boleh menampakkan wajah dan telapak tangan.

"Muhammaidyah berpendapat bahwa bercadar tidak wajib," kata Mu'ti.

Dia menjelaskan, istilah yang dikenal di Alquran adalah 'jilbab' atau dalam bentuk jamaknya adalah 'jalabib'. Istilah niqab tidak disebutkan dalam Alquran, namun ada dalam tradisi masyarakat Arab. Niqab kemudian diterjemahkan ke Bahasa Indonesia sebagai cadar.

Jangan Bikin Gaduh
Di pihak lain, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengimbau kepada Fachrul Razi untuk tidak membuat gaduh, karena masalah agama adalah masalah yang sensitif.

"Pemerintah tidak boleh membuat kegaduhan. Untuk itu, kedepankanlah dialog dan musyawarah," kata Anwar Abbas.

Dia berbicara atas nama pribadi, bukan atas nama institusi MUI. Soal pengkajian cadar atau nikab, MUI setuju. Namun pengkajian itu perlu melibatkan pihak yang kompeten dalam hal agama.

"Saya setuju-setuju saja kalau Kemenag untuk mengkaji. Tetapi di dalam mengkaji tersebut kalau menyangkut masalah agama dan keyakinan maka libatkan dan ajaklah para ulama dan ormas-ormas keagamaan untuk mengkajinya," tutur Anwar yang juga Ketua PP Muhammadiyah ini.

Dia mengingatkan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 harus menjadi dasar pemerintah dalam membuat kebijakan. UUD 1945 telah menjamin kemerdekaan warga negara Indonesia untuk memeluk agama, beribadah menurut kepercayaan masing-masing, hingga meyakini kepercayaannya masing-masing.

Artinya, bila seorang warga negara meyakini bahwa cadar itu bagian dari perintah agamanya, maka negara harus melindungi warga negara itu tanpa terkecuali. Soal keamanan yang menjadi kekhawatiran, pemerintah perlu menerapkan teknologi.

"Dan kalau ada masalah yang dihadapi menyangkut masalah keamanan maka pemerintah jangan karena ingin menjaga masalah keamanan lalu melanggar Pancasila dan UUD1945. Menurut saya hal itu bisa diatasi dengan penggunaan teknologi. Pemerintah belilah teknologi untuk itu," kata dia.

Soal hukum cadar atau nikab itu sendiri, Anwar menjelaskan ada keragaman pendapat di antara ulama. Namun yang jelas, penafsiran yang satu tak boleh memaksakan penafsiran yang lain.

"Ulama berbeda pendapat. Namun negara harus menghormati dan jangan memaksakan penafsiran," tandasnya. (detikcom/q)
T#gs Cadar Instansi Larangan Cadar di Instansi Muhammadiyah Mui PBNUMenag
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments