Senin, 21 Okt 2019
  • Home
  • Headlines
  • Masyarakat Diimbau Tak Sembarang Unggah Data Kependudukan ke Medsos

Masyarakat Diimbau Tak Sembarang Unggah Data Kependudukan ke Medsos

admin Selasa, 30 Juli 2019 10:52 WIB
Ilustrasi
Jakarta (SIB) -Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau kepada masyarakat untuk tidak sembarang mengunggah data kependudukan ke media sosial. Sebab, data tersebut akan muncul di mesin pencari (search engine) sehingga mudah disalahgunakan oknum.

"Banyaknya gambar KTP-el dan KK yang tersebar di Google juga menjadi celah bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan," ujar Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh dalam keterangannya, Minggu (28/7).

Pernyataan Zudan menanggapi praktik jual beli data Nomor Induk Kependudukan (NIK), KTP-el dan KK oleh sebuah grup tertutup Dream Market Official yang viral hari-hari ini. Selama ini, kata Zudan, banyak sekali data dan gambar KTP-el serta KK berseliweran di medsos dan laman pencarian search engine.

"Sekadar contoh, ketik 'KTP elektronik' di Google, dalam sekedipan mata (0,46 detik) muncul 8.750.000 data dan gambar KTP elektronik yang gambarnya tidak diblur sehingga datanya terpampang atau terbaca dengan jelas. Begitu juga ketika ketik clue 'Kartu Keluarga' di Google, maka dalam waktu 0,56 detik muncul tak kurang 38.700.000 hasil data dan gambar KK," jelas Zudan.

Zudan melanjutkan, masyarakat pun dengan enteng menyerahkan copy KTP-el, KK untuk suatu keperluan, seperti mengurus SIM dan lainnya melalui biro jasa. Begitu juga ketika mengisi ulang pulsa di konter atau warung kerap diminta menulis sendiri nomor HP di sebuah buku. Data Nomor HP di buku tadi ternyata laku dijual dan ada pembelinya.

"Data KTP-el dan Nomor HP kita itu sudah kita sebarluaskan sendiri saat masuk hotel, perkantoran, dan lain-lain. Tak ada jaminan data tadi aman tidak dibagikan ke pihak lain sehingga muncul banyak penipuan," kata Zudan.

Bukan dari Dukcapil
Kemendagri juga menepis pihaknya menjual data kependudukan untuk mencari untung.

Berdasarkan data yang dikutip dari wesbite Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Senin (29/7), majelis hakim menjatuhkan hukuman 9 bulan penjara kepada Adi Warnadi Ismentin. Adi terbukti menjual database nasabah dan dijatuhi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kasus bermula saat pria kelahiran 2 Juni 1981 itu membuat domain www.database.org. Dengan domain itu, ia menawarkan jasa penjualan nasabah perbankan, properti hingga mobil mewah.

Lalu dari mana Adi mendapatkan daftar nama-nama itu? Ia mengoleksi dari penjual nasabah sebelumnya dan mengumpulkan dari data-data di internet. Semua data nasabah dari berbagai bank, baik bank pelat merah hingga swasta, ia kantongi. Isinya, dari nama, nomor telepon, alamat, tanggal lahir, nomor kartu dan jenis kartu.

Setelah ada yang berminat membeli, ia lalu mengirimkan CD database dan dikirim pakai jasa pengiriman. Satu keping CD dijual Rp 500 ribu hingga Rp 3 juta. Dalam setahun, ia bisa mengantongi untung Rp 60 juta lebih.

Gerak-gerik Adi tercium aparat dan diringkus. Ia akhirnya diadili di kursi pesakitan. Majelis akhirnya menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 9 bulan penjara dan denda Rp 1 miliar, apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana 1 bulan kurungan.

Majelis menyatakan Adi telah melakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Hal itu melanggar Pasal 48 ayat 2 juncto Pasal 32 ayat 2 UU ITE.

"Hal yang memberatkan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Hal yang meringankan terdakwa belulm pernah dihukum dan bersifat sopan serta mengakui terus terang perbuatannya," ucap majelis yang diketuai M Irfan dengan anggota Syamsudin dan Roedy Suharso.

Data dia tas selaras dengan pernyataan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh.

"Banyaknya gambar KTP-el dan KK yang tersebar di Google juga menjadi celah bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan," ujar Zudan. (detikcom/c)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments