Selasa, 21 Jan 2020
  • Home
  • Headlines
  • Massa Tolak Reuni 212 Demo di Depan Kemendagri, Bentangkan Merah Putih Raksasa

Massa Tolak Reuni 212 Demo di Depan Kemendagri, Bentangkan Merah Putih Raksasa

* Panitia Reuni 212 : Ada Kelompok Fobia,Mau Batalkan Acara
redaksi Sabtu, 30 November 2019 10:27 WIB
News.detik.com
Sejumlah massa berdemo di kantor Kemendagri. Massa menyatakan menolak Reuni 212 hingga soal khilafah.
Jakarta (SIB)
Sejumlah orang menggelar demo di jalan di depan kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Massa menyatakan mendukung Pancasila dan menolak khilafah. Massa juga menyatakan menolak rencana digelarnya Reuni 212.

Pantauan, Jumat (29/11), massa yang menamakan diri Gerakan Jaga Indonesia (GJI) ini tiba di Jl Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, pukul 14.39 WIB. Setelah tiba, Komandan Lapangan (Danlap) GJI, Bramyand Manaloc, yang ada di mobil komando, menyampaikan orasi.

"Pasukan Merah Putih harus tetap berkibar, tidak ada bendera lain. Tidak ada bendera hitam. Kita tidak boleh memberikan toleransi. Kita mendukung agar mencabut izin Reuni 212. Menolak kepulangan Rizieq. Mendukung pembubaran FPI, kami mendukung Pak Tito agar bersikap tegas. Merdeka," kata Bramyand.

Mereka menolak hal-hal tersebut karena menilai berpotensi menimbulkan sikap intoleransi. Selain itu, mereka menilai Reuni 212 di Monas bermuatan politis.

"Tujuannya agar Mendagri tegas menolak perpanjangan SKT FPI sebagai penggerak utama gerakan 212 yang mengibarkan bendera khilafah setiap kali melakukan Reuni 212. Dan hanya Merah Putih yang boleh berkibar. Mereka ingin menegakkan Merah Putih dan tenggelamkan bendera hitam," ucap Bramyand.

Setelah itu, massa mengibarkan bendera Merah Putih raksasa yang memiliki dimensi 1.200 meter persegi. Bendera tersebut digelar menutup seluruh badan Jalan Medan Merdeka Utara.

Peristiwa ini berjalan sekitar sembilan menit. Setelah itu, massa melipat kembali bendera Merah Putih raksasa.

Mereka menyatakan, di Indonesia, hanya ada ideologi Pancasila. Mereka menyatakan khilafah bertentangan dengan Pancasila dan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

"Kehadiran paham khilafah yang diperjuangkan oleh kelompok tertentu lewat politik intoleran dan radikalisme atas nama agama demi mewujudkan NKRI bersyariah, jelas bertentangan dengan cita-cita Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Untuk itu, seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali wajib hukumnya menolak segala gagasan, cara, dan bentuk perhimpunan apa pun yang beranasir paham khilafah," kata dia.

"Kami mengajak warga bangsa kembali tegakkan Merah Putih dan tenggelamkan bendera hitam. Kami akan mengawal sampai tuntas aksi penolakan ini," tambahnya.

Ada Kelompok Fobia
Sementara itu, panitia Maulid Agung dan Reuni Mujahid 212 menyebut ada pihak yang ingin membatalkan acara yang akan berlangsung pada 2 Desember itu. Panitia menyebut kelompok itu sebagai 'fobia terhadap gerakan Reuni 212'.

"Kami sangat menyesalkan masih ada kelompok kecil 212 fobia yang secara sengaja dan sistematis melakukan aksi-aksi ingin membatalkan Maulid Agung dan Reuni Mujahid 212," ujar Ketua Panitia Reuni Akbar Mujahid 212 Awit Mashuri di Dewan Dakwah Islam Indonesia, Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Jumat (29/11).

Awit menyebut salah satu upaya membatalkan acara reuni itu adalah pemasangan spanduk provokatif hingga meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin acara. Panitia sangat menyesalkan hal itu.

"Seperti ada yang memasang spanduk ajakan untuk tidak menghadiri acara ini. Membatalkan bus yang sudah disewa. Mendesak Gubernur DKI mencabut izin dan tidak sedikit komentar negatif terutama di media sosial. Kami sangat sesalkan aksi ini," kata dia.

Awit kemudian mengimbau pihak yang tidak sependapat dengan reuni tersebut tidak membuat kegaduhan. Dia mengajak untuk selalu menjaga persatuan.

"Kami mengimbau untuk tetap menjaga ukhuwah islamiyah dan ukhuwah wathaniah menjaga kesatuan dan persatuan jika tidak sependapat dengan kegiatan ini," ucapnya.

Awit menegaskan Reuni 212 bertujuan merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi dia meminta semua pihak tidak membuat opini negatif untuk menghalangi acara yang akan digelar di Monas itu.

"Acara ini terbuka untuk anak bangsa semua kalangan, sehingga tidak alasan untuk menghalangi apalagi bertindak berlebihan melakukan aksi menggalang opini dan kekuatan publik untuk menggagalkan acara ini," paparnya.

Sementara itu, Awit menyebut persiapan reuni akbar tersebut sudah mencapai 90 persen. Dia menjelaskan panitia telah mengantongi izin dari kepolisian dan Pemprov DKI Jakarta. (detikcom/d)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments