Selasa, 19 Nov 2019
  • Home
  • Headlines
  • Mark Up Biaya Perjalanan Dinas Anggota DPRD Labura, Iman Sari Divonis 1 Tahun 5 Bulan

Mark Up Biaya Perjalanan Dinas Anggota DPRD Labura, Iman Sari Divonis 1 Tahun 5 Bulan

Jumat, 17 Maret 2017 10:03 WIB
Medan (SIB) -Iman Sari yang merupakan salah satu terdakwa kasus penggelembungan (mark up) biaya perjalanan dinas anggota DPRD Labuhan Batu Utara (Labura) 2014 lalu, divonis 1 tahun 5 bulan penjara oleh majelis hakim yang diketuai Ferry Sormin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (16/3).

Pada amar putusannya, hakim Ferry Sormin meyakini terdakwa telah melanggar pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). "Mengadili menyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan ini menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Iman Sari dengan hukuman 1 tahun 5 bulan penjara, denda Rp100 juta subsider 3 bulan penjara," ucap Ferry dalam amar putusannya.

Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Denny Trisna Sary yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman 2 tahun penjara, denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan.

Sebelumnya enam pejabat Sekretaris DPRD Labura April Hasibuan, Bendahara DPRD Labura Khairuddin Pane, kemudian N Butar Butar, Nurliana, dan Mariati Waruwu sebagai panitia pelaksana teknis kegiatan (PPTK), serta Iman Sari yang merupakan bagian pengadaan tiket diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena didakwa melakukan penggelembungan (mark-up) biaya perjalanan dinas anggota DPRD pada 2014 lalu.

JPU Denny Trisna Sari didampingi rekannya Molita Sari dan Arron Siahaan mengatakan, keenam pelaku didakwa melakukan korupsi biaya perjalanan dinas mulai dari harga tiket pesawat hingga biaya hotel.

"Harga tiket perjalanan dinas digelembungkan. Selain itu, modusnya juga menginap di hotel yang berbeda dari SPJ (surat pertanggungjawaban). Misalnya di SPJ disebutkan menginap di hotel A, tetapi kenyataannya di hotel lain, atau ada orang yang menginap di hotel sesuai SPJ, tapi lebih banyak yang menginap di hotel lain yang harganya lebih murah," ucap Denny.

Kasus tersebut bermula dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mendapati adanya penggelembungan biaya perjalanan dinas yang diduga merugikan negara sebesar Rp600 juta hingga Rp800 juta. Namun, setelah disidik penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Pematangsiantar, ditemukan jumlah kerugian sebesar Rp1,7 miliar.

"Jadi keenamnya didakwa melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor," ungkap Denny. (A15/l)
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments